GAZA — Pergantian pucuk penguasa di Israel yang berpotensi mengakhiri era Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum tentu membawa perubahan bagi warga Palestina. Sementara Israel menanti terbentuknya ‘pemerintahan’ baru, Jalur Gaza kembali menghadapi musim dingin di tengah kelaparan, banjir, kehancuran, dan serangan militer Israel yang terus berlangsung. Harapan warga terhadap gencatan senjata yang mampu melindungi nyawa mereka pun semakin menipis.
Dalam dua tulisan berbeda, surat kabar Inggris The Guardian memperingatkan bahwa kepergian Netanyahu tidak serta-merta mengubah nasib warga Palestina. Sikap anti-Palestina telah mengakar dalam politik Israel, termasuk di kalangan oposisi. Di saat yang sama, bencana kemanusiaan di Gaza semakin memburuk dan membutuhkan respons internasional yang lebih konkret, bukan sekadar pernyataan kecaman.
Mengapa Kepergian Netanyahu Tak Akan Mengakhiri Tragedi Gaza?
Dalam artikel opini yang diterbitkan The Guardian, jurnalis sekaligus aktivis Inggris Owen Jones membantah harapan bahwa jatuhnya pemerintahan Netanyahu akan membawa perubahan mendasar dalam kebijakan Israel terhadap Palestina. Menurut dia, anggapan bahwa oposisi Israel akan mengambil pendekatan berbeda merupakan bentuk kenaifan yang mengabaikan kenyataan politik di negara tersebut.
Jones mengawali argumennya dengan menunjukkan bahwa kubu Netanyahu justru meraih suara lebih banyak dibandingkan oposisi yang dipimpin partai-partai Yahudi. Padahal, pemerintahannya telah menghadapi berbagai kegagalan, mulai dari penanganan peristiwa 7 Oktober 2023, persidangan kasus korupsi, krisis biaya hidup, hingga dampak perang dengan Iran.
Pemerintahan Netanyahu juga menghadapi kontroversi mengenai pembebasan kaum Yahudi ultra-Ortodoks dari wajib militer serta upayanya melemahkan kekuasaan kehakiman.
Namun, berbagai persoalan itu tidak otomatis membuat oposisi mengambil sikap lebih baik terhadap Palestina.
Jones menyoroti sejumlah pemimpin oposisi yang bahkan menolak bekerja sama dengan partai-partai yang dipimpin warga Palestina. Dia mengutip pernyataan Yair Lapid, yang kerap dipandang sebagai politikus moderat, ketika menolak pembentukan pemerintahan yang bergantung pada dukungan suara warga Arab setelah 7 Oktober 2023. Lapid berdalih masyarakat Israel belum siap menerima pemerintahan semacam itu.
Menurut Jones, sikap meremehkan nyawa warga Palestina, terutama anak-anak, bukan hanya ditemukan di kubu Netanyahu. Pandangan serupa juga muncul di antara sejumlah tokoh yang menjadi pesaing politiknya.
Dia mencontohkan Avigdor Lieberman, salah satu pemimpin oposisi yang diperkirakan memainkan peran penting dalam pembentukan pemerintahan berikutnya. Lieberman pernah menyatakan bahwa “tidak ada orang tak bersalah di Gaza”.
Jones juga mengingatkan sikap mantan Perdana Menteri Naftali Bennett yang pada 2018 membela kebijakan menembak warga Palestina yang melintasi pagar perbatasan Gaza. Bennett bahkan menyebut anak-anak Palestina yang melakukan hal tersebut sebagai “teroris”.
Pernyataan-pernyataan itu, menurut Jones, bukan sekadar sikap individual sejumlah politikus. Dia merujuk survei tahun lalu yang menunjukkan hampir delapan dari setiap 10 warga Yahudi Israel setuju dengan pernyataan bahwa “tidak ada orang tak bersalah di Gaza”.
Sementara itu, Gadi Eisenkot, yang ditugaskan membentuk pemerintahan baru, memiliki rekam jejak militer yang tidak bisa dilepaskan dari kehancuran Gaza. Dia pernah berbulan-bulan menjadi anggota kabinet perang Israel yang mengawasi operasi militer di wilayah tersebut.
