Inggris mengecam keputusan Israel untuk membangun 13 permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki.
Menteri Urusan Timur Tengah dan Afrika Utara di Kementerian Luar Negeri Britania, Himesh Faulkner, dalam pernyataannya menegaskan bahwa Israel harus mengendalikan kekerasan oleh pemukim, menghentikan ekspansi permukiman, dan menolak pencaplokan Tepi Barat.
Faulkner menambahkan bahwa permukiman ilegal tersebut merugikan keamanan baik bagi warga Palestina maupun Israel, serta melanggar hukum internasional.
Pada Minggu lalu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan bahwa kabinet Israel telah menyetujui usulannya untuk memisahkan 13 permukiman di Tepi Barat sebagai langkah awal menuju pengakuan resmi atas status independen mereka.
Menurut laporan Palestina, jumlah pemukim di Tepi Barat mencapai sekitar 770 ribu orang pada akhir 2024, tersebar di 180 permukiman dan 256 pos permukiman, termasuk 138 pos yang dikategorikan sebagai kawasan pertanian dan penggembalaan.
Secara definisi, permukiman adalah yang didirikan dengan persetujuan resmi pemerintah Israel, sementara pos permukiman didirikan oleh pemukim tanpa izin resmi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki sebagai tindakan ilegal dan memperingatkan bahwa hal ini merusak kemungkinan penyelesaian konflik berdasarkan solusi dua negara. Meski PBB telah lama menyerukan penghentian pembangunan permukiman, seruan tersebut tidak membuahkan hasil.
Sejak dimulainya perang genosida di Gaza pada 7 Oktober 2023, pasukan pendudukan Israel dan pemukim Yahudi semakin meningkatkan serangan mereka di Tepi Barat, termasuk di Yerusalem Timur. Serangan ini telah menyebabkan syahidnya lebih dari 937 warga Palestina, melukai hampir 7.000 orang, serta menangkap 15.700 lainnya, menurut data resmi Palestina.
