Spirit of Aqsa, Jakarta- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, mengecam renana penjajah Israel memperluas pemukiman illegal di Palestina. Zionis Israel mengumumkan hendak membangun 10 ribu unit pemumkiman dan memulai proses legalisasi Sembilan pemukiman terdepan, yang sebelumnya dianggap illegal di bawah hukum Zionis Israel.
Lima negara besar Barat, tiga di antaranya pemegang hak veto, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia mengecam rencana zionis Israel tersebut. Kelima negara itu mengaku sangat terganggu atas keputusan teranyar rezim sayap kanan radikal Israel itu.
Namun, Fadli Zon menilai respon Barat atas rencana zionis Israel tersebut setengah hati dan tidak serius. Barat hanya mengeluarkan pernyataan merasa terganggu, dan tidak mengutuk tindakan tersebut.
“Barat tidak mengutuk tindakan itu. Mereka lebih diksi ‘mengecam’ dan diksi ‘sangat terganggu’. Padahal, kita tidak cukup mengecam dan merasa terganggu. Kita harus mengutuk sekeras-kerasnya. Saya melihat respon Barat itu setengah hati dan tidak serius,” ujar Fadli dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds itu lalu mendesak komunitas global, termasuk mereka yang punya hak veto, secepatnya mengambil langkah konkrit untuk menghentikan berbagai pelanggaran mencolok zionis Israel, termasuk pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat.
“Kutukan komunitas global atas pemukiman ilegal Israel harus diwujudkan dalam aksi nyata. Barat terutama yang memiliki hak veto harus membuktikan kecaman mereka atas Israel dengan mengadopsi resolusi aksi nyata Dewan Keamanan PBB. Jika hal itu dilakukan, masa depan perdamaian Palestina dan Israel dipastikan suram,” ucapnya.
Fadli Zon mengingatkan, banyak risiko jika berbagai pelanggaran Israel terus dibiarkan oleh komunitas global. Menurut dia, banyak hal yang dipertaruhkan jika Israel terus melanggar dan dibiarkan.
Pertama, pembicaraan perdamaian mustahil terwujud dan dipastikan kekerasan semakin meruyak. Akibatnya, kawasan akan terus bergejolak. Kedua, penyelesaian unilateral akan menjadi pilihan dan ini mengancam ketertiban dunia.
“Ketiga, Palestina tengah menuju ke penuhanan. Ini jelas tidak boleh kecuali ada pihak-pihak selain Israel yang menginginkan kepunahan itu,” ujar Fadli.
Selain itu, politikus Partai Gerindra itu menilai koalisi Israel yang berkuasa saat ini sebagai rezim radikal dan provokatif. Dia melihat saat ini rezim zionis Israel bukan mitra dialog yang tepat.
“Alih-alih mendengarkan kritik masyarakat internasional. Menhan Israel malah ingin terus menambah pemukiman ilegal. Ini jelas-jelas menyulut kekerasan, bukan ajakan berdamai,” ungkap dia.
