Kekalahan Partai Republik dalam pemilu paruh waktu Amerika Serikat menempatkan Israel dalam situasi yang serba bertentangan. Di satu sisi, kekalahan tersebut bisa mendorong Presiden AS Donald Trump meningkatkan konfrontasi dengan Iran demi memulihkan citra politiknya. Namun, di sisi lain, Trump juga berpeluang memilih kesepakatan untuk mengakhiri perang dan menghindari beban politik maupun ekonomi yang semakin besar.
Kekalahan dari Partai Demokrat turut memperkuat tekanan agar perang dihentikan dan hubungan Washington dengan Israel ditinjau ulang. Wakil Presiden AS JD Vance bahkan mengaitkan perang dan hubungan dengan Israel dengan merosotnya suara Partai Republik.
Sejumlah media Israel menyoroti dampak perubahan politik Amerika tersebut terhadap kalkulasi Tel Aviv. Pembahasannya mencakup persiapan militer untuk kembali menghadapi Iran, peluang mediasi Qatar, pengaruh hasil pemilu AS terhadap pembentukan pemerintahan Israel, hingga masa depan bantuan militer Amerika kepada Tel Aviv.
1. Perpecahan di Pemerintahan Trump
Vance mengungkap adanya perbedaan pandangan di dalam pemerintahan Trump. Perselisihan itu bukan hanya soal bagaimana membaca hasil pemilu, tetapi juga menyangkut masa depan hubungan Amerika dengan Israel.
Kepala biro Haaretz di Amerika Serikat, Ben Samuels, mengutip hasil survei terhadap pemilih Partai Republik yang menunjukkan empat tuntutan utama: mengakhiri perang di Iran, memusatkan perhatian pada tingginya biaya hidup, mengutamakan kepentingan Amerika, dan mengubah hubungan dengan Israel.
Menurut laporan Samuels, Vance sebelumnya juga menuduh sejumlah pihak di Israel berusaha mempertahankan perang tanpa batas waktu. Pada Juli lalu, ia mengatakan sejumlah orang di ‘pemerintahan’ Israel berupaya mendorong Washington meninggalkan kebijakan yang telah ditetapkan.
Perselisihan ini lebih dari perang pernyataan. Vance, yang menurut sejumlah perkiraan berpotensi menjadi kandidat presiden pada 2028, mewakili kelompok di Partai Republik yang memandang perang luar negeri dan komitmen terhadap Israel sebagai beban politik elektoral. Sebaliknya, Trump tetap berpendapat bahwa operasi militer merupakan kebutuhan keamanan.
Koresponden politik dan diplomatik Yedioth Ahronoth, Itamar Eichner, menilai pernyataan wakil presiden telah melemahkan dukungan politik bagi kemungkinan dimulainya kembali perang. Ia juga menyebut adanya penilaian di Israel bahwa opsi militer bisa saja dibekukan.
2. Perang dan Kalkulasi Politik
Di sisi lain, analis militer Maariv, Avi Ashkenazi, memperingatkan bahwa kekalahan Trump justru bisa mendorongnya melancarkan konfrontasi baru untuk memulihkan citra dan kewibawaannya.
Ashkenazi menyoroti pergerakan kapal induk ketiga Amerika menuju kawasan Teluk, disertai pengerahan pesawat pengisi bahan bakar, transportasi, pengintaian, dan peringatan dini.
Menurutnya, opsi militer berpotensi matang dalam beberapa hari ke depan. Namun, ia memperingatkan bahwa salah perhitungan dapat memicu eskalasi regional.
Yedioth Ahronoth, mengutip Reuters, melaporkan bahwa Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), Laksamana Brad Cooper, telah memaparkan sejumlah opsi kepada Trump untuk melanjutkan operasi militer di Iran.
Seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut memperkirakan Trump secara politik tidak lagi memiliki banyak hal yang bisa hilang setelah kekalahan pemilu. Sumber lain menyebut serangan sempat ditunda karena tekanan elektoral, sebagaimana dikutip media Israel itu.
Namun, penilaian intelijen Amerika dalam laporan tersebut meragukan kemampuan serangan baru untuk mengubah posisi Iran dalam perundingan ataupun menjatuhkan pemerintahannya.
Koresponden militer Israel Hayom, Lilach Shoval, melihat kekalahan Partai Republik memunculkan pertanyaan mengenai waktu yang tepat bagi kemungkinan eskalasi militer.
Apakah Trump akan melancarkan operasi sebelum Kongres baru yang dikuasai Demokrat mulai bekerja dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan? Atau ia tetap memilih perang meski harus menghadapi pengawasan parlemen yang lebih ketat?
3. Perbedaan Tujuan Militer
Perbedaan antara Washington dan Tel Aviv, menurut Shoval, bukan hanya soal kapan serangan dilancarkan, tetapi juga mengenai tujuan perang.
Sejumlah pihak di Israel menginginkan pemerintahan Iran dilemahkan hingga tumbang. Sementara itu, Washington kemungkinan cukup puas dengan kesepakatan yang membatasi program nuklir Iran dan menjamin pembukaan kembali Selat Hormuz.
Shoval juga memperingatkan kemungkinan Iran melancarkan serangan pendahuluan. Teheran disebut telah dikejutkan oleh dua putaran pertempuran sebelumnya.
Dalam perkembangan terkait, analis militer Yedioth Ahronoth, Yossi Yehoshua, mengutip pesimisme pejabat keamanan Israel terhadap perundingan. Mereka menilai kekalahan Trump justru memperkuat kepercayaan diri Iran dalam mempertahankan posisinya.
