GAZA — Langkah maju yang krusial baru saja diambil oleh perlawanan Palestina. Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) resmi menyerahkan draf respons terpadu dari seluruh faksi Palestina kepada Nikolay Mladenov, Utusan Tertinggi Dewan Perdamaian Internasional. Draf ini merupakan jawaban atas peta jalan (roadmap) penerapan rencana Presiden Amerika Serikat terkait masa depan Gaza. Namun, penyerahan dokumen ini justru menyingkap sebuah jurang perbedaan yang sangat dalam mengenai pembacaan komitmen politik dan realitas di medan tempur.
Di satu sisi, faksi-faksi Palestina menunjukkan sikap kooperatif yang luar biasa. Mereka memberikan lampu hijau demi mengikat Israel pada kewajiban fase pertama, yaitu penarikan pasukan sepenuhnya dan penghentian total segala bentuk agresi. Sebagai timbal baliknya, Palestina menyodorkan konsep bersama yang konkret terkait pengelolaan persenjataan.
Sebaliknya, sikap acuh tak acuh dan kebiasaan mangkir yang ditunjukkan pemerintahan Benjamin Netanyahu justru kembali menjadi “batu sandungan utama”. Bagi rezim zionis, mempertahankan eskalasi militer tampaknya telah menjadi zona nyaman (comfort zone) demi merawat syahwat ideologis sekaligus mengamankan elektabilitas politik domestik mereka.
Ironisnya, situasi ini diperkeruh oleh narasi bias dari Washington. Amerika Serikat secara sepihak menjungkirbalikkan skala prioritas perundingan dengan menuntut pelucutan senjata perlawanan sebagai syarat mati sebelum pasukan Israel ditarik mundur dan pasukan stabilitas internasional diterjunkan.
Satu Komando Persenjatan di Bawah Entitas Palestina
Analis politik, Eyad al-Qarra, menilai jarak antara proposal bersama faksi Palestina dan peta jalan yang dibawa Mladenov sebenarnya sudah cukup berdekatan. Faksi-faksi perlawanan telah merespons catatan-catatan Mladenov terdahulu secara positif demi mengunci pergerakan Israel agar tidak memiliki celah hukum untuk menyulut perang kembali di masa depan.
Terkait dalih klasik Israel yang selalu menuntut “pelucutan senjata perlawanan”, Al-Qarra membeberkan bahwa faksi-faksi Palestina justru telah menawarkan formula yang sangat jelas dan disepakati bersama secara konsensual. Formula tersebut berbunyi:
Seluruh persenjataan di Gaza akan disatukan dan dikendalikan di bawah satu komando entitas Palestina yang disepakati bersama, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Komite Administrasi Bersama yang diproyeksikan mengelola tata pemerintahan di Jalur Gaza.
Dengan adanya tawaran ini, Al-Qarra menegaskan bahwa borok utama macetnya perundingan berada di tangan Israel. Hal itu dipertegas oleh pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang secara blak-blakan menyebut target sejati negaranya adalah mengusir paksa rakyat Palestina dari tanah kelahirannya.
Bagi Tel Aviv, isu Gaza sengaja dipelihara sebagai kartu manuver politik, sembari militer mereka terus melakukan pelanggaran teritorial secara nyata dengan menggeser batas aman (Garis Kuning) hingga ratusan meter ke arah barat dan menjadikan warga sipil sebagai target bidikan.
(Sumber: Pernyataan Bersama Khalil al-Hayya – Hamas, Jihad Islam, dan Front Populer melalui saluran resmi)
Zona Nyaman Kabinet Sayap Kanan Israel
Pakar urusan Israel, Muhammad Helseh, menyodorkan analisis yang lebih tajam sekaligus pesimistis. Menurutnya, Israel dipastikan akan menolak proposal tersebut, bahkan andai draf itu ditulis oleh tangan mereka sendiri. Tel Aviv saat ini sangat membutuhkan isu “senjata perlawanan” sebagai kambing hitam demi mengamankan kelangsungan politik internal kabinet yang sedang diguncang krisis kepercayaan. Israel sengaja menaruh berkas resolusi Gaza di laci paling bawah sembari menunggu hasil akhir dari konfrontasi di garis depan yang mereka anggap lebih krusial, seperti front Lebanon dan Iran.
Helseh menambahkan, Israel bergerak dengan doktrin keamanan yang cacat nalar, di mana pertahanan pemukiman ilegal di perbatasan diklaim membutuhkan garis pertahanan luar di dalam tanah Gaza berupa zona penyangga keamanan (buffer zone).
Selain itu, skema perdamaian dan konsesi politik akan meminta harga yang terlalu mahal bagi koalisi sayap kanan Netanyahu di tengah musim pemilu yang kian dekat. Netanyahu tidak akan berani mengambil risiko kehilangan kursi kekuasaannya demi perdamaian, selama ia bisa mempertahankan kontrol militer dan melancarkan serangan udara tanpa harus membayar ongkos politik apa pun.
“Zona nyaman Netanyahu adalah membiarkan api eskalasi ini terus menyala,” ujar Helseh.
Apalagi, ada dorongan ideologis religius yang kuat dari kelompok sayap kanan yang kini menguasai parlemen. Hal ini terbukti dari pengajuan draf undang-undang oleh anggota Knesset untuk membatalkan hukum penarikan diri (disengagement) dari Gaza. Langkah legislatif ini tidak lain adalah karpet merah untuk mengembalikan pemukiman ilegal Yahudi dan melegalkan pengusiran massal yang sejatinya telah menjadi agenda resmi negara Israel.
Kacamata Washington: Menjadikan Hak Bela Diri Sebagai Alasan Pendudukan
Di seberang meja, James Robbins, peneliti senior di Dewan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat, memaparkan sudut pandang Washington yang lebih mendesak pada transisi rekonstruksi fisik dan investasi ekonomi. Namun, ia menuding penghambat utama proses ini adalah keengganan Hamas untuk tunduk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803. Resolusi tersebut mengamanatkan Gaza harus bersih dari aktivitas perlawanan militer, menutup peluang Hamas dalam pemerintahan masa depan, dan menyerahkan kendali harian kepada komite teknokrat (technocrats committee).
Robbins mengaitkan penarikan mundur pasukan Israel dengan garis waktu (timeline) yang harus disinkronisasikan dengan penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional sesuai mandat Resolusi 2803. Namun, skenario ini membentur dinding tebal karena negara-negara internasional enggan mengirimkan prajurit mereka ke Gaza.
“Negara-negara donor enggan menempatkan pasukan mereka sebelum faksi perlawanan meletakkan senjata. Mereka menolak mempertaruhkan nyawa tentaranya di wilayah konflik yang masih membara,” kata Robbins.
Walhasil, lewat kacamata Washington ini, lingkaran setan kembali terbentuk. Keberadaan faksi Palestina yang memegang senjata untuk membela diri dari penjajahan, justru diputarbalikkan oleh AS sebagai pembenaran mutlak bagi militer Israel untuk terus menancapkan kaki dan memperpanjang pendudukan mereka di tanah Jalur Gaza.
(Sumber: Al Jazeera)