Nama Eisenkot juga terkait dengan “Doktrin Dahiya”, strategi militer yang menonjol dalam perang Lebanon pada 2006 dan dikenal mengandalkan penggunaan kekuatan destruktif secara tidak proporsional.
Jones menilai, menempatkan Netanyahu sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas tragedi Gaza justru menutupi persoalan yang lebih mendasar. Netanyahu memang menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, menurut Jones, persoalan yang lebih serius adalah meluasnya dehumanisasi terhadap warga Palestina hingga anak-anak yang paling rentan sekalipun dianggap sebagai sasaran yang sah oleh sejumlah tokoh berpengaruh di pemerintahan maupun oposisi.
Dia memperingatkan bahwa membangun harapan berlebihan terhadap kepergian Netanyahu hanya akan membuat warga Palestina kembali ditinggalkan menghadapi nasib mereka sendiri.
Jones menilai satu-satunya jalan untuk mengubah keadaan adalah tekanan internasional yang luas, termasuk embargo senjata menyeluruh dan sanksi berat terhadap Israel.
Musim Dingin Mengancam Pengungsi Gaza
Dalam editorial terpisah, dewan redaksi The Guardian mengangkat kondisi kemanusiaan Gaza yang semakin memburuk menjelang musim dingin. Editorial itu dibuka dengan pertanyaan: bagaimana sebuah perjanjian gencatan senjata bisa dipercaya jika tembakan masih terus berlangsung?
Gencatan senjata yang diumumkan pada Oktober 2025 memang menurunkan intensitas pembunuhan, tetapi tidak menghentikannya. Menurut surat kabar tersebut, rata-rata sekitar empat warga Palestina masih terbunuh setiap hari sejak kesepakatan itu berlaku.
Pada Kamis, serangan Israel terhadap Rumah Sakit Nasser menewaskan enam orang dan melukai 28 lainnya.
Kondisi itu berlangsung ketika sebagian besar wilayah Gaza masih hancur. The Guardian menyebut lebih dari 80 persen bangunan di wilayah tersebut telah mengalami kerusakan. Kini, badai, hujan, dan suhu dingin menjadi ancaman baru bagi para pengungsi. Dalam satu akhir pekan sebelumnya, cuaca buruk dilaporkan menewaskan empat anak dan dua perempuan.
Mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), surat kabar itu menyebut sekitar 940 ribu warga Palestina tinggal di tempat penampungan sementara yang berada di wilayah rawan banjir. Air limbah menggenangi tenda-tenda pengungsian, sementara buruknya kondisi tempat tinggal memaksa sebagian keluarga berlindung di bangunan yang telah rusak, meski sewaktu-waktu dapat runtuh menimpa penghuninya.
Di tengah kebutuhan mendesak terhadap tempat tinggal dan bantuan kemanusiaan, Israel masih menghambat masuknya 150 ribu tenda siap pakai, peralatan sanitasi, serta pasokan makanan yang dibutuhkan warga Gaza.
The Guardian menegaskan Israel memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk memenuhi kebutuhan penduduk wilayah tersebut.
Editorial itu juga meragukan bahwa keberhasilan Eisenkot membentuk pemerintahan baru akan menghasilkan perbaikan berarti bagi kehidupan warga sipil Gaza. Bahkan, nasib warga Gaza dinilai mendapat perhatian lebih besar dalam pemilihan paruh waktu Amerika Serikat dibandingkan dalam pemilihan umum Israel.
Dua tulisan The Guardian itu menunjukkan bahwa perubahan kepemimpinan di Israel belum tentu mengubah arah kebijakan terhadap Palestina. Di Gaza, ancaman terhadap warga sipil tidak berhenti ketika gencatan senjata diumumkan. Serangan masih berlangsung, akses bantuan tetap terbatas, dan musim dingin kembali datang ketika ratusan ribu orang tidak memiliki tempat berlindung yang memadai.
Sumber: The Guardian
🇯🇵 Versi bahasa Jepang: 日本語版を読む
