Pimpinan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Musa Abu Marzuk, menegaskan bahwa wacana penyerahan atau pelucutan senjata sama sekali tidak menjadi bagian dari pembahasan dalam proses negosiasi yang tengah berlangsung. Ia menilai pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengaitkan rekonstruksi Gaza dengan pelucutan senjata perlawanan lebih didorong kepentingan politik dan agenda elektoral.
Dalam wawancara dengan program Al-Masa’iya di Al Jazeera Mubasher, Abu Marzuk menyatakan Hamas tidak pernah membahas, apalagi menyetujui, skema penyerahan atau pelucutan senjata. “Isu senjata terus diulang Netanyahu. Tapi jika senjata perlawanan dianggap masalah, mengapa Israel justru terus mempersenjatai kelompok-kelompok ilegal (geng pengkhianat) di Gaza?” ujarnya.
Ia menegaskan, pelucutan senjata bukan bagian dari mandat pasukan stabilisasi internasional, dan setiap upaya intervensi eksternal dalam isu tersebut berada di luar kerangka kesepakatan.
Terkait rencana yang pernah diajukan Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Abu Marzuk menjelaskan bahwa klausul mengenai senjata masih bersifat multi-tafsir (mulai dari pembekuan hingga pelucutan) dan belum pernah diajukan secara resmi di meja perundingan. Menurutnya, prioritas Hamas sejak awal adalah menghentikan perang dan melindungi warga sipil, bukan bernegosiasi soal senjata perlawanan.
Dalam isu rekonstruksi Gaza, Abu Marzuk menyatakan Hamas akan memfasilitasi kerja komite administratif Palestina di Jalur Gaza dengan tetap menjaga stabilitas keamanan. Namun, ia mengakui adanya keberatan terhadap sejumlah nama dalam komite tersebut karena latar belakang keamanan tertentu. Ia juga menyebut Israel hingga kini masih menguasai beberapa wilayah secara militer, meski berharap akan ada penarikan pasukan seiring penerapan rencana stabilisasi yang digagas AS.
Menanggapi pernyataan Israel terkait keterlibatan Qatar dan Turki dalam pasukan stabilisasi, Abu Marzuk menilai persoalan utama justru berada pada sikap Amerika Serikat dan Israel. Ia menambahkan, sejauh ini Turki menjadi satu-satunya negara yang menyatakan kesiapan berpartisipasi secara terbuka.
Abu Marzuk juga menyinggung peningkatan tekanan militer dan politik AS terhadap Iran. Menurutnya, langkah tersebut lebih bersifat pesan politik. Ia menegaskan keputusan Iran bersifat independen dan tidak tunduk pada tekanan eksternal.
Di akhir pernyataannya, Abu Marzuk menyerukan persatuan nasional. Ia mengajak Otoritas Palestina dan seluruh faksi perlawanan untuk menyatukan barisan, seraya menegaskan bahwa masa depan Palestina harus bertumpu pada kekuatan dan persatuan rakyatnya sendiri, bukan pada sikap internasional yang mudah berubah atau janji-janji eksternal.
Sumber: Al Jazeera Mubasher
