Spirit of Aqsa, Palestina – Otoritas Palestina dan Liga Arab mengecam pembukaan kantor diplomatik Republik Ceko di Al-Quds dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Praha membuka kantor diplomatik cabang Al-Quds dari kedutaannya untuk Israel , yang terletak di Tel Aviv, pada Kamis.
Peresmian dihadiri oleh Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, dua minggu setelah Israel mengirimkan 5.000 dosis vaksin COVID-19 Moderna ke Republik Ceko di bawah program “diplomasi vaksin” yang kemudian mendapat pengawasan hukum dan dibekukan.
Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut langkah Praha serangan terang-terangan terhadap rakyat Palestina dan hak-hak mereka, pelanggaran mencolok hukum internasional, dan mengatakan itu akan merusak prospek perdamaian di Timur Tengah.
Di Kairo, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Status hukum Yerusalem akan dipengaruhi oleh keputusan satu negara atau lainnya untuk membuka kantor perwakilan. Yerusalem Timur adalah tanah yang diduduki berdasarkan hukum Internasional,” seperti dikutip dari Reuters, Minggu (14/3).
Menggarisbawahi bahwa kantor Yerusalem bukanlah kedutaan, Kementerian Luar Negeri Ceko mengatakan itu dimaksudkan untuk memperkuat kemitraan strategis Praha dengan Israel dan meningkatkan layanan bagi warga Ceko di sana.
“Pembentukan kantor tersebut tidak berdampak pada keinginan Republik Ceko untuk lebih mengembangkan hubungan politik dan ekonomi dengan Otoritas Palestina,” katanya.
Status Yerusalem adalah salah satu masalah paling sulit dalam konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Israel mencaplok bagian timur kota dalam suatu tindakan yang tidak diakui secara internasional, dan menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibukotanya.
Palestina berusaha menjadikan Yerusalem Timur, yang direbut Israel bersama Tepi Barat dan Gaza dalam Perang Timur Tengah 1967, sebagai Ibu Kota negara merdeka di masa depan.
Babis menggambarkan Israel sebagai “mitra strategis” dan memuji kantor baru itu sebagai tonggak penting dalam kerja sama kedua negara.
Untuk diketahui hanya dua negara yang memiliki kedutaan penuh di Yerusalem: Amerika Serikat – setelah mantan Presiden AS Donald Trump memutuskan kebijakan AS selama puluhan tahun untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel – dan Guatemala.
Meskipun secara resmi mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, Republik Ceko disebutkan dalam keputusan pra-sidang Pengadilan Kriminal Internasional bulan lalu sebagai salah satu negara yang mendukung argumen Israel bahwa pengadilan tidak boleh menyelidiki kejahatan perang di Wilayah Palestina.
“Republik Ceko tidak menganggap Palestina sebagai sebuah negara, oleh karena itu pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atasnya,” kata Babis.
