Spirit of Aqsa, Palestina- Pemimpin oposisi di Israel, Yair Lapid, mengkritik konferensi yang diselenggarakan oleh partai Jewish National Front yang ekstrem dipimpin Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, di Kota Al-Quds. Konferensi tersebut bertujuan untuk mendukung kembalinya pemukiman ilegal di Gaza dan Tepi Barat utara.
Partai Jewish National Front menggelar konferensi dengan tema “Konferensi Kemenangan” untuk mempromosikan pemukiman kembali di Jalur Gaza dan Tepi Barat utara sebagai respons terhadap peristiwa 7 Oktober.
Konferensi dihadiri oleh menteri dan anggota Knesset (parlemen), serta sekitar 20 menteri Israel, beberapa di antaranya dari partai Likud yang memimpin oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, seperti dilaporkan oleh surat kabar Israel “Yedioth Ahronoth”.
Menurut Yair Lapid, hal ini merugikan secara internasional bagi Israel dan menghadirkan risiko bagi tentara, serta dapat merusak kesepakatan pertukaran tawanan yang mungkin terjadi.
Dalam unggahan di platform “X”, Lapid menyebut konferensi tersebut sebagai tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Dia menyatakan, Netanyahu dan pemerintahannya tidak berkualifikasi dan bahwa pemerintahan ini merupakan yang paling merugikan dalam sejarah Israel.
Lapid menegaskan bahwa konferensi pemukiman oleh partai “Judaisme Otentik” dengan kehadiran banyak menteri dari Likud merupakan aib bagi Netanyahu dan partai yang dulunya berada di tengah-tengah sayap nasional, kini tertinggal tanpa daya di belakang kaum ekstremis.
Netanyahu dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa pemukiman kembali di Gaza saat ini tidak realistis. Pada perang Juni 1967, Israel menduduki Jalur Gaza, kemudian mundur dan membubarkan pemukiman-pemukimannya pada 2005.
Pada 11 Desember 2023, 15 organisasi Israel mengadakan konferensi untuk mempersiapkan proyek pemukiman di Gaza, jika tentara berhasil menguasai wilayah tersebut. Sementara itu, perusahaan kontraktor dan pemasaran properti Israel telah membuka pemesanan unit hunian di sana, seperti yang diungkapkan oleh media Israel saat itu.
PBB menganggap pemukiman Israel di wilayah yang diduduki sebagai ilegal dan mendorong Israel untuk mengakhiri praktik tersebut. PBB memperingatkan, pemukiman merusak peluang penyelesaian konflik sesuai dengan prinsip solusi dua negara, yaitu Palestina dan Israel.
Sumber: Aljazeera
