Untuk hari ke-14 berturut-turut, otoritas Israel menutup kompleks Masjid Al-Aqsa di kota Al-Quds dari para jamaah. Penutupan yang terjadi di tengah bulan Ramadhan ini memicu peringatan keras dari para pakar urusan Al-Quds. Mereka menilai masjid suci itu sedang melewati fase yang sangat sensitif, bahkan mungkin paling berbahaya dalam sejarah modernnya.
Sejak 28 Februari, ketika serangan Amerika–Israel terhadap Iran dimulai, Israel mengumumkan “status darurat” dan melarang berbagai bentuk perkumpulan. Salah satu dampaknya adalah penutupan total Al-Aqsa dari aktivitas ibadah.
Masjid yang secara administratif berada di bawah pengelolaan Departemen Wakaf Islam Al-Quds (yang bernaung pada Kementerian Wakaf Yordania) tak lagi bisa diakses jamaah.
Akibatnya, ratusan ribu Muslim kehilangan kesempatan menunaikan shalat di dalamnya, termasuk tarawih dan shalat Jumat, pada salah satu periode paling sakral dalam kalender Islam.
Penutupan yang Mengguncang Status Quo
Peneliti urusan Al-Quds dan Al-Aqsa, Hisham Yaqub, mengatakan langkah penutupan ini tidak sekadar keputusan keamanan sementara.
Menurut dia, secara hukum tindakan tersebut “meruntuhkan fondasi status quo historis” yang selama berabad-abad mengatur pengelolaan Al-Aqsa.
Status quo itu mengacu pada aturan sejak era Kesultanan Utsmaniyah yang menetapkan bahwa pengelolaan masjid berada sepenuhnya di tangan otoritas Islam.
“Dengan keputusan ini, Israel ingin menegaskan dirinya sebagai pemegang kedaulatan dan otoritas tunggal atas urusan Al-Aqsa,” kata Yaqub.
Ia menilai kebijakan tersebut juga merupakan upaya menyingkirkan peran lembaga wakaf Islam—satu-satunya institusi yang secara historis diberi mandat mengelola masjid tersebut.
Peran Yordania sendiri memiliki akar panjang. Pada 1924, para tokoh Al-Quds memberikan mandat penjagaan tempat-tempat suci kepada Hussein bin Ali. Mandat itu kemudian ditegaskan kembali dalam Perjanjian Damai Wadi Araba serta perjanjian 2013 antara Abdullah II dan Mahmoud Abbas.
Dimensi Politik di Balik Penutupan
Yaqub juga melihat keputusan ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik Israel.
Menurutnya, partai-partai Zionis religius dan kelompok kanan ekstrem memanfaatkan penutupan Al-Aqsa sebagai alat kampanye menjelang pemilu yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
Narasi yang dibangun sederhana: pemerintah Israel disebut berhasil mengambil langkah “berani” untuk mempertahankan kedaulatan negara atas situs suci tersebut.
Pada saat yang sama, langkah itu juga menjadi semacam uji respons bagi dunia Arab dan Islam.
“Israel sedang mengukur sejauh mana reaksi resmi negara-negara Arab dan Muslim,” ujar Yaqub.
Ia menyimpulkan bahwa penutupan Al-Aqsa bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan keputusan yang secara langsung melanggar hak umat Islam untuk beribadah.
“Deklarasi Perang”
Pandangan lebih keras disampaikan pakar urusan Al-Quds, Hassan Khater.
Menurut Khater, menutup Al-Aqsa (terutama pada sepuluh malam terakhir Ramadhan) pada dasarnya setara dengan deklarasi perang terhadap umat Islam.
Ia juga menilai langkah itu merupakan hasil tekanan dari kelompok-kelompok ekstrem yang dikenal sebagai “organisasi kuil” (Temple groups). Kelompok-kelompok ini secara terbuka merayakan penutupan tersebut di media sosial.
“Melarang shalat di Al-Aqsa pada momen spiritual seperti ini memiliki dampak emosional dan religius yang sangat dalam,” katanya.
Khater menambahkan bahwa sebelum penutupan total diberlakukan, aksi penyusupan pemukim Israel ke halaman Al-Aqsa tetap berlangsung bahkan selama Ramadhan. Beberapa di antaranya juga mencoba melaksanakan ritual keagamaan di dalam kompleks tersebut, termasuk upaya membawa hewan kurban.
Upaya Mengubah Pengelolaan Al-Aqsa
Menurut Khater, penutupan ini adalah sinyal terang bahwa Israel ingin memindahkan kendali penuh Al-Aqsa ke tangannya.
Langkah berikutnya, kata dia, bisa berupa penempatan masjid itu di bawah Kementerian Urusan Agama Israel dan mengubah seluruh mekanisme pengelolaannya.
Padahal, pengaturan tempat-tempat suci di Al-Quds selama ini didasarkan pada prinsip status quo yang diakui secara internasional. Aturan tersebut berasal dari abad ke-19 pada masa kekuasaan Ottoman dan mengatur pengelolaan tiga situs suci utama di kota tua Al-Quds, dengan Al-Aqsa sebagai pusatnya.
Perubahan yang Berjalan Perlahan
Direktur Pusat Studi Israel Yerusalem, Imad Abu Awad, menilai penutupan Al-Aqsa hanyalah satu tahap dari proses panjang.
Ia mencatat bahwa dalam tiga dekade terakhir, Israel secara bertahap mengubah situasi di dalam kompleks tersebut.
Pada 1990-an, hampir tidak ada pemukim yang memasuki Al-Aqsa. Kini, jumlahnya melonjak drastis. Dalam dua tahun terakhir saja, sekitar 60 ribu pemukim tercatat masuk ke kawasan itu.
Sejumlah fatwa rabinik juga mulai melegitimasi kehadiran dan ibadah Yahudi di dalam kompleks tersebut, sesuatu yang sebelumnya dianggap tabu dalam tradisi Yahudi.
Menurut Abu Awad, perkembangan ini mengarah pada tahapan berikutnya yang lebih berbahaya.
“Langkah berikutnya adalah memotong sebagian area Al-Aqsa untuk membangun sinagoga,” katanya.
“Setelah itu, target yang lebih besar adalah menghancurkan Kubah Batu dan membangun kuil yang mereka klaim di tempat tersebut.”
Menuju Titik Kritis
Abu Awad menilai situasi sekarang sebagai titik belok yang sangat berbahaya. Jika peran Palestina dihapus dari pengelolaan kompleks Al-Aqsa, dan peran wakaf Yordania juga dipinggirkan, maka perubahan radikal terhadap status masjid bisa terjadi.
Menurutnya, sejumlah faktor membuat Israel merasa momentumnya sedang tepat: kondisi kawasan yang lemah, perhatian internasional yang terpecah, serta rasa percaya diri tinggi pemerintah Israel saat ini.
“Perubahan terhadap status Al-Aqsa sudah berjalan perlahan selama hampir tiga dekade,” ujarnya.
Jika tidak ada intervensi serius dari pihak-pihak terkait, ia memperingatkan bahwa perubahan itu suatu hari bisa mencapai titik yang tak lagi bisa dibalik.
“Bukan mustahil suatu pagi kita bangun dan mendapati Kubah Batu telah dihancurkan, atau bagian dari Al-Aqsa diratakan,” katanya.
