NEW YORK — Sejarawan dan peneliti Amerika Serikat yang mendalami Timur Tengah, Asel Rad, menilai media arus utama Amerika gagal menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya dilakukan Israel di Jalur Gaza. Menurut dia, pengulangan narasi Israel tanpa pemeriksaan kritis turut menormalisasi penargetan jurnalis, bahkan membuat praktik tersebut seolah dapat dibenarkan.
Kritik itu disampaikan Rad dalam wawancara dengan Amos Barshad, editor Columbia Journalism Review sekaligus peneliti senior program Delacorte di Columbia University. Wawancara yang diterbitkan Rabu lalu tersebut membahas buku terbaru Rad, Don’t Say Palestine: How the Media Made Consent for Genocide atau Jangan Sebut Palestina: Bagaimana Media Membentuk Persetujuan terhadap Genosida.
Nama Rad dikenal di media sosial melalui unggahan yang mengoreksi judul-judul berita media Amerika. Ia menilai banyak judul tersebut bermasalah karena tidak menyebut Israel sebagai pihak yang melakukan serangan atau tindakan kekerasan terhadap warga Palestina.
Salah satu contohnya adalah judul The Washington Post pada 10 April 2025: “Bagaimana Tenaga Medis Palestina Berakhir di Kuburan Massal di Gaza.” Rad mengubahnya menjadi kalimat yang lebih langsung: “Pasukan Israel membunuh tenaga medis Palestina dan menguburkan mereka di kuburan massal di Gaza.”
Bagi Rad, perbedaan itu bukan sekadar persoalan pilihan kata. Judul pertama, menurut dia, mengaburkan siapa pelaku peristiwa. Sementara judul kedua menyebut aktor yang bertanggung jawab.
Objektivitas yang Justru Mengaburkan Fakta
Dalam bukunya, Rad menelusuri pemberitaan media Amerika sejak 7 Oktober 2023. Ia menyimpulkan bahwa pers Amerika gagal memberi gambaran memadai kepada masyarakat mengenai perang di Gaza. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman objektivitas jurnalistik yang terlalu terpaku pada keseimbangan formal.
Rad merujuk survei Pew Research Center pada Maret 2024. Hasilnya menunjukkan hanya sekitar separuh warga Amerika yang mampu menjawab dengan benar pertanyaan sederhana: apakah jumlah warga Palestina yang terbunuh lebih banyak daripada warga Israel?
Ia mempertanyakan bagaimana fakta mendasar semacam itu masih tidak diketahui oleh sebagian besar publik.
Dalam wawancara tersebut, Barshad juga menyinggung bahwa sejak gencatan senjata Gaza mulai berlaku pada Oktober 2025, Israel telah membunuh lebih dari 1.300 orang, termasuk sedikitnya 300 anak. Rad menilai apa yang ia sebut sebagai “tampilan gencatan senjata” justru membuka jalan bagi media untuk mengurangi perhatian terhadap Gaza, seolah perang telah berakhir dan pemberitaan dapat dialihkan ke isu lain.
Padahal, menurut dia, kondisi warga Palestina di lapangan tidak berubah secara mendasar. Pembunuhan terus berlangsung setiap hari, tetapi hanya memperoleh porsi pemberitaan yang kecil.
Dari Syahidnya Shireen Abu Akleh hingga Serangan di Rumah Sakit Nasser
Rad mencatat bahwa hingga akhir 2025, Israel telah membunuh sekitar 278 pekerja media dan lebih dari 700 anggota keluarga mereka. Ia menghubungkan rangkaian serangan tersebut dengan pembunuhan jurnalis Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, di Tepi Barat pada 2022.
Shireen bukan hanya jurnalis yang dikenal luas di kawasan Timur Tengah, tetapi juga warga negara Amerika Serikat. Namun, Rad menilai Washington membiarkan Israel menyelidiki sendiri kematian Shireen.
Menurut dia, Israel berulang kali membebaskan dirinya dari tanggung jawab melalui penyelidikan internal. Ia mencontohkan kasus pembunuhan tujuh pekerja bantuan World Central Kitchen yang kemudian dinyatakan tidak melibatkan kesalahan yang disengaja oleh penyelidikan Israel.
Rad menilai ketiadaan pertanggungjawaban dalam kasus Shireen ikut membuka jalan bagi serangan-serangan berikutnya terhadap jurnalis.
Ia juga mengkritik cara media memberitakan jurnalis yang menjadi sasaran serangan. Rad menyinggung unggahan Sky News Inggris yang menyebut sejumlah jurnalis yang diserang Israel di Lebanon bekerja untuk media yang “terkait dengan Hizbullah”.
Menurut Rad, penggunaan keterangan semacam itu seolah memberi ruang untuk membenarkan penargetan terhadap sesama jurnalis.
Ia menjelaskan, label seperti “terkait Hizbullah”, “didukung Iran”, atau “Hamas” dapat membentuk persepsi bahwa seseorang layak menjadi sasaran. Rad menilai pola pemberitaan seperti itu turut menciptakan kondisi yang memungkinkan kehancuran Gaza berlangsung tanpa penolakan publik yang memadai.
Rad juga menyoroti serangan terhadap Rumah Sakit Nasser pada Agustus 2025. Dalam peristiwa tersebut, lokasi rumah sakit dilaporkan dibombardir tiga hingga empat kali. Siaran langsung Al Jazeera memperlihatkan bom jatuh di sekitar tenaga medis dan jurnalis.
Israel menyatakan serangan itu menargetkan “kamera Hamas”. Sejumlah media besar mengutip klaim tersebut tanpa pemeriksaan memadai. Belakangan diketahui kamera yang dimaksud merupakan milik kantor berita Reuters.
