Harian Israel Yediot Aharonot merilis sebuah dokumen resmi yang mengungkap dukungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terhadap perluasan benteng-benteng permukiman pertanian di Tepi Barat sekaligus upaya melegalkannya. Padahal, menurut hukum internasional, seluruh permukiman semacam itu dinilai ilegal.
Dokumen yang merupakan ringkasan kajian internal pemerintah itu menunjukkan bahwa Netanyahu mendukung kelanjutan ekspansi pos-pos permukiman Yahudi di Area C, termasuk percepatan langkah-langkah untuk memberi mereka status hukum resmi.
Melalui laporan tersebut, Yediot Aharonot menjelaskan bahwa dokumen itu disusun dalam sebuah diskusi terkait metode pendidikan bagi kelompok pemukim ekstrem kanan yang dikenal sebagai “pemuda bukit”, kelompok yang sering terlibat dalam penyerangan terhadap warga Palestina dan pengambilalihan lahan mereka.
Dorongan Legalisasi Pos–pos Ilegal
Dalam laporan itu disebutkan bahwa Netanyahu menyetujui pengoperasian lanjutan pos-pos permukiman yang belum berizin. Pos-pos tersebut selama ini telah mendapat dukungan pemerintah dan dipromosikan oleh sejumlah menteri blok kanan sebagai cara untuk menghalangi ekspansi wilayah permukiman Palestina di Area C, wilayah yang mencakup sekitar 60 persen Tepi Barat dan berada sepenuhnya di bawah kendali Israel.
Ringkasan Dewan Keamanan Nasional Israel juga mencatat bahwa Netanyahu menyebut “lahan pertanian yang diasuh dan diawasi” tersebut sebagai instrumen penting untuk mempertahankan kontrol Israel atas Area C dan menahan meningkatnya aktivitas pembangunan oleh warga Palestina.
Yediot mengingatkan, sesuai Kesepakatan Oslo II, Tepi Barat dibagi menjadi Area A, B, dan C. Area C adalah wilayah yang paling banyak mengalami pembatasan pembangunan bagi warga Palestina.
Sumber-sumber yang menghadiri pertemuan pada awal November 2023 mengungkap bahwa Netanyahu telah meminta kementerian terkait untuk mempercepat proses legalisasi pos-pos itu.
Sejumlah laporan hak asasi manusia, baik lokal maupun internasional, mencatat bahwa Israel memberlakukan pembatasan luas terhadap pembangunan Palestina, sementara memberikan kemudahan besar bagi ekspansi permukiman, termasuk pendirian pos-pos baru.
Pos-pos Ilegal yang Diperluas
Meski tidak diakui secara hukum, pos-pos pertanian tersebut tetap difasilitasi oleh administrasi sipil (unit Kementerian Pertahanan Israel di wilayah pendudukan) dengan menyediakan area penggembalaan yang luas.
Jumlah pos itu kini diperkirakan mencapai 70 hingga 100 lokasi, termasuk lebih dari 15 pos yang dibangun setelah agresi Israel terhadap Gaza dimulai pada 8 Oktober 2023.
Pos-pos ini beroperasi di bawah Asosiasi Pertanian Nasional, sebuah payung organisasi yang rutin menekan pemerintah melalui Dewan Permukiman Tepi Barat.
Kekerasan Meningkat dan Kucuran Dana Pemerintah
Warga Palestina selama bertahun-tahun mengeluhkan serangan para pemukim yang bertujuan mengusir mereka dan mengubah lahan-lahan itu menjadi “pertanian permukiman”.
Menurut laporan Yediot, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Permukiman Orit Strook telah meningkatkan kucuran anggaran bagi pos-pos tersebut dalam tiga tahun terakhir, dengan alokasi puluhan juta untuk memperkuatnya.
Karena pos-pos itu ilegal dari sisi konstruksi, bantuan pemerintah dialihkan ke peralatan bergerak dan tim keamanan yang ditugaskan memperkuat kehadiran pemukim di area-area penggembalaan.
Pihak pemerintah Israel, sebagaimana dicatat dalam dokumen itu, menganggap pos-pos pertanian sebagai alat yang efektif untuk menghambat ekspansi pemukiman Palestina di Tepi Barat, meski tekanan internasional menguat untuk menghidupkan kembali agenda pembentukan negara Palestina.
Serangan pemukim juga terus meningkat, meski kritik global kian keras. Organisasi Israel Peace Now mencatat jumlah pemukim kini telah melampaui setengah juta orang.
Laporan tersebut menegaskan bahwa seluruh permukiman di Tepi Barat (termasuk pos-pos pertanian) bersifat ilegal menurut hukum internasional. Namun pemerintah Israel tetap menjadikan proyek permukiman sebagai instrumen politik untuk menggagalkan berdirinya negara Palestina di masa depan.
Sumber: Anadolu Agency
