GAZA — Di wilayah timur Jalur Gaza, ketika keberadaan aparat keamanan Palestina melemah akibat pembantaian yang terus dilancarkan Israel, muncul fenomena baru yang menarik perhatian, geng-geng pengkhianat bersenjata lokal yang bergerak di sejumlah kawasan dengan perlindungan langsung dari Israel.
Kelompok-kelompok tersebut tidak muncul begitu saja. Menurut berbagai analisis yang dikutip dalam laporan ini, Israel memberikan dukungan berupa senjata, pelatihan, bantuan logistik, hingga informasi intelijen kepada sebagian kelompok tersebut.
Tujuannya, menurut para analis, adalah menggunakan mereka sebagai instrumen berbiaya rendah untuk menjalankan sejumlah tugas yang tidak ingin ditanggung Israel secara langsung, baik dari sisi keamanan, politik, maupun konsekuensi lainnya. Tugas tersebut antara lain memperluas kontrol, menciptakan kekacauan internal, serta memburu anggota kelompok perlawanan dan aparat keamanan.
Namun, persoalan ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah kelompok-kelompok tersebut sekadar menjadi alat Israel.
Pertanyaan yang lebih besar adalah mengenai masa depan mereka.
Apakah kelompok tersebut hanya akan menjadi instrumen militer dan keamanan sementara yang ditinggalkan setelah perang atau setelah tugasnya dianggap selesai? Atau, apakah Israel berusaha menggunakan mereka untuk mengubah struktur masyarakat Palestina dengan menciptakan kekuatan lokal yang kelak dapat dimanfaatkan dalam pengaturan pemerintahan dan keamanan Gaza?
Laporan ini mencoba membaca pertanyaan tersebut melalui dua analisis yang saling melengkapi, disertai sejumlah informasi lapangan dan penelitian mengenai bentuk dukungan yang diterima kelompok-kelompok tersebut serta sejauh mana peran mereka.
Bagaimana Milisi Itu Muncul dan Siapa yang Berada di Belakangnya?
Kelompok-kelompok bersenjata tersebut terbentuk selama perang Israel di Jalur Gaza. Menurut informasi yang tersedia, sebagian dari mereka memperoleh dukungan langsung Israel berupa senjata, pelatihan, dukungan logistik, dan informasi intelijen.
Sejumlah kelompok bahkan mulai menjalankan operasi di beberapa wilayah Gaza, terutama kawasan yang berada di sekitar “Garis Kuning”, yang memisahkan wilayah-wilayah dengan kontrol Israel. Aktivitas serupa juga dilaporkan terjadi di kawasan lain, termasuk Khan Younis dan Gaza utara.
Para analis menggambarkan komposisi kelompok tersebut cukup beragam. Di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki catatan kriminal atau pernah berhadapan dengan proses hukum di Gaza. Ada pula individu yang sebelumnya pernah diburu karena dugaan keterlibatan dalam kasus spionase dan kolaborasi dengan Israel.
Komposisi tersebut, menurut sejumlah pakar, menjadi salah satu alasan munculnya penolakan luas dari masyarakat. Kondisi itu sekaligus membatasi peluang kelompok-kelompok tersebut memperoleh legitimasi di tengah warga Palestina.
Pandangan Pertama: Memecah Masyarakat dari Dalam
Penulis dan analis politik Adel Shadid menilai pembentukan kelompok-kelompok tersebut berkaitan dengan tujuan strategis Israel untuk memperkuat kontrol terhadap masyarakat yang berada di bawah penjajahannya.
Dalam keterangannya kepada Pusat Informasi Palestina, Shadid mengatakan strategi tersebut diarahkan untuk memecah dan melemahkan masyarakat serta menembus struktur sosialnya dari dalam.
Pembentukan kelompok kolaborator, menurut dia, menjadi salah satu bentuk strategi tersebut. Kelompok-kelompok itu dapat digunakan untuk menciptakan kebingungan dan memicu berbagai persoalan internal.
Shadid mengatakan pendekatan serupa juga diterapkan Israel di Tepi Barat dan Gaza, yakni dengan menyasar struktur sosial Palestina untuk melemahkannya sehingga lebih mudah dikendalikan.
Ia menilai strategi tersebut memiliki dimensi keamanan dan intelijen yang jelas. Bahkan, menurutnya, sebagian kelompok tersebut telah berubah menjadi instrumen keamanan yang bekerja untuk kepentingan Israel.
