Di Gaza, reruntuhan rumah yang hancur masih berdiri sebagai saksi bisu salah satu perang paling menghancurkan dalam sejarah modern. Namun jauh dari puing-puing itu, di ruang-ruang diskusi strategis Israel dan Barat, muncul perdebatan lain yang tak kalah serius dari pertempuran di medan perang: seperti apa Gaza akan dibentuk kembali setelah perang dan kehancuran ini.
Sementara warga Gaza sibuk bergulat dengan krisis kemanusiaan (mencari makanan, tempat berlindung, dan cara bertahan hidup) di tingkat lain berlangsung diskusi strategis yang jauh lebih luas. Bukan hanya soal siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang, tetapi juga bagaimana realitas politik dan sosial di wilayah itu akan dirombak, termasuk bagaimana konsep perlawanan yang telah mengakar dalam masyarakat Gaza akan diubah.
Dalam konteks inilah muncul sebuah studi dari Institute for National Security Studies (INSS) di Universitas Tel Aviv. Kajian tersebut mencoba merumuskan gambaran menyeluruh tentang apa yang mereka sebut sebagai “hari setelah perang” di Gaza. Pendekatannya menggabungkan unsur keamanan, rekonstruksi, hingga rekayasa sosial.
Penelitian yang disusun oleh dua peneliti, Ofir Guterman dan Tara Feldman, tidak berhenti pada pembahasan soal tata kelola pemerintahan atau pembangunan kembali institusi sipil. Mereka melangkah lebih jauh: membahas bagaimana kesadaran politik dan sosial masyarakat Gaza dapat dibentuk ulang melalui konsep yang mereka sebut sebagai “menghapus semangat”.
Istilah ini merujuk pada upaya membongkar fondasi pemikiran yang selama ini membuat perlawanan menjadi bagian yang melekat dalam identitas sosial masyarakat Gaza.
Melampaui Pendekatan Militer
Kajian tersebut menawarkan pendekatan multidimensi. Tidak hanya melalui jalur keamanan, tetapi juga melalui politik, rekonstruksi ekonomi, hingga perubahan dalam wacana agama, pendidikan, budaya, dan media.
Tujuannya jelas, mendorong perubahan mendalam dalam struktur masyarakat Gaza.
Namun gagasan ini juga menimbulkan pertanyaan besar. Seberapa realistis upaya Israel untuk mengubah struktur sosial dan politik Gaza yang terbentuk selama puluhan tahun konflik, pendudukan, blokade, dan pengungsian?
Pendekatan ini memperlihatkan cara pandang yang lebih luas di kalangan pengambil keputusan Israel dan sekutunya. Bagi mereka, perang yang berlangsung saat ini bukan sekadar konfrontasi militer dengan Hamas. Lebih dari itu, mereka melihatnya sebagai konflik jangka panjang dengan lingkungan sosial yang melahirkan perlawanan di Gaza, lingkungan yang terbentuk dari pengalaman panjang penjajahan, pengepungan, dan pengusiran.
Masyarakat yang Dibentuk oleh Trauma
Menurut studi tersebut, Gaza hari ini merupakan salah satu lingkungan sosial paling kompleks di dunia, di mana unsur politik, agama, dan identitas nasional saling bertaut erat.
Kondisi ini terbentuk melalui sejarah panjang konflik. Sejak 1950-an, struktur sosial Gaza berkembang dalam situasi yang tidak biasa: gelombang pengungsian besar setelah Nakba 1948, pendudukan Israel sejak 1967, hingga perubahan politik setelah Hamas mengambil alih pemerintahan pada 2007.
Rangkaian peristiwa ini, menurut kajian tersebut, membentuk apa yang mereka sebut sebagai “lingkungan nasional-religius yang keras”. Dalam konteks ini, wacana perlawanan tidak lagi sekadar pilihan politik, tetapi telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat Gaza.
Studi itu juga menyoroti bahwa perang genosida Israel di Gaza baru-baru ini telah menyebabkan kehancuran hampir total pada infrastruktur sipil, menelan puluhan ribu korban jiwa, serta membuat ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal.
Namun bagi para peneliti tersebut, kehancuran ini memunculkan pertanyaan strategis yang lebih luas: bagaimana membangun sistem politik dan sipil baru di Gaza yang dapat memisahkan masyarakat dari ideologi Hamas?
Mengapa Gaza Menjadi “Gunung Api Perlawanan”?
Studi tersebut menekankan bahwa karakter masyarakat Gaza tidak bisa dipahami tanpa melihat pengalaman sejarah panjang yang penuh trauma.
