Bagi keluarga Al-Sheikh, keluar dari Jalur Gaza tiga tahun lalu adalah upaya terakhir untuk menyambung nyawa. Mereka pikir, dengan mengungsi ke Perancis, mimpi buruk tentang perang dan kematian akan berakhir. Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Ribhi (11), Nour (10), dan Hussam al-Din (8) kini menghadapi tembok birokrasi dan kebijakan perlindungan anak Perancis yang justru memisahkan mereka dari akar keluarga.
Anak-anak ini tiba di Perancis bersama ayah dan kakek mereka. Saat itu, sang ibu, Raghad al-Sheikh, sempat dianggap meninggal dunia karena putusnya jalur komunikasi akibat blokade dan serangan di Gaza. Setahun belakangan, Raghad yang ternyata selamat, baru menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan akses total terhadap ketiga buah hatinya.
Kedok “Solidaritas” dan Tudingan Penculikan
Tragedi ini bermula dari sebuah perjumpaan yang awalnya dikira bantuan. Keluarga ini bertemu dengan beberapa perempuan yang mengaku sebagai staf organisasi “Palestine Collectif” di Perancis. Dengan klaim memiliki identitas Palestina, mereka masuk ke lingkaran dalam kehidupan sang ayah dan kakek untuk “membantu” proses adaptasi.
Namun, kedekatan itu berakhir pahit. Ketiga anak tersebut kemudian diambil paksa dan hak asuhnya dipindahkan ke sebuah yayasan sosial (ASE—Aide Sociale à l’Enfance). Alasannya: tuduhan perlakuan salah (maltreatment) oleh sang ayah. Masalahnya, menurut Raghad, tuduhan itu dilempar tanpa bukti fisik maupun laporan medis yang sah.
Ayah anak-anak tersebut sempat menempuh jalur hukum. Namun, pengadilan Perancis justru mengetok palu untuk mempertahankan anak-anak tersebut di bawah asuhan yayasan selama satu tahun, serta melarang komunikasi apa pun dengan sang ayah.
“Anak-anak saya dicuci otaknya. Mereka didoktrin bahwa identitas Palestina mereka adalah akar dari segala masalah yang mereka hadapi,” ujar Raghad kepada Al Jazeera.
Tembok Rasisme di Balik Label Perlindungan
Kini, ketiga bocah tersebut seolah raib ditelan sistem. Bahkan Raghad, sang ibu yang semula masih bisa berkomunikasi via telepon, kini diblokir total. Pesan-pesannya yang memohon sekadar melihat foto terbaru anak-anaknya tidak pernah digubris oleh petugas sosial yang bertanggung jawab.
Raghad menuding adanya sentimen rasisme yang kental dalam penanganan kasus ini. Ia merasa dikhianati oleh komunitas internasional; sebuah ironi pahit bagi keluarga yang berhasil lolos dari genosida di Gaza namun justru “diculik” oleh otoritas negara yang mengklaim menjunjung hak asasi manusia.
“Kami berhasil mengeluarkan mereka dari perang di Gaza, tapi kami gagal menyelamatkan mereka dari rasisme internasional yang mengejar orang Palestina ke mana pun mereka pergi,” keluh Raghad sembari mendekap pakaian dan mainan anak-anaknya.
Absennya Dukungan Otoritas
Kekecewaan Raghad semakin berlipat karena ia merasa berjuang sendirian. Otoritas Palestina dituding lamban dan abai dalam memberikan dukungan hukum bagi warga negaranya yang terjepit birokrasi asing.
Hingga saat ini, sang ayah dan kakek sudah tiga tahun tidak diizinkan melihat wajah Ribhi, Nour, dan Hussam. Alih-alih melakukan reunifikasi keluarga sebagaimana mandat kemanusiaan, otoritas Perancis dituding justru memperlebar jarak antara orang tua dan anak.
Kisah keluarga Al-Sheikh menjadi potret buram pengungsi Palestina di Eropa. Di satu sisi mereka lari dari kehancuran fisik, namun di sisi lain mereka terancam kehilangan identitas dan keluarga akibat sistem yang, menurut Raghad, lebih memilih memisahkan daripada menyatukan.
(Sumber: Al Jazeera)