Namun, kemampuan kelompok-kelompok itu untuk benar-benar mengubah situasi di Gaza bergantung pada satu faktor penting: kekuatan struktur keamanan Hamas.
Shadid menilai struktur tersebut masih kuat meskipun telah mengalami pukulan selama tiga tahun perang. Dalam beberapa tahap, struktur itu memang mengalami kerusakan dan kekacauan. Namun, menurut dia, belum sampai pada kondisi runtuh atau berakhir.
Ia menyebut tiga faktor utama yang menentukan kemampuan kelompok-kelompok tersebut membangun realitas geografis dan keamanan baru di Gaza.
Pertama, keberlanjutan dukungan dan perlindungan Israel. Faktor ini dinilai paling menentukan. Jika dukungan tersebut dihentikan, keberadaan kelompok-kelompok itu juga akan berakhir.
Kedua, keberadaan dan kemampuan kelompok perlawanan. Shadid menilai perlawanan masih memiliki kemampuan untuk menggagalkan upaya tersebut dan tetap hadir dalam kesadaran masyarakat Palestina di Gaza.
Ketiga, hubungan antara faksi-faksi Palestina dan masyarakat. Semakin kuat hubungan tersebut, semakin kecil peluang milisi lokal memaksakan diri sebagai kekuatan alternatif dalam bidang keamanan maupun sosial.
Karena itu, Shadid menyimpulkan masa depan kelompok-kelompok tersebut tidak hanya ditentukan kemampuan mereka sendiri. Masa depan mereka juga bergantung pada keputusan Israel mengenai apakah keberadaan mereka masih dianggap berguna, serta kemampuan faksi Palestina, kelompok perlawanan, dan masyarakat menggagalkan upaya menjadikan mereka sebagai realitas keamanan dan sosial baru.
Pandangan Kedua: Upaya Menciptakan Alternatif Lokal yang Gagal
Penulis dan analis politik Eyad al-Qara melihat pembentukan kelompok-kelompok tersebut sebagai proyek yang muncul relatif terlambat dan semakin terlihat pada tahun kedua perang Israel di Gaza.
Menurutnya, Israel berupaya mengguncang situasi internal Palestina dengan membentuk kelompok yang dapat ditampilkan kepada dunia sebagai alternatif terhadap pemerintahan Hamas atau pemerintahan Gaza.
Dalam keterangannya kepada Pusat Informasi Palestina, al-Qara mengatakan Israel berusaha memanfaatkan kelompok tersebut untuk berbagai tugas, terutama upaya pembunuhan dan penculikan.
Sebagian besar upaya pembunuhan, menurut dia, gagal. Beberapa penculikan memang berhasil dilakukan. Namun, secara keseluruhan, ia menilai eksperimen tersebut menunjukkan kegagalan.
Salah satu penyebab utamanya adalah kelompok-kelompok tersebut ditolak masyarakat. Kondisi itu membuat mereka sulit mendapatkan pijakan nyata di tengah masyarakat Palestina dan pada akhirnya membatasi kemampuan mereka untuk memainkan peran politik atau menjadi pihak yang dapat diandalkan dalam perundingan maupun pengaturan masa depan Gaza.
Al-Qara bahkan menilai Israel sendiri tidak terlalu mempertahankan kelompok-kelompok tersebut karena menganggapnya sebagai “proyek yang gagal”.
Ia menggambarkan mereka lebih sebagai “kolaborator atau tentara bayaran” yang menjalankan tugas terbatas bagi militer Israel, bukan sebagai kekuatan militer alternatif yang dapat diandalkan untuk operasi besar.
Jika kelompok-kelompok itu tetap bertahan setelah tercapainya sebuah kesepakatan, menurut al-Qara, keberadaan mereka kemungkinan berada di luar kerangka kesepakatan tersebut dan berlangsung dengan persetujuan diam-diam Israel.
Ia mengaitkannya dengan peta jalan Maladnov yang secara terbuka membahas pembubaran kelompok-kelompok tersebut dan penyerahan senjata mereka.
Namun, al-Qara mengingatkan ada persoalan lain yang tidak kalah penting. Para anggota kelompok tersebut merupakan bagian dari masyarakat Palestina sendiri. Kondisi itu memberi Israel akses terhadap pengetahuan mengenai lingkungan lokal yang dapat digunakan untuk menjalankan operasi keamanan tertentu yang sulit dilakukan Israel secara langsung, terutama di tengah kondisi kemanusiaan yang sangat buruk akibat perang.
