Politikus sayap kanan ekstrem penjajah; Itamar Ben Gvir, kini secara resmi dibatasi kewenangannya oleh Mahkamah Agung Israel, setelah dituding menyetir kepolisian demi agenda politiknya. Selama ini, Ben Gvir aktif mendorong tindakan provokatif dan melakukan intervensi langsung terhadap arah kebijakan polisi, hingga memunculkan tudingan bahwa aparat penjajah tidak lagi sepenuhnya independen, melainkan bergerak mengikuti tekanan politik dari atas.
Putusan terbaru pengadilan mengindikasikan satu hal krusial, ada kekhawatiran serius bahwa institusi kepolisian telah digunakan sebagai alat politik.
Dalam putusan sementara tersebut, pengadilan membatasi beberapa langkah Ben Gvir, di antaranya:
Tidak boleh lagi menunjuk pejabat tinggi polisi secara sepihak
Dilarang mengomentari penggunaan kekuatan polisi dalam kasus berjalan
Harus menjaga independensi operasional aparat keamanan
Langkah ini diambil setelah gugatan yang menyebut bahwa Ben Gvir mencoba mengarahkan kebijakan polisi, memanfaatkan aparat untuk memperkuat posisi politiknya, dan mendorong pendekatan represif terhadap warga Palestina
Menariknya, penasihat hukum Israel sempat menyarankan agar Ben Gvir dicopot. Namun Benjamin Netanyahu menolak, dengan alasan keputusan tersebut tidak konstitusional.
Artinya, konflik ini bukan kecil, lembaga hukum vs kekuasaan politik dan independensi aparat vs agenda ideologis.
Di tengah semua itu, yang paling terdampak adalah rakyat Palestina yang selama ini menghadapi kebijakan keamanan yang semakin keras.
Sumber: Al Jazeera Arabic