Koresponden dan analis diplomatik Channel 12, Barak Ravid, menguraikan tiga pilihan yang tersedia bagi Trump:
- Melancarkan serangan baru. Pilihan ini berisiko menaikkan harga bahan bakar dan memicu ketidakpuasan publik.
- Melanjutkan perundingan. Iran berpotensi merespons dengan tuntutan yang lebih keras.
- Mempertahankan blokade laut dan sanksi. Strategi ini dapat menguras kekuatan Iran, tetapi membutuhkan waktu dan sumber daya.
Ravid mengutip seorang mantan penasihat Trump yang mengatakan, “Kalah dalam pemilu paruh waktu adalah satu hal, tetapi Trump tidak ingin terlihat kalah dua kali.”
4. Negosiasi dan Jalur Mediasi
Di tengah perkembangan persiapan militer Amerika dan Israel, upaya mediasi Qatar masih berlangsung, menurut laporan sejumlah media Israel.
Koresponden Israel Hayom, Dudi Kogan, dan korespondennya di Amerika Serikat, Or Shaked, melaporkan adanya proposal untuk melonggarkan blokade laut dengan imbalan penghentian serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz.
Proposal itu juga mencakup izin bagi inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk kembali ke Iran dan dimulainya pembahasan mengenai uranium yang diperkaya. Namun, kedua pihak masih berselisih mengenai siapa yang harus memberikan konsesi terlebih dahulu.
Dalam laporan yang diterbitkan pada 2 November, kedua koresponden menyebut Trump ingin memberikan kesempatan kepada jalur diplomasi. Sebaliknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendorong serangan segera setelah pemilu.
Laporan tersebut juga menyoroti kekhawatiran negara-negara Teluk terhadap kemungkinan serangan baru Iran yang menyasar fasilitas energi dan infrastruktur.
Sebelumnya, Israel Hayom melaporkan bahwa Vance menawarkan diri untuk memimpin negosiasi dengan Teheran, dengan syarat persoalan nuklir dimasukkan dalam pembahasan.
Posisi ini memperlihatkan dua peran Vance sekaligus: menentang biaya perang yang semakin besar, tetapi juga berusaha merancang jalan keluar melalui kesepakatan alternatif.
5. Netanyahu Terjebak dalam Krisis Pemerintahan
Waktu kemungkinan perang juga berkaitan dengan krisis pembentukan pemerintahan Israel setelah pemilu Knesset pada 27 Oktober lalu.
Koresponden politik Channel 13, Suleiman Maswada, mengungkap adanya pesan dari Amerika yang menegaskan bahwa Israel tidak memiliki ruang untuk kembali menggelar pemilu.
“Tidak ada ruang untuk pemilu lain di Israel. Kita menghadapi pertempuran di Iran, dan itu membutuhkan stabilitas politik,” demikian pesan yang dikutip Maswada.
Namun, Shoval memperingatkan bahwa Netanyahu bisa memanfaatkan eskalasi dengan Iran untuk menghambat pembentukan pemerintahan alternatif yang dipimpin Gadi Eisenkot, ketua Partai Yashar sekaligus mantan kepala staf militer Israel, dengan dukungan partai-partai Arab.
Dengan demikian, kalkulasi politik Netanyahu ikut berkelindan dengan waktu kemungkinan serangan terhadap Iran. Situasi ini berlangsung ketika Kongres Amerika yang baru dijadwalkan mulai bekerja pada 3 Januari 2027.
6. Masa Depan Persenjataan Israel
Dampak kekalahan Partai Republik tidak berhenti pada masa depan perang, tetapi juga menyentuh sektor persenjataan Israel.
Peneliti Institut Kebijakan Rakyat Yahudi, Yaakov Katz, dalam artikel di Maariv, memperingatkan bahwa mayoritas Demokrat di Kongres berpotensi menghambat kesepakatan pembelian jet tempur, amunisi, dan pendanaan rudal pencegat Israel.
Menurut Katz, pergantian pemerintahan Netanyahu saja tidak akan otomatis mengakhiri perselisihan dengan sejumlah kelompok di Partai Demokrat yang mengkritik permukiman ilegal dan kebijakan Israel di Gaza.
Namun, jika kebijakan Israel saat ini terus dipertahankan, jarak dengan Partai Demokrat bisa semakin lebar. Kondisi itu berpotensi melemahkan konsensus politik Amerika yang selama puluhan tahun menjadi fondasi kemitraan keamanan kedua negara.
Data yang dikutip jurnalis industri militer Calcalist, Yuval Azulai, pada 18 Oktober menunjukkan bahwa Amerika Serikat memasok 68 persen impor utama persenjataan Israel sepanjang 2021-2025.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya ketergantungan Israel terhadap Washington. Perubahan politik di Amerika pun berpotensi berdampak langsung terhadap kemampuan Tel Aviv mempertahankan dan memperluas kekuatan militernya.
Pada akhirnya, kekalahan Partai Republik menempatkan Trump di antara dua pilihan yang sama-sama berisiko: perang yang bisa memperbesar kemarahan pemilihnya atau kesepakatan yang mungkin bertentangan dengan tujuan Israel.
Pernyataan Vance juga menunjukkan bahwa perdebatan mengenai Iran kini berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, yakni seberapa besar biaya politik yang harus ditanggung Amerika demi mempertahankan hubungan dengan Israel.
Sementara itu, Netanyahu masih bertaruh pada keputusan Washington yang belum pasti. Di tengah ketidakjelasan arah kebijakan Trump, stabilitas pemerintahan Israel dan keberlanjutan pembiayaan militernya menghadapi risiko yang semakin besar.
Sumber: Pers Israel