Keberadaan kelompok tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber tekanan terhadap masyarakat, menciptakan ketegangan dan gangguan internal secara terus-menerus, meskipun kemampuan militer langsung mereka terbatas akibat kegagalan berulang.
Senjata, Informasi, dan Perlindungan Israel
Sejumlah penelitian mendukung sebagian analisis tersebut.
Analisis organisasi ACLED, yang memantau konflik di berbagai wilayah, menyebut adanya kelompok bersenjata yang menentang Hamas dan beroperasi di kawasan yang berada di bawah kontrol Israel.
Dukungan yang diterima kelompok-kelompok tersebut disebut mencakup senjata, bantuan logistik, informasi intelijen, dan pelatihan. Dalam sejumlah bentrokan, dukungan udara Israel juga disebut diberikan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok-kelompok itu tidak bergerak sepenuhnya secara independen. Tingkat ketergantungan mereka terhadap dukungan dan perlindungan Israel berbeda-beda, tetapi hubungan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam keberadaan mereka.
Aktivitas sejumlah kelompok juga berkaitan dengan kawasan yang berada di dekat jalur bantuan dan perlintasan.
Kondisi itu memberi mereka posisi strategis karena penguasaan jalur pergerakan dan titik distribusi bantuan dapat berubah menjadi sumber pengaruh terhadap masyarakat.
Namun, kemampuan mengubah kehadiran tersebut menjadi pengaruh yang bertahan lama tetap bergantung pada tiga hal: besarnya dukungan Israel, kemampuan menghadapi penolakan masyarakat, serta kemampuan faksi dan kelompok perlawanan menggagalkan upaya mereka memperluas pengaruh.
Peran Elite dan Intelektual dalam Menghadapi Milisi
Jurnalis investigasi yang secara khusus menyoroti persoalan milisi, Muhammad Utsman, menilai kalangan intelektual dan elite Palestina memiliki peran penting dalam menghadapi kelompok-kelompok tersebut.
Menurutnya, langkah yang diperlukan mencakup pengungkapan, pembongkaran, dan penjelasan mengenai dugaan keterkaitan mereka dengan Israel.
Dalam keterangannya kepada Pusat Informasi Palestina, Utsman mengatakan kelompok intelektual, termasuk akademisi, jurnalis, dan dokter, memiliki posisi yang kuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Ketika mereka tampil dalam menghadapi persoalan milisi dan kolaborator, menurut dia, mereka dapat memberikan legitimasi moral bagi penolakan masyarakat terhadap fenomena tersebut.
Namun, rasa takut masih menjadi persoalan.
Utsman mengatakan masyarakat masih khawatir karena kelompok-kelompok tersebut melakukan intimidasi. Akibatnya, banyak warga enggan membicarakan keberadaan mereka secara terbuka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui media sosial.
Meski demikian, suara penolakan mulai muncul, meskipun masih terbatas.
Karena itu, ia menilai elite Palestina perlu membahas persoalan tersebut secara rasional dan dengan pendekatan persuasif. Masyarakat perlu diberikan jawaban atas pertanyaan mendasar: mengapa kelompok-kelompok ini harus dihadapi dan mengapa mereka disebut sebagai instrumen penjajahan?
Pertanyaan tersebut penting terutama karena sebagian orang masih memandang kelompok-kelompok itu semata-mata sebagai pihak yang berseberangan dengan Hamas.
Perspektif Keamanan: Brigjen Samir Abahara
Pakar keamanan Samir Abahara mengatakan Israel berupaya mengubah peta keamanan dan politik Gaza selama dan setelah perang melalui pembentukan serta dukungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata Palestina.
Dalam keterangannya kepada wartawan Pusat Informasi Palestina, ia mengatakan kelompok tersebut beroperasi secara paralel dengan militer Israel dan berada di bawah pengawasan aparat keamanan Israel.
Menurut Abahara, Israel sempat berharap kelompok-kelompok tersebut dapat mengambil alih pengelolaan Gaza dan mengisi kekosongan keamanan setelah perang. Kondisi perang dan kehancuran dimanfaatkan untuk merekrut anggota baru.
