TEL AVIV – Suara perlawanan terhadap Benjamin Netanyahu kini tak lagi hanya datang dari jalanan, melainkan meledak dari jantung elite militer Israel sendiri. Dua mantan Panglima Angkatan Bersenjata (IDF), Moshe Ya’alon dan Dan Halutz, melontarkan serangan tajam melalui sebuah esai bersama di harian Haaretz. Mereka secara terang-terangan menyebut Israel sebagai “negara yang sedang disandera”.
Pernyataan ini bukan kritik oposisi biasa. Ya’alon adalah mantan Menteri Pertahanan yang pernah memimpin IDF, sementara Halutz adalah mantan Panglima yang berangkat dari komandan angkatan udara. Kesaksian mereka adalah potret perpecahan mendalam di tingkat tertinggi otoritas keamanan yang selama ini menjadi pilar stabilitas negara tersebut.
Dalam esai itu, keduanya menggambarkan kenyataan yang mengkhawatirkan: pemerintah telah menempatkan kelangsungan politik pribadi di atas nilai-nilai institusional. “Israel adalah negara yang sedang diculik,” tulis mereka, sebuah metafora yang merujuk pada bagaimana kekuasaan eksekutif telah membajak fungsi negara.
Negara Sebagai Milik Pribadi
Bagi kedua jenderal ini, masalahnya bukan lagi soal kebijakan teknis, melainkan pergeseran sifat kekuasaan itu sendiri. Rezim Netanyahu dituding memperlakukan negara layaknya properti pribadi, di mana nilai-nilai dasar demokrasi dianggap sebagai hambatan politik yang harus disingkirkan.
“Negara Yahudi yang demokratis telah menjadi ganjalan bagi rezim ini dan para pengikutnya demi tetap berkuasa,” tulis mereka. Kalimat ini secara langsung menembak jantung konflik antara pemerintah kanan jauh dengan institusi tradisional yang selama ini menjaga keseimbangan kekuasaan di Israel.
Kritik tajam ini sengaja dilepaskan bertepatan dengan upacara penyalaan obor, sebuah seremoni yang menandai hari kemerdekaan versi Israel (yang bagi warga Palestina merupakan tragedi Nakba 1948). Ya’alon dan Halutz menilai perayaan itu telah mengalami degradasi fungsi; dari simbol identitas nasional menjadi panggung pemoles citra penguasa. Mereka menuduh pemerintah sedang mencoba “memalsukan kesadaran kolektif dan menghapus kegagalan masa lalu” dengan mempolitisasi simbol-simbol negara.
Etika “Geng” dan Ancaman Disintegrasi Militer
Esai ini mencapai puncaknya saat kedua jenderal tersebut menyematkan istilah yang sangat keras: mereka menyebut perilaku pemerintah saat ini sebagai “perilaku geng”. Sebuah diksi yang jarang keluar dari mulut orang-orang yang pernah memegang komando tertinggi militer.
Salah satu poin yang paling sensitif adalah penolakan mereka terhadap undang-undang pembebasan wajib militer bagi kelompok tertentu. Bagi Ya’alon dan Halutz, kebijakan ini adalah ancaman langsung terhadap konsep “tentara rakyat” (People’s Army) dan prinsip kesetaraan dalam memikul beban negara. Mereka menyebut langkah tersebut sebagai “pengkhianatan terhadap prinsip” yang merobek kontrak sosial antara militer, masyarakat, dan negara.
Kekerasan Pemukim yang Direstui
Kritik ini tidak berhenti di urusan internal. Keduanya menuduh pemerintah sengaja membiarkan, bahkan mendorong, aksi kekerasan oleh pemukim Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Mereka mengaitkan fenomena ini dengan erosi tanggung jawab pemerintah dalam melayani negara secara jujur.
Menutup esainya, kedua jenderal ini menyerukan masyarakat untuk tidak menghadiri acara resmi pemerintah dan beralih ke upacara tandingan di Tel Aviv dengan jargon: “Negara adalah milik rakyat.”
Laporan ini menjadi bukti bahwa di tengah perang yang sedang berkecamuk, perang lainnya justru sedang terjadi di dalam kabinet dan barak militer: perang memperebutkan kendali atas masa depan institusi Israel yang kian terpolarisasi.