Mayoritas dari lebih dari dua juta penduduk Gaza adalah pengungsi atau keturunan pengungsi. Mereka tumbuh dalam wilayah yang padat, dengan sumber daya terbatas, serta hidup di bawah pembatasan ketat terhadap mobilitas dan pekerjaan sejak blokade Israel diberlakukan pada 2007.
Dalam kerangka analisis tersebut, apa yang mereka sebut sebagai “radikalisme” tidak muncul secara terpisah dari konteks politiknya. Ia justru dilihat sebagai hasil langsung dari konflik Israel–Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Pendudukan militer, kemerosotan ekonomi, serta ketiadaan prospek politik yang jelas—semuanya membentuk perasaan ketidakadilan yang mendalam di tengah masyarakat.
Dalam situasi itulah Hamas, menurut kajian tersebut, berhasil menguatkan ideologinya melalui proses panjang rekayasa sosial. Gerakan ini menanamkan gagasan perlawanan melalui institusi pendidikan, lembaga keagamaan, dan media.
Akibatnya, konsep perlawanan bersenjata tidak lagi terbatas pada kelompok militer atau elite politik. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, di masjid, di ruang publik, bahkan dalam relasi sosial masyarakat.
Konsep “Menghapus Semangat”
Alih-alih menggunakan istilah “deradikalisasi”, studi ini memilih istilah “menghapus semangat”.
Menurut para peneliti, persoalan di Gaza bukan hanya keberadaan organisasi bersenjata seperti Hamas. Yang mereka lihat sebagai masalah adalah jaringan pemikiran sosial yang terbentuk selama puluhan tahun perang.
Dalam kerangka ini, proses “melawan ekstremisme” dipahami sebagai upaya mendorong individu dan masyarakat meninggalkan ideologi yang membenarkan kekerasan, menuju pendekatan politik yang lebih damai dalam memperjuangkan tujuan nasional.
Namun kajian tersebut juga mengakui satu hal penting: aspirasi nasional Palestina tidak bisa diabaikan. Jika tuntutan tersebut disangkal, maka setiap proyek “melawan ekstremisme” akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
Karena itu, studi tersebut menilai bahwa masyarakat Palestina harus memiliki ruang bagi perjuangan politik damai, agar mereka melihat adanya alternatif nyata selain perlawanan bersenjata.
Kajian ini juga menggunakan teori yang umum dalam studi kontra-ekstremisme, yakni pembedaan antara dua faktor utama: faktor pendorong dan faktor penarik.
Faktor pendorong merujuk pada pengalaman negatif yang membuat individu menjauh dari kelompok militan, seperti korupsi, represi, kegagalan militer, atau kontradiksi ideologis.
Dalam konteks Gaza, para peneliti berpendapat bahwa skala kehancuran akibat perang bisa melemahkan citra Hamas sebagai kekuatan yang mampu mencapai kemenangan politik atau militer.
Sementara faktor penarik berkaitan dengan penyediaan alternatif: pendidikan, pembangunan ekonomi, reformasi institusi, serta peluang politik dan ekonomi yang lebih luas.
Namun studi tersebut mengingatkan bahwa mengandalkan satu faktor saja tidak cukup. Tekanan tanpa alternatif dapat menimbulkan frustrasi, sementara alternatif tanpa melemahnya kekuatan militer Hamas tidak akan meyakinkan masyarakat.
Model Barat dan Pengalaman Arab
Kajian ini juga meninjau berbagai model yang pernah digunakan untuk “melawan ekstremisme”.
Salah satunya adalah model Barat yang lahir setelah Perang Dunia II, seperti program rekonstruksi Jerman dan Jepang. Model ini bertumpu pada beberapa langkah utama: kekalahan militer, pembangunan kembali institusi politik dan ekonomi, reformasi pendidikan dan media, serta penegakan supremasi hukum.
Namun studi tersebut mengakui bahwa model ini sering gagal ketika diterapkan di dunia Arab. Contohnya dapat dilihat di Afghanistan dan Irak, di mana proyek-proyek Barat tidak berhasil menciptakan stabilitas jangka panjang.
Karena itu, kajian ini menilai bahwa pendekatan di Gaza harus disesuaikan dengan konteks budaya dan agama setempat, serta memberi peran lebih besar kepada aktor Palestina dan negara-negara Arab.
Tiga Model Arab
Studi tersebut juga menelaah pengalaman sejumlah negara Arab dalam menghadapi kelompok Islam bersenjata.
Dari sana, para peneliti mengidentifikasi tiga pendekatan utama.
Model pertama adalah pendekatan keamanan ketat seperti yang diterapkan di Mesir dan Tunisia, yang bertumpu pada pengawasan dan kontrol keamanan.
