Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyerukan agar Israel segera menghentikan serangan udara ke Jalur Gaza. Ia menegaskan, gencatan senjata harus dilakukan “segera” demi membuka jalan bagi pembebasan para sandera dan dimulainya proses menuju perdamaian yang lebih luas di Timur Tengah.
Pernyataan itu disampaikan Trump tak lama setelah Hamas mengumumkan kesediaannya membebaskan seluruh tawanan Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah gugur, sesuai dengan rencana perdamaian yang diinisiasinya. Dalam unggahannya di platform Truth Social, Trump mengatakan bahwa pembahasan kini difokuskan pada rincian teknis untuk mengakhiri perang dan memastikan pelaksanaan kesepakatan berjalan efektif.
“Ini bukan hanya soal Gaza,” ujar Trump dalam pidatonya dari Gedung Putih. “Ini tentang mewujudkan perdamaian yang sudah terlalu lama tertunda di Timur Tengah.” Ia juga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara yang berperan besar dalam mendorong kesepakatan tersebut, termasuk Qatar, Turki, Arab Saudi, Mesir, dan Yordania. Menurutnya, dukungan internasional yang luas menunjukkan adanya “momentum langka” untuk menghentikan perang dan menata kembali masa depan kawasan.
Menanggapi hal itu, Gerakan Hamas menyambut positif seruan Trump. Juru bicara Hamas, Taher al-Nounou, mengatakan kepada AFP bahwa pernyataan Presiden AS tersebut “sangat menggembirakan dan membuka peluang nyata untuk perdamaian.” Ia menegaskan bahwa Hamas siap memulai negosiasi segera melalui mediator internasional guna membahas pertukaran tawanan, penghentian perang, dan penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Jalur Gaza.
Dalam pernyataan resminya, Hamas juga menegaskan komitmen untuk menyerahkan administrasi Jalur Gaza kepada pemerintahan Palestina yang terdiri dari kalangan independen (teknokrat), berdasarkan konsensus nasional dengan dukungan Arab dan Islam. Gerakan itu menekankan, isu-isu strategis terkait masa depan Gaza dan hak rakyat Palestina akan dibahas dalam kerangka nasional Palestina yang inklusif, dengan Hamas sebagai bagian aktif yang bertanggung jawab di dalamnya.
Sebelumnya, Gedung Putih pada 29 September 2025 merilis dokumen berisi rencana komprehensif yang mencakup penghentian segera agresi militer Israel di Gaza, pembukaan koridor kemanusiaan, serta peta jalan untuk rekonstruksi dan rekonsiliasi politik di wilayah tersebut.
