GAZA — Israel kembali berpaling ke taktik pembunuhan terarah (targeted assassination) di Jalur Gaza. Langkah ini diambil kurang dari 10 hari setelah Panglima Angkatan Bersenjata Israel (IDF), Eyal Zamir, mensyaratkan izin pribadinya sebelum eksekusi serangan, sebuah restriksi yang mulanya diterapkan akibat tekanan Amerika Serikat guna melapangkan jalan bagi penerapan Roadmap (Peta Jalan) tahap berikutnya dari kesepakatan gencatan senjata.
Kembali maraknya aksi ini kini melempar ketidakpastian mendalam atas nasib formula perdamaian tersebut.
Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Nasional di Jalur Gaza mengumumkan pembunuhan Direktur Kepolisian Provinsi Gaza, Brigadir Jenderal Jamal Abu Kamil, melalui serangan udara presisi yang menghantam kendaraannya di Jalan Ar-Rasyid, barat daya Kota Gaza.
Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengutuk keras serangan tersebut. Hamas menilai eskalasi ini mencerminkan niat hakiki Israel untuk melanggengkan genosida, memperdalam krisis kemanusiaan, serta sengaja menciptakan celah kekacauan (security vacuum) di dalam Gaza.
Penembakan terhadap Abu Kamil terjadi hanya berselang sehari setelah militer Israel membombardir sejumlah titik di utara dan selatan Gaza yang menyebabkan korban jiwa serta melukai warga sipil. Rangkaian serangan ini mempertegas bahwa Israel berniat menggagalkan upaya para mediator, penjamin internasional, serta Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan.
Manuver Militer dan Celah Taktis
Meskipun kesepakatan gencatan senjata telah ditandatangani sejak Oktober 2025, pelanggaran oleh militer Israel terus berlanjut. Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, berbagai insiden penembakan dan serangan udara telah menewaskan sedikitnya 1.260 warga Palestina dan melukai 4.154 lainnya.
Awal pekan lalu, intensitas serangan sempat menunjukkan penurunan setelah Utusan Tinggi Dewan Perdamaian, Nikolay Mladenov, bersama penasihat senior AS, Aryeh Lightstone, mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghentikan gempuran demi menghormati skema yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump.
Otoritas Penyiaran Israel (KAN) saat itu melaporkan bahwa Panglima IDF Eyal Zamir memperketat izin operasi dan mewajibkan persetujuan langsung darinya untuk setiap eksekusi sasaran individu.
Namun, instruksi tersebut rupanya mengandung celah taktis di lapangan. Sumber di Komando Wilayah Selatan IDF mengungkapkan bahwa pasukan tetap diizinkan melancarkan serangan sepihak di bawah dalih merespons “ancaman langsung” (imminent threat).
Cepatnya pembatasan tersebut memudar (yang disusul dengan pembunuhan pejabat polisi sipil) dinilai para analis sebagai bentuk manuver politik-militer. Israel dinilai memanfaatkan pelonggaran sementara sebagai retorika formal, sembari mempertahankan agenda utamanya di lapangan: memicu kekacauan sipil dan menolak penarikan mundur pasukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peta Jalan.
Di tingkat tapak, kecemasan warga kian menghebat. Laporan lapangan mengonfirmasi ketakutan publik atas kembalinya gelombang pembunuhan pejabat kepolisian, pihak yang selama ini menjaga ketertiban umum dan distribusi bantuan di perempatan jalan utama.
Retorika Netanyahu: “Aturan Tembak Tak Akan Berubah”
Menegaskan jurang pemisah antara komitmen diplomasi dan fakta di lapangan, PM Benjamin Netanyahu secara terbuka menyatakan bahwa aturan pelibatan militer (rules of engagement) tidak mengalami perubahan.
“Instruksi penembakan di Gaza tidak dan tidak akan pernah berubah. Para prajurit IDF mendapat dukungan penuh kami untuk melumpuhkan setiap ancaman terhadap mereka dan warga kami. Inilah kebijakan kami dan ini yang diterapkan di lapangan,” tegas Netanyahu dalam rapat keamanan, sebagaimana dikutip Yedioth Ahronoth.
Netanyahu secara resmi telah menolak Peta Jalan 15 Poin yang disahkan oleh Dewan Perdamaian dan telah disetujui oleh Hamas. Ia bersikeras menuntut demiliterisasi total Hamas sebelum ada penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza.
