Presiden Dewan Eropa Antonio Costa mengungkapkan bahwa para pemimpin Uni Eropa memiliki “keraguan serius” terhadap cakupan dan mekanisme kerja Dewan Perdamaian yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pernyataan itu disampaikan Costa usai KTT Uni Eropa di Brussel, Jumat (23/1/2026). Ia menjelaskan, keraguan tersebut terutama menyangkut sejumlah pasal dalam piagam Dewan Perdamaian, mulai dari lingkup kewenangan, tata kelola, hingga kesesuaiannya dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Meski demikian, Costa menegaskan bahwa Eropa tidak menutup pintu dialog. Para pemimpin Uni Eropa, kata dia, tetap menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan inisiatif tersebut.
“Kami bersedia bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam pelaksanaan rencana perdamaian komprehensif untuk Gaza, dengan Dewan Perdamaian yang berperan sebagai otoritas transisi,” ujar Costa.
Trump Promosikan Dewan Perdamaian
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyebut sejumlah negara Eropa telah menyatakan minat untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, namun masih menunggu persetujuan dari parlemen masing-masing. Ia secara khusus menyebut Italia dan Polandia sebagai negara yang tengah mempertimbangkan keikutsertaan.
Trump secara resmi mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian pada Kamis lalu dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Ia mengklaim badan tersebut dirancang untuk menjaga keberlangsungan gencatan senjata di Gaza.
Menurut Trump, antusiasme global terhadap dewan ini cukup tinggi. “Semua orang ingin menjadi bagian dari badan ini,” ujarnya, seraya menyebut Dewan Perdamaian berpotensi menyaingi PBB di masa depan, meski sejumlah sekutu utama AS memilih tidak ikut serta.
Saat ditanya apakah ia akan memimpin Dewan Perdamaian setelah masa jabatannya berakhir, Trump menjawab belum mengambil keputusan. “Saya punya hak untuk melakukannya jika saya mau. Secara teori, itu bisa seumur hidup. Tapi saya belum yakin apakah saya menginginkannya,” katanya.
Partisipasi Eropa Masih Terbatas
Hingga kini, Bulgaria dan Hungaria menjadi dua negara anggota Uni Eropa yang telah resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian. Pemerintah Bulgaria yang masa jabatannya hampir berakhir juga telah memutuskan ikut serta, dengan ratifikasi parlemen dijadwalkan pada pekan depan.
Selain itu, diplomat Bulgaria sekaligus mantan utusan khusus PBB, Nickolay Mladenov, ditunjuk sebagai Perwakilan Tinggi untuk Gaza dalam struktur Dewan Perdamaian.
Di kawasan Balkan, Parlemen Albania pada Kamis mengesahkan keputusan pemerintah untuk bergabung dengan inisiatif Trump tersebut. Perdana Menteri Edi Rama menyebut langkah itu sebagai “isyarat itikad baik” dan “kehormatan khusus” yang dinilai akan memperkuat posisi Albania di panggung internasional.
Keputusan tersebut disahkan dengan dukungan 110 dari 140 anggota parlemen. Rama menegaskan, keikutsertaan Albania akan memastikan negaranya memiliki kursi di meja diplomasi global.
Sementara itu, Kosovo juga telah bergabung dengan Dewan Perdamaian. Negara ini dikenal sebagai sekutu dekat Amerika Serikat, yang sejak lama mendukung kemerdekaan Kosovo dari Serbia pada 2008.
Sumber: Al Jazeera