Model kedua adalah pendekatan transformasi sosial yang terlihat di beberapa negara Teluk, melalui reformasi ekonomi dan budaya yang luas.
Sedangkan model ketiga (yang digunakan di negara seperti Maroko dan Yordania) bertumpu pada legitimasi keagamaan yang dimiliki oleh otoritas politik.
Dalam banyak aspek, jalur yang ditempuh model Barat dan Arab sebenarnya memiliki kesamaan: penggunaan langkah-langkah keamanan, pembentukan narasi nasional yang menempatkan identitas negara di atas identitas lain, serta promosi bentuk “Islam moderat” yang dianggap mampu menekan wacana yang dinilai ekstrem.
Dalam analisis tersebut, model negara Teluk (khususnya model Uni Emirat Arab) disebut sebagai pendekatan yang mungkin paling cocok untuk Gaza, karena menggabungkan pembangunan ekonomi, reformasi sosial, dan narasi keagamaan moderat.
Meski demikian, para peneliti mengakui bahwa model ini membutuhkan sumber daya besar dan kapasitas institusi yang kuat, sesuatu yang sulit diwujudkan dalam kondisi Gaza saat ini.
Karena itu, mereka mengusulkan kombinasi antara model Teluk dan model Mesir: memulai dengan kontrol keamanan yang ketat, lalu secara bertahap bergerak menuju reformasi sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Mekanisme Melemahkan Hamas
Kajian tersebut juga merinci berbagai mekanisme yang dianggap perlu untuk melemahkan Hamas setelah perang.
Pendekatannya mencakup kombinasi langkah keamanan, politik, sosial, dan budaya yang bertujuan mengurangi pengaruh gerakan tersebut dalam masyarakat Gaza.
Menurut studi tersebut, upaya “deradikalisasi” tidak boleh menunggu sampai Hamas dikalahkan secara militer. Proses tersebut justru harus berjalan bersamaan dengan upaya militer.
Sebab, melemahkan Hamas secara strategis membutuhkan alternatif politik dan ideologis yang mampu menyaingi narasi perlawanan bersenjata di tengah masyarakat Palestina.
Tanpa alternatif semacam itu, model perlawanan bersenjata akan tetap dianggap sebagai pilihan paling realistis bagi banyak orang.
Studi tersebut juga menekankan bahwa tekanan keamanan yang terus-menerus terhadap Hamas dan kelompok bersenjata lain menjadi syarat utama bagi keberhasilan perubahan politik di Gaza. Dalam skenario yang mereka bayangkan, Israel akan tetap memegang tanggung jawab keamanan menyeluruh di wilayah itu untuk mencegah kebangkitan kembali kekuatan militer Hamas.
Di sisi lain, rekonstruksi sipil yang cepat dipandang sebagai faktor kunci bagi stabilitas sosial.
Pembangunan kembali infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, pemulihan layanan publik, serta program dukungan psikologis dianggap dapat membantu meredakan trauma kolektif masyarakat Gaza.
Studi tersebut bahkan memperingatkan bahwa keterlambatan rekonstruksi atau pengaitannya dengan syarat politik yang rumit justru dapat menggagalkan seluruh proses perubahan.
Selain itu, kajian tersebut menilai pentingnya menghadirkan prospek politik yang kredibel bagi rakyat Palestina—sebuah jalur menuju penyelesaian politik atau bentuk kedaulatan tertentu, meski terbatas pada tahap awal.
Tanpa prospek semacam itu, menurut para peneliti, masyarakat akan terus melihat perlawanan bersenjata sebagai pilihan yang sah.
Karena itu, studi tersebut mendorong keterlibatan lebih dalam negara-negara Arab dalam rekonstruksi Gaza dan pembentukan kembali institusi sipil. Mereka berargumen bahwa pengalaman negara-negara Arab dalam menghadapi kelompok militan mungkin lebih relevan dengan konteks sosial Gaza dibandingkan model Barat.
Langkah-langkah yang diusulkan mencakup reformasi kurikulum pendidikan, perubahan wacana media dan budaya, program rehabilitasi bagi individu yang pernah terlibat dalam kelompok bersenjata, hingga penguatan sistem hukum dan transparansi dalam pemerintahan.
Secara keseluruhan, studi ini menggambarkan satu hal yang jelas: pembentukan kembali Gaza tidak hanya dilihat sebagai proyek rekonstruksi fisik.
Bagi sebagian kalangan di Israel dan Barat, ia juga dipandang sebagai proyek besar untuk membentuk ulang lanskap politik, sosial, dan bahkan kesadaran kolektif masyarakat Gaza setelah perang.