Harian Israel Hayom bahkan membocorkan bahwa dalam rapat kabinet terbatas (Kabinet), sejumlah menteri mendesak agar Peta Jalan tersebut ditolak total dan perang dimulakan kembali.
Di sisi lain, media Israel Channel 12 melaporkan keluhan dari unit pemantau militer perempuan (observations officers) yang mengklaim melihat pergerakan harian unsur-unsur yang dituduh Hamas mendekati area Yellow Line.
Mereka mengklaim Hamas sedang meraba respons militer Israel, mirip dengan dinamika jelang 7 Oktober.
Kecewaan Fraksi Palestina dan Tuntutan Sikap AS
Kembalinya taktik pembunuhan terarah menyulut kemarahan fraksi-fraksi Palestina. Hamas menyebut pembunuhan Jenderal Abu Kamil sebagai “kejahatan brutal yang menelanjangi wajah asli pendudukan”. Hamas mendesak para mediator untuk segera mengambil langkah nyata menghentikan pelanggaran dan memaksa Israel mematuhi kesepakatan Sharm el-Sheikh.
Sementara itu, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) menuding AS dan Nikolay Mladenov bertanggung jawab penuh atas eskalasi ini. PFLP menilai dukungan politik dan payung perlindungan yang terus diberikan Washington menjadikan mereka aktor yang terlibat dalam pertumpahan darah ini.
PFLP meminta Mladenov keluar dari “sikap ambigu” dan berani menyatakan secara terbuka bahwa Netanyahu adalah pihak yang sengaja merusak upaya stabilitas.
Peta Jalan yang dirilis Dewan Perdamaian sejatinya memuat mekanisme konkret: penarikan penuh pasukan Israel, pembentukan pemerintahan sipil Palestina yang independen, penghentian aksi pembunuhan terarah, serta pembukaan saluran bantuan kemanusiaan secara masif.
Analis politik Wissam Afifa menilai bahwa fraksi-fraksi Palestina sebelumnya berusaha menahan diri atas bujukan mediator yang menjanjikan eksekusi Peta Jalan. Namun, aksi penembakan terbaru ini membuktikan bahwa janji dan komitmen tersebut telah runtuh.
Membaca Sinyal dan Kalkulasi Politik Israel
Pakar studi Israel, Muhannad Mustafa, menganalisis bahwa pembunuhan pejabat polisi ini membawa pesan gamblang dari Tel Aviv: Israel tidak merasa terikat oleh kesepakatan Dewan Perdamaian maupun desakan AS untuk menghentikan operasi militer.
Menurut Mustafa, Israel akan terus mengeksekusi figur politik maupun militer Palestina begitu ada kesempatan taktis, tanpa terpengaruh tekanan diplomatik Washington.
Senada dengan Mustafa, pengamat politik Israel Wadih Awawdeh menilai bahwa Tel Aviv memandang kesepakatan Peta Jalan dan gencatan senjata sebagai sebuah “kekalahan politik”. Karena belum mampu mencetak “kemenangan mutlak”, Israel terus berburu narasi kemenangan baru untuk mengamankan posisi tawar.
Faktor politik domestik turut memegang peranan kunci. Mengingat pemilu Israel yang kian mendekat pada akhir Oktober mendatang, koalisi kanan pimpinan Netanyahu berada di bawah tekanan hebat atas tuduhan gagal mencapai target perang selama tiga tahun terakhir.
Mengakomodasi pembunuhan terarah menjadi alat bagi Netanyahu untuk memuaskan konstituen sayap kanan.
Mengenai efektivitas tekanan AS, para analis menilai posisinya kini tengah diuji. Wisam Afifa melihat tingkat kepercayaan terhadap peran Washington berada di titik terendah karena AS kembali gagal memaksakan kehendaknya pada Israel.
Sementara Awawdeh melihat kemungkinan adanya kompromi di balik layar, di mana Washington memberi kelonggaran terbatas bagi operasi Israel untuk menjaga stabilitas koalisi Netanyahu, dengan harapan Peta Jalan dapat berjalan secara perlahan.
Satu hal yang pasti, pembunuhan Direktur Kepolisian Gaza ini telah mengembalikan konstelasi kawasan ke titik rawan. Masa depan Gaza kini tersandera di antara tekanan internasional dan kalkulasi politik internal Israel.
(Sumber: Al Jazeera / Yedioth Ahronoth / KAN / Israel Hayom)