Hubungan antara Israel dan kelompok-kelompok tersebut mulai mendapat perhatian lebih luas setelah pernyataan Avigdor Lieberman yang mengungkap bahwa Israel mempersenjatai kelompok Palestina di Gaza atas perintah langsung Benjamin Netanyahu, tanpa membawa persoalan tersebut ke hadapan kabinet keamanan.
Abahara menilai proyek tersebut gagal karena tidak memiliki dukungan masyarakat. Hubungan mereka dengan Israel juga semakin terbuka, sementara masyarakat Palestina menolak memberikan legitimasi ataupun menerima mereka sebagai alternatif politik dan keamanan.
Ia mengatakan Israel juga sempat mengandalkan gagasan membagi Gaza ke dalam sejumlah wilayah terpisah yang masing-masing dikendalikan kelompok-kelompok tersebut.
Dengan cara itu, kontrol dapat dilakukan terhadap setiap wilayah secara terpisah sekaligus menciptakan pemisahan geografis dan politik antardaerah di Gaza.
Namun, menurut Abahara, rencana tersebut tidak berhasil.
Tujuan Israel, menurut dia, juga melampaui persoalan keamanan. Ada upaya untuk memisahkan Gaza dari lingkungan nasional dan Palestina yang lebih luas serta memaksakan pengaturan politik baru setelah perang.
Salah satu gagasannya adalah membentuk pemerintahan sipil di bawah pengawasan internasional sekaligus mengeluarkan Hamas dari pemerintahan Gaza.
Abahara menilai penolakan Palestina juga menggagalkan upaya untuk memberlakukan semacam perwalian internasional atau menghidupkan kembali model mandat atas Gaza.
Menurutnya, masa depan Gaza harus tetap berada dalam kerangka nasional Palestina.
Ia menambahkan, setiap pengaturan transisi, termasuk pembentukan komite Palestina untuk mengelola urusan sehari-hari, harus bersifat sementara sampai penjajahan berakhir dan pasukan Israel sepenuhnya ditarik.
Tujuan akhirnya, menurut Abahara, adalah Gaza yang merdeka dan menjadi bagian dari negara Palestina.
Masa Depan Bergantung pada Tiga Kekuatan
Berbagai analisis tersebut menunjukkan bahwa kelompok-kelompok bersenjata lokal di Gaza bukan semata instrumen militer untuk menghadapi Hamas. Keberadaan mereka dapat ditempatkan dalam upaya yang lebih luas untuk mengubah lingkungan Palestina dari dalam.
Shadid melihat kelompok tersebut sebagai bagian dari strategi Israel untuk memecah dan menembus struktur sosial serta keamanan Palestina. Sementara al-Qara menilai Israel berupaya menciptakan alternatif Palestina yang dapat ditampilkan kepada dunia sebagai pengganti pemerintahan Hamas.
Meski berbeda sudut pandang, keduanya bertemu pada satu kesimpulan: kemampuan kelompok-kelompok tersebut untuk membangun realitas baru tidak bersifat mutlak.
Keberlangsungan mereka sangat bergantung pada tiga pihak.
Pertama, Israel, yang memberikan dukungan dan perlindungan. Bagi Shadid, penghentian dukungan tersebut pada akhirnya akan mengakhiri keberadaan kelompok-kelompok itu.
Kedua, faksi Palestina dan kelompok perlawanan, yang berupaya menghentikan perluasan pengaruh mereka.
Ketiga, masyarakat Palestina, yang pada akhirnya menentukan apakah kelompok tersebut mampu memperoleh legitimasi dan pijakan sosial.
Al-Qara menilai pengalaman sejauh ini menunjukkan kemampuan kelompok tersebut terbatas. Kegagalan berulang membuat Israel lebih berhati-hati untuk mengandalkan mereka dalam operasi-operasi penting.
Namun, selama kelompok-kelompok tersebut masih ada, meski hanya dalam ruang terbatas, pertanyaan yang lebih besar tetap terbuka:
Apakah Israel hanya menggunakan mereka sebagai alat sementara yang akan ditinggalkan setelah perang berakhir, ataukah kelompok-kelompok tersebut merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk mengubah struktur keamanan, sosial, dan politik Gaza?
Jawaban atas pertanyaan itu kemungkinan baru akan terlihat lebih jelas melalui bentuk kesepakatan yang akan datang dan bagaimana pengaturan pemerintahan serta keamanan Gaza dibentuk setelah perang.
