Pemerintah Prancis menegaskan tidak bergabung dengan “Dewan Perdamaian” yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Alasannya, forum tersebut dinilai tidak demokratis dan terlalu bergantung pada keputusan sepihak presiden AS.
Penasihat Presiden Prancis untuk urusan Timur Tengah, Ofer Bronshtein, menyatakan Paris hanya akan mempertimbangkan bergabung jika dewan itu lebih terbuka dan benar-benar memperhitungkan kepentingan serta aspirasi rakyat Palestina.
“Dewan ini tidak dapat diterima dalam bentuknya saat ini karena tidak demokratis dan bergantung pada keputusan individu,” kata Bronshtein.
Ia menegaskan Prancis siap memainkan peran penting dalam rekonstruksi Gaza dan menjaga stabilitas kawasan. Menurutnya, tentara Prancis telah tergabung dalam pasukan stabilisasi internasional yang bertugas memantau gencatan senjata dan melindungi warga sipil.
Bronshtein juga menyebut warga Palestina akan menjadi bagian dari pasukan terpadu tersebut. Bahkan, ia membuka kemungkinan keterlibatan unsur Hamas setelah meletakkan senjata, guna memastikan hanya ada satu angkatan bersenjata dan kepolisian yang bekerja untuk kepentingan rakyat Palestina.
“Tujuannya adalah membentuk satu struktur keamanan yang melayani kesejahteraan rakyat Palestina,” ujarnya.
Selain aspek keamanan, Prancis bersama mitra-mitra Eropa tengah menyiapkan proyek strategis, termasuk pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Tepi Barat dan Gaza untuk memudahkan mobilitas warga, serta pelatihan 40–45 ribu polisi Palestina guna mengambil alih tanggung jawab keamanan internal di masa depan.
Terkait peran regional, Bronshtein menekankan pentingnya keterlibatan Qatar, Turki, dan negara-negara lain dalam pengamanan Gaza. Ia menilai Israel harus menerima kerja sama tersebut agar tahap lanjutan kesepakatan berjalan dan stabilitas kawasan dapat tercapai.
“Tanpa penerimaan Israel terhadap kerja sama regional, stabilitas sulit diwujudkan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Bronshtein menegaskan komitmen Prancis pada solusi dua negara. Ia menyebut Prancis mendukung hak rakyat Palestina untuk hidup bermartabat dan merdeka, serta hak Israel untuk hidup aman. Namun, ia mengingatkan bahwa pemulihan Gaza harus berangkat dari kebutuhan dasar warga.
“Yang dibutuhkan warga Gaza adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, bukan sekadar proyek ekonomi atau properti,” ujarnya.
Sumber: Al Jazeera Mubasher
