Di dalam tenda lusuh di Deir al-Balah, Gaza tengah, Alaa Mohammad Hussein (53) menjalani hari-hari yang tak lagi sama. “Saya berharap mati saja daripada terus duduk di kursi roda,” katanya, singkat, tanpa banyak jeda. Kalimat itu merangkum satu tahun terakhir hidupnya, sejak puluhan serpihan bom menghantam kedua kakinya.
Ledakan itu terjadi di Tel al-Hawa, Gaza City. Sebuah drone quadcopter militer Israel menjatuhkan bom, memecah tubuh Hussein dengan sekitar 50 serpihan logam. Sejak saat itu, kursi roda dan alat bantu jalan menjadi satu-satunya cara ia bergerak. Bahkan untuk urusan paling dasar, ia bergantung pada orang lain.
Ia kini tinggal bersama keluarga besarnya (anak dan cucu) yang jumlahnya mencapai 25 orang. Mereka hidup berpindah-pindah, terakhir di pengungsian darurat. Dua rumah mereka di Beit Lahia, Gaza utara, sudah lama rata dengan tanah akibat serangan militer.
Hidup yang Tertahan di Rafah
Secara administratif, Hussein sebenarnya sudah punya jalan keluar. Sejak sembilan bulan lalu, ia mengantongi rujukan medis untuk berobat ke Belgia. Namun izin itu tak berarti banyak.
Penyeberangan Rafah (satu-satunya akses warga Gaza ke dunia luar) praktis tak bisa diandalkan. Pembatasan ketat dari Israel membuat lebih dari 20 ribu pasien dan korban luka, termasuk Hussein, terjebak tanpa kepastian.
Sementara itu, sistem kesehatan di Gaza nyaris lumpuh.
Sebulan lalu, Hussein sempat menjalani operasi di Kompleks Medis Nasser, Khan Younis. Ia mengalami hernia pada leher, salah satu dampak lanjutan dari luka sebelumnya. Operasi itu hanya meredakan rasa sakit, bukan menyelesaikan masalah.
Kondisinya diperburuk penyakit paru-paru yang sudah lama ia derita. Bahkan sebelum perang meletus pada Oktober 2023, sebagian paru-parunya sudah diangkat melalui operasi di RS Al-Shifa. Kini, ia membutuhkan alat bantu napas, yang sempat hilang saat ia dan keluarganya mengungsi terburu-buru.
“Kami keluar hanya dengan pakaian di badan. Tabung oksigen saya tertinggal. Hidup seperti ini tidak tertahankan. Setiap hari saya merasa kematian semakin dekat,” ujarnya.
Harapan satu-satunya: bisa keluar Gaza. Ia butuh operasi lanjutan di leher dan perawatan intensif agar bisa kembali berjalan, layanan yang sudah tidak tersedia di dalam wilayah.
Satu Rumah, Tiga Pasien
Di dalam keluarga yang sama, krisis itu berlapis.
Putrinya, Maysaa (31), ibu empat anak (termasuk bayi kembar) didiagnosis kanker payudara sebulan sebelum perang dimulai. Sejak itu, pengobatan nyaris tak pernah berjalan.
Rumah sakit khusus kanker, RS Persahabatan Palestina-Turki, sudah hancur. Ribuan pasien kanker kini kehilangan akses terapi.
“Kami tidak punya obat, bahkan makanan yang sesuai untuk pasien kanker pun tidak ada. Ini bukan hidup,” kata Maysaa.
Situasi makin berat setelah suaminya, Mohammad, terluka akibat serangan udara Israel di Khan Younis. Ia kehilangan kemampuan bekerja. Keluarga ini kini bergantung pada dapur umum seadanya untuk bertahan.
Maysaa juga sebenarnya masuk daftar evakuasi medis ke Belgia, negara yang ditunjuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Namun, seperti ayahnya, kesempatan itu nyaris mustahil terwujud.
“Kesempatan keluar Gaza seperti mimpi,” katanya.
Kuota Minim, Nyawa Tergerus
Data Unit Sistem Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan Palestina menunjukkan, sejak Rafah dibuka kembali awal Februari lalu, hanya sekitar 490 pasien yang berhasil keluar untuk berobat.
Angka itu jauh dari komitmen dalam kesepakatan gencatan senjata, yang menetapkan 150 pasien per hari dapat dievakuasi, disertai 50 orang kembali ke Gaza untuk kasus kemanusiaan.
Faktanya, realisasi tak sampai 20 persen.
Direktur unit tersebut, Zaher al-Wahidi, menyebut pembatasan tetap diberlakukan, disertai penundaan berulang. Israel, kata dia, hanya mengizinkan rata-rata 24 pasien per hari keluar bersama pendampingnya.
Padahal, kebutuhan riil jauh lebih besar.
“Kami butuh evakuasi 200 hingga 400 pasien setiap hari agar daftar tunggu bisa diselesaikan dalam enam bulan,” ujarnya.
Saat ini, sekitar 20 ribu pasien menunggu giliran. Di antaranya, 4 ribu anak-anak dan 4 ribu pasien kanker.
Kematian di Daftar Tunggu
Konsekuensinya langsung terasa.
Menurut Wahidi, antara 6 hingga 10 pasien meninggal setiap hari karena tak sempat mendapatkan perawatan di luar negeri. Sejak Rafah ditutup pada Mei 2024, setidaknya 1.400 pasien dalam daftar evakuasi dilaporkan meninggal.
Sebanyak 195 kasus kini dikategorikan sangat kritis, berada di ambang kematian. Selain itu, hampir 2.000 pasien membutuhkan evakuasi dalam hitungan minggu.
Tanpa percepatan, angka kematian diperkirakan terus bertambah.
Prosedur Panjang, Waktu yang Menipis
Evakuasi medis sendiri bukan proses sederhana.
Pasien harus melewati serangkaian tahapan: evaluasi medis di Gaza, verifikasi oleh komite rujukan, hingga pendaftaran dalam sistem digital “Sehaty”. Setelah itu, data dikirim ke WHO, yang kemudian menawarkannya ke negara-negara penerima seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Mesir, Yordania, Turki, hingga sejumlah negara Eropa.
Jika disetujui, barulah visa dan pembiayaan ditanggung negara tujuan.
Namun, satu tahap paling krusial tetap berada di tangan otoritas Israel: izin keamanan.
Daftar pasien dan pendamping harus melalui pemeriksaan ketat. Penolakan terhadap pendamping atau penundaan izin kerap terjadi, dan cukup untuk menggagalkan seluruh proses.
Sejak Rafah ditutup pada Mei 2024, jalur evakuasi sempat dialihkan melalui Kerem Shalom menuju Yordania atau langsung ke negara tujuan via bandara terdekat. Setelah dibuka kembali, Rafah kembali menjadi jalur utama, tetapi dengan pembatasan ketat dan pelanggaran berulang terhadap kesepakatan.
Bagi ribuan warga Gaza seperti Hussein dan Maysaa, hidup kini menggantung di satu titik sempit: pintu Rafah.
Di satu sisi, ada daftar panjang pasien yang menunggu giliran. Di sisi lain, waktu terus berjalan, dan tubuh mereka tak bisa menunggu.
Di antara keduanya, kematian perlahan mengambil jarak yang semakin dekat.
