GAZA — Tragedi kemanusiaan dan pengusiran paksa di Jalur Gaza belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Melalui serangan udara harian yang masif dan penggempuran sistematis terhadap kamp-kamp pengungsian, mesin perang Israel terus memakan korban.
Sedikitnya 900 warga Palestina gugur syahid sejak kesepakatan gencatan senjata terakhir dilanggar. Kondisi ini diperparah oleh runtuhnya sistem kesehatan secara drastis serta krisis obat-obatan akut yang kini mengancam nyawa ribuan warga yang terluka.
Di atas kertas, sekira 60 persen wilayah Gaza kini berada di bawah kendali militer Israel. Ditambah lagi dengan masifnya operasi penghancuran bangunan di kedua sisi “Garis Kuning” (The Yellow Line) serta dentuman artileri yang tiada henti. Realitas lapangan ini memicu pertanyaan krusial: Apa sebenarnya target sejati di balik eskalasi brutal ini? Ke mana arah strategis Tel Aviv di tengah ketidakberdayaan dunia internasional untuk memaksakan kepatuhan hukum?
Ambisi Politik Netanyahu dan Pertaruhan Pemilu
Pakar urusan Israel, Muhannad Mustafa, menilai eskalasi ini bukan sekadar manuver acak. Menurutnya, Israel tengah melapangkan jalan bagi operasi militer berskala besar guna menduduki seluruh wilayah kantong Palestina yang terkepung tersebut.
Dalam analisisnya di program “Ma Wara al-Khabar”, Mustafa membeberkan bahwa pemerintahan Benjamin Netanyahu sengaja menjegal poin-poin krusial dalam perjanjian gencatan senjata. Mulai dari menolak masuknya Komite Nasional Pengelola Gaza, memblokade bantuan kemanusiaan, hingga menghambat proses rekonstruksi.
Netanyahu, lanjut Mustafa, sengaja mengeksploitasi front Gaza karena menganggapnya sebagai “front yang paling mudah, paling lemah, dan merupakan episentrum utama,” terutama setelah tercapainya jeda pertempuran di beberapa titik dan adanya peluang kesepakatan dengan Iran.
Langkah ugal-ugalan ini berkaitan erat dengan nasib politik Netanyahu sendiri. Ia menghadapi pemilu krusial pada pertengahan September mendatang tanpa membawa satu pun capaian konkret yang bisa dipamerkan kepada konstituennya. Netanyahu sadar betul, kegagalan total di Gaza akan menjadi kiamat bagi karier politik dan peluang elektoralnya.
Narasi “Pemberangusan Hamas” dan Skenario Internasional
Pandangan berbeda datang dari Kenneth Katzman, peneliti studi strategis dan keamanan internasional. Menurutnya, target bersama antara Israel dan Amerika Serikat bukanlah menduduki Gaza secara permanen. Fokus utama mereka adalah melumpuhkan total sayap militer Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) sebagai respons atas serangan 7 Oktober 2023.
Katzman memproyeksikan bahwa setelah konfrontasi regional dengan Iran mereda, urusan domestik Gaza kemungkinan akan diserahkan kepada “Dewan Perdamaian” (Peace Council) yang diwakili oleh politikus Bulgaria, Nickolay Mladenov. Skenario ini mencakup penempatan pasukan internasional dan komite administrasi transisi yang akan digerakkan melalui Mesir.
Propaganda Senjata dan “Perang Senyap”
Narasi Washington-Tel Aviv soal pelucutan senjata milisi perlawanan ini langsung dibantah oleh penulis sekaligus analis politik Palestina, Iyad al-Qarra. Ia menyebut narasi tersebut tak lebih dari sekadar propaganda dan dalih untuk lari dari komitmen perjanjian, dengan memanfaatkan tameng diplomatik dari Dewan Perdamaian dan Mladenov.
Al-Qarra menegaskan bahwa faksi-faksi Palestina, khususnya Hamas, telah menunjukkan sikap fleksibel selama perundingan di Kairo. Mereka bahkan menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan klausul persenjataan di bawah payung Komite Administrasi Nasional. Namun, menjadi tidak logis jika senjata diserahkan begitu saja kepada pihak penjajah tanpa adanya jaminan internasional yang konkret untuk mencegah terjadinya pembantaian baru terhadap warga sipil.
Lebih lanjut, Al-Qarra melihat Netanyahu memanfaatkan celah kesibukan Washington dalam mengurusi isu Iran untuk menggelar “perang mini” di Gaza. Caranya adalah lewat operasi pembunuhan tertarget (akomodasi eliminasi tokoh), pemangkasan bantuan kemanusiaan secara drastis, dan pengosongan blok-blok permukiman secara bertahap jauh dari radar dan sorotan komunitas internasional.
Menghitung Batas Kekuatan: Ke Mana Akhir Escalasi Ini?
Antara ambisi militer Netanyahu dan realitas di lapangan, opsi Israel sebenarnya terbentur oleh dinding tebal. Muhannad Mustafa menggarisbawahi bahwa batu sandungan utama yang menahan Israel untuk melakukan invasi total sejauh ini adalah posisi Presiden AS Donald Trump beserta rencana blueprint regionalnya.
Di sisi lain, nurani dunia tidak akan sanggup lagi menanggung beban genosida baru terhadap 2,2 juta manusia yang kini berjejal di sisa 40 persen wilayah Gaza yang belum tersentuh. Belum lagi faktor internal militer Israel yang mulai mengalami kelelahan ekstrem akibat terkuras di front Lebanon Selatan dan Tepi Barat, ditambah krisis akut pasukan cadangan (reserve forces) di dalam struktur sosial Israel sendiri.
Pada akhirnya, Iyad al-Qarra meyakini kegagalan kembali akan membayangi Netanyahu. Logikanya sederhana: jika Israel yang kini menguasai 60 persen wilayah Gaza saja gagal menumpas perlawanan setelah dua setengah tahun perang genosida—yang telah menggugurkan hampir 70 ribu syuhada—maka mereka tidak akan pernah berhasil mencapai target itu, bahkan jika mereka nekat mencaplok seluruh sisa wilayah yang ada.
Optimisme lapangan ini diperkuat oleh pergeseran geopolitik global. Negara-negara Eropa yang selama ini menjadi sekutu tradisional Israel, seperti Inggris dan Italia, mulai menarik dukungan dan secara serius mempertimbangkan langkah-langkah sanksi atau tindakan tegas terhadap kebijakan pendudukan Tel Aviv.
Sumber: Al Jazeera
