TEPI BARAT – Selasa pagi itu baru saja beranjak dari pukul enam. Muhammad al-Jabari, remaja 16 tahun siswa kelas sepuluh, sedang menyusuri jalan menuju sekolahnya di Hebron. Namun, langkahnya terhenti selamanya. Sebuah mobil melaju kencang, menghantam tubuhnya hingga meninggal dunia di tempat.
Mobil itu merupakan bagian dari iring-iringan pengawal pribadi salah satu menteri dalam kabinet Netanyahu yang bermukim di pemukiman ilegal Hebron. Kejadian ini bukan kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan fragmen dari pola kekerasan yang kian brutal menyasar pelajar Palestina di Tepi Barat.
Di saat yang hampir bersamaan, desing peluru memecah kesunyian di Desa Al-Mughayyir, timur laut Ramallah. Gerombolan pemukim bersenjata menyerbu sekolah desa tepat saat jam pelajaran dimulai. Aus al-Na’san, bocah 13 tahun, ambruk bersimbah darah.
Tragisnya, Aus menyusul ayahnya, Hamdi, yang juga syahid di tangan pemukim pada 2019. Jihad Marzouq Abu Na’im, putra Ketua Dewan Desa, juga kehilangan nyawanya dalam serangan yang sama.
Runtuhnya Atap Ilmu di Al-Malih
Pemandangan di Lembah Yordan Utara (Al-Aghwar) tak kalah memilukan. Sekolah Al-Malih, satu-satunya fasilitas pendidikan bagi komunitas Badui di sana, kini tinggal puing. Di bawah remang fajar, seorang pemukim menggerakkan buldoser untuk meratakan ruang kelas, taman bermain, hingga taman kanak-kanak. Sebagai tanda “kemenangan”, militer Israel mengibarkan bendera mereka di atas bangunan bersejarah yang bersebelahan dengan reruntuhan tersebut.
Yazid Dhababat, seorang guru berusia 36 tahun, terpaku saat tiba di lokasi. “Semua yang berkaitan dengan kehidupan di sini sedang dicabut akarnya,” ujarnya pedih. Selama dua tahun, Yazid menyaksikan anak-anak Badui berjuang meraih masa depan di tengah ancaman harian. Pemukim seringkali sengaja nongkrong di depan gerbang sekolah hanya untuk menebar rasa takut.
Strategi ini terbukti efektif namun kejam. Dari 40 siswa di awal tahun ajaran, jumlahnya merosot menjadi 16 orang pada akhir Februari lalu. Sisanya? Mengungsi karena orang tua mereka tak lagi sanggup menanggung kecemasan setiap kali melepas anak berangkat sekolah.
Eksodus Paksa Lewat Jalur Pendidikan
Pola penyerangan sekolah ini tampaknya menjadi instrumen baru untuk mengosongkan lahan (land clearing) tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Ayed Zawahra, salah satu warga yang mengungsi, menuturkan betapa mustahilnya bertahan hidup di sana.
“Mereka memukuli kami, mencuri ternak, merusak tangki air, dan menghancurkan panel surya. Sekolah adalah benteng terakhir, dan kini benteng itu sudah rata dengan tanah,” tuturnya.
Menurut data Dinas Pendidikan Tubas, serangan terhadap sekolah sudah menjadi menu harian. Mulai dari perusakan fasilitas, pemutusan aliran listrik dan air, hingga penghadangan bus sekolah. Di Khirbet Ibziq, 45 keluarga terpaksa angkat kaki setelah sekolah mereka dihancurkan, menyisakan puluhan anak tanpa akses pendidikan.
Statistik Teror yang Memuncak
Laporan dari Komisi Perlawanan Tembok dan Pemukiman mencatat angka yang mengerikan: sepanjang Maret lalu saja, terjadi 497 serangan oleh pemukim. Ini adalah salah satu puncak “terorisme pemukim” yang mengakibatkan enam komunitas Badui Palestina terusir paksa dari tanah ulayat mereka.
Di selatan Hebron, tepatnya di Um Al-Khair, para siswi SMA tak bisa bersekolah selama seminggu terakhir karena jalanan diblokade oleh pemukim. Ironisnya, otoritas sipil Israel (Civil Administration) yang seharusnya menjamin hak akses publik justru terlihat memberikan perlindungan bagi para pemblokade jalan.
Mehdi Daraghmeh, Ketua Dewan Al-Malih, merangkum situasi ini dengan getir: “Sejak perang di Gaza meletus, 120 keluarga dari wilayah kami telah terusir. Kini, para pemukim menguasai hampir seluruh lahan. Mereka tidak hanya menghancurkan bangunan, mereka menghancurkan kemungkinan bagi Palestina untuk tetap ada di sini.”
