Panggung politik Israel kini tak lagi sekadar melempar retorika. Di balik meja Knesset, sebuah draf undang-undang tengah digodok untuk menyapu bersih sisa-sisa Perjanjian Oslo. Jika palu diketuk, era 1993 tamat, dan Tepi Barat bersiap kembali ke titik nol, pendudukan militer total tanpa perantara.
Angin dingin yang bertiup dari sayap kanan pemerintahan Benjamin Netanyahu kini membawa pesan kematian bagi sebuah kesepakatan bersejarah. Di koridor Knesset, sebuah rancangan undang-undang (RUU) untuk membatalkan Perjanjian Oslo dan seluruh turunannya bukan lagi sekadar gertakan sambal.
Meski Netanyahu sempat meminta penundaan pembahasan demi “kajian mendalam”, faksi ekstrem kanan dalam koalisinya sudah tidak sabar. Bagi mereka, Oslo adalah “dosa asal” yang harus segera dihapus dari lembaran sejarah Israel.
Apa Itu Oslo dan Mengapa Ia Berada di Ujung Tanduk?
Secara formal, ini adalah Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements, sebuah kesepakatan yang diteken di Washington pada 1993 antara PLO dan Israel. Tujuannya ambisius: masa transisi lima tahun menuju berdirinya negara Palestina.
Hasilnya adalah pembagian wilayah Tepi Barat yang kita kenal sekarang:
- Zona A: Kendali penuh Palestina.
- Zona B: Sipil oleh Palestina, keamanan oleh Israel.
- Zona C: Kendali penuh Israel (mencakup 60% wilayah Tepi Barat).
Isi RUU: Memutar Balik Jarum Jam
Draf yang diajukan Limor Son Har-Melech dari partai Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi) ini sangat lugas: semua perjanjian dengan PLO dan Otoritas Palestina (PA) dianggap tidak lagi mengikat bagi Israel. Lebih jauh, RUU ini ingin memulihkan status hukum dan keamanan Tepi Barat ke kondisi sebelum 1993.
“Perjanjian Oslo adalah pesan kelemahan kepada musuh,” cetus Har-Melech. Baginya, memberikan senjata dan tanah kepada Palestina adalah kegagalan total yang harus dikoreksi dengan mengambil alih kedaulatan penuh.
Mengapa Sekarang?
Bagi kelompok garis keras seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, tragedi 7 Oktober adalah momentum emas untuk membereskan “kesalahan sejarah” ini. Ada tiga agenda besar yang mereka incar:
- Ekspansi Tanpa Batas: Menghapus sekat-sekat zona A dan B agar pembangunan pemukiman ilegal tak lagi terhambat aturan formal.
- Aneksasi Senyap: Mengubah status “wilayah sengketa” menjadi tanah di bawah kedaulatan penuh Israel.
- Mengubur Solusi Dua Negara: Mematikan entitas Otoritas Palestina secara legal agar mimpi negara Palestina terkubur selamanya.
“Semua orang paham betapa bodohnya Oslo,” ujar Ben-Gvir sembari menuduh Otoritas Palestina sebagai penyokong terorisme.
Nasib Otoritas Palestina: Dari Mitra Menjadi “Hantu”
Jika undang-undang ini lolos, posisi Otoritas Palestina (PA) akan runtuh secara sistemik:
- Sektor Keamanan: Polisi dan tentara Palestina akan kehilangan legalitas. Israel bisa merangsek ke jantung Zona A tanpa koordinasi, dan senjata apa pun di tangan Palestina bakal dianggap ilegal.
- Sektor Hukum: PA bisa dicap sebagai “organisasi pendukung teror”, memudahkan Israel untuk menyita dana pajak (clearance) dan menutup semua kantor institusinya.
Kehidupan Sehari-hari yang Berubah Menjadi Horor
Bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem, batalnya Oslo berarti kembalinya “Administrasi Sipil” di bawah komando militer Israel untuk urusan paling sepele sekalipun: izin jalan, KTP, hingga perjalanan ke luar kota.
Ruhi Fattouh, Ketua Dewan Nasional Palestina, menyebut ini sebagai kejahatan pembersihan etnis. “Ini adalah bagian dari perang untuk mengusir penduduk dan memaksakan fakta kolonial dengan kekerasan,” tegasnya.
Skenario Hari Esok: Antara Intifada dan Runtuhnya Layanan
Dunia kini menatap cemas pada beberapa skenario yang mungkin terjadi:
- Aneksasi Merayap: Blok-blok pemukiman besar diresmikan, sementara kota-kota Palestina diubah menjadi kantong-kantong terisolasi (cantons).
- Konfrontasi Total: Pecahnya Intifada ketiga karena hilangnya harapan politik dan lumpuhnya layanan dasar (pendidikan, kesehatan) yang selama ini dikelola PA.
- Model “Ikatan Kota”: Israel mungkin mencoba menciptakan kepemimpinan lokal berbasis klan atau suku untuk mengurus sipil, sementara tangan besi keamanan tetap dipegang militer.
Arah angin sudah jelas. Bagi menteri-menteri seperti Yariv Levin, Oslo sudah mati secara fungsi, dan kini saatnya menguburnya secara hukum. “Kami akan kembali ke tempat-tempat lain di Tepi Barat,” janjinya.