Bagi Rad, pengulangan klaim Israel oleh media berpengaruh seperti The New York Times dan Associated Press memberi legitimasi kepada narasi tersebut. Ia memperingatkan bahwa praktik itu menciptakan preseden berbahaya: pembunuhan jurnalis menjadi sesuatu yang semakin dianggap biasa, sehingga pekerja media di berbagai negara menghadapi risiko lebih besar.
Ketika Klaim Israel Tidak Disebut Kebohongan
Rad menegaskan bahwa kritiknya bukan ajakan untuk mengabaikan pernyataan Israel. Ia justru meminta media mengajukan pertanyaan dan menguji klaim yang disampaikan.
Menurut dia, Israel berulang kali terbukti menyampaikan keterangan yang tidak benar. Namun, media Amerika cenderung menghindari penggunaan kata “bohong”. Sebagai gantinya, muncul frasa seperti “informasi baru menimbulkan keraguan terhadap versi Israel”.
Rad membandingkannya dengan pemberitaan tentang Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam konteks Rusia, media lebih mudah menggunakan istilah seperti “penipuan” atau “kebohongan”.
Ia menegaskan bahwa kebenaran pada dasarnya tidak memihak. Karena itu, menghindari penyebutan genosida ketika membahas tindakan yang memenuhi pengertian tersebut bukanlah bentuk netralitas, melainkan keberpihakan melalui penghilangan fakta.
Rad juga membandingkan sikap pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terhadap perang Ukraina dan Gaza. Menurut dia, pemerintahan Biden secara terbuka mengecam Rusia karena menekan jurnalis dan berulang kali menggunakan bahasa hukum internasional. Namun, pendekatan serupa tidak diterapkan terhadap Israel.
Kelaparan warga Palestina di Gaza, kata Rad, justru sering digambarkan sebagai bencana alam atau konsekuensi tragis perang. Sementara tindakan Rusia disebut sebagai “penggunaan kelaparan sebagai senjata”.
Ia turut mengutip pernyataan Matthew Miller, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang mengatakan Washington tidak dapat menilai kejahatan perang ketika konflik masih berlangsung.
Rad menyoroti perbedaan perlakuan dalam pernyataan tersebut. Pemerintahan Biden, menurut dia, membutuhkan waktu kurang dari dua pekan untuk menuduh Rusia melakukan kejahatan perang. Namun, selama sekitar 15 bulan, pemerintahan itu tidak menetapkan satu pun kejahatan perang yang dilakukan Israel.
Setelah meninggalkan jabatannya, Miller kemudian mengakui bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang “tanpa diragukan lagi”.
Bahasa Media yang Menutupi Kekerasan
Rad membandingkan pemberitaan Haaretz, surat kabar Israel, dengan media Amerika dalam melaporkan serangan pemukim. Haaretz, kata dia, terkadang menggunakan istilah “terorisme Yahudi” dan “pembantaian”, sedangkan media Amerika cenderung berhenti pada kata “pemukim”.
Menurut Rad, istilah yang terdengar netral itu dapat menutupi kenyataan berupa pembunuhan dan pembakaran rumah warga Palestina.
Ia juga mengkritik sebuah judul The New York Times yang menyebut militer Israel gagal melindungi warga Palestina dari serangan pemukim. Rad mempertanyakan asumsi di balik judul tersebut.
Menurut dia, militer Israel bukan berada di Tepi Barat untuk melindungi warga Palestina, melainkan merupakan kekuatan militer yang menjalankan dan melindungi sistem penjajahan.
Rad memberikan contoh dokter Hossam Abu Safiya, direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, yang ditahan Israel tanpa dakwaan sejak Desember 2024. Ia menilai Abu Safiya lebih tepat disebut sebagai sandera, sementara warga Palestina dalam pemberitaan kerap disebut “tahanan”.
Ia juga menyoroti perbedaan penggunaan kata dalam pemberitaan CNN. Ketika seorang tentara Israel dibawa dari pangkalan militernya, media tersebut menggunakan istilah “diculik”. Namun, ketika dokter Palestina ditahan di rumah sakit, istilah yang digunakan adalah “ditahan”.
Bagi Rad, pilihan kata semacam itu memperlihatkan bagaimana bahasa dapat membentuk persepsi publik terhadap pihak yang menjadi korban maupun pelaku.
Mengapa Rad Mempermasalahkan Judul Berita?
Rad menjelaskan bahwa ia memberi perhatian khusus pada judul karena banyak pembaca tidak melanjutkan membaca isi berita.
Sebagian besar masyarakat, kata dia, menerima informasi secara sekilas melalui media sosial atau layar berita di kafe dan pusat kebugaran. Di sisi lain, banyak artikel media hanya dapat diakses melalui langganan berbayar.
Ia mencontohkan laporan Reuters tentang kematian pekerja bantuan sepanjang 2025 yang judulnya tidak menyebut Israel sama sekali.
Menurut Rad, terdapat perbedaan besar antara kalimat “Gaza menjadi tempat paling berbahaya bagi pekerja bantuan” dan “Israel menjadi pembunuh terbesar pekerja bantuan”.
Kalimat pertama menggambarkan bahaya seolah muncul dari keadaan tanpa menyebut pihak yang bertanggung jawab. Sebaliknya, kalimat kedua secara langsung mengidentifikasi aktor.
Rad menilai judul yang menghilangkan pelaku dapat tertanam dalam ingatan publik tanpa disadari pembaca. Karena itu, persoalan bahasa dalam pemberitaan bukan sekadar urusan penyuntingan, melainkan turut menentukan bagaimana masyarakat memahami perang, korban, dan pertanggungjawaban.
Wawancara Asel Rad tersebut diterbitkan oleh Columbia Journalism Review, majalah yang berada di bawah Columbia University Graduate School of Journalism.
