Gaza — Kesepakatan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza kini memasuki labirin yang teramat rumit. Di satu sisi, militer Israel kian agresif memperluas operasi peledakan kawasan pemukiman (demolition) di Beit Lahia, Rafah, dan Khan Younis. Di sisi lain, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara politik mengunci mati proses pemulihan Gaza dengan mengaitkan langsung antara rekonstruksi fisik dan pelucutan senjata total faksi perlawanan, Hamas.
Langkah Netanyahu ini dinilai banyak pihak telah menaruh masa depan kesepakatan damai berada di ujung tanduk. Ekskalasi ini memicu pertanyaan kritis, apakah Israel memiliki kemampuan untuk membekukan total proses rekonstruksi secara permanen? Bagaimana strategi faksi perlawanan menghadapi syarat demiliterisasi serta kebuntuan dana internasional? Serta, seberapa efektif para mediator internasional dalam menjinakkan manuver politik Tel Aviv?
Intrik Politik di Balik Syarat Demiliterisasi
Pakar studi Israel, Imtans Shehadeh, menilai bahwa manuver yang dilancarkan Netanyahu bukanlah barang baru. Ini adalah kelanjutan dari strategi konsisten Israel untuk menyabotase poin-poin perjanjian damai, sekaligus mengubah instrumen perang menjadi alat blokade baru demi menjegal masuknya Komite Nasional Pengelolaan Gaza.
Menurut Shehadeh, momentum yang dipilih Netanyahu untuk kembali menyalut api konflik di Gaza berkaitan erat dengan krisis politik domestik dan agenda Pemilu legislatif Israel pada Oktober mendatang, terutama setelah tensi militer di front utara yang berbatasan dengan Lebanon dan Iran mulai mereda.
Tarik Ulur Sudut Pandang: Washington, Israel, dan Hamas
Dari perspektif eksternal, Kenneth Katzman, seorang peneliti studi strategis dan keamanan internasional, memberikan sudut pandang berbeda. Ia menilai syarat yang diajukan Netanyahu tidak serta-merta menabrak cetak biru rencana perdamaian yang diusung Presiden AS Donald Trump. Rencana tersebut memang mengondisikan rekonstruksi jangka panjang Gaza dengan syarat pelucutan senjata Hamas serta pembentukan pemerintahan transisi yang baru.
Bagi Katzman, batu sandungan terbesar justru terletak pada aspek finansial:
“Negara-negara donor (baik dari kawasan Teluk, Arab, maupun Eropa) tidak akan sudi menggelontorkan dana miliaran dolar untuk membangun kembali Gaza selama Hamas masih menggenggam senjata dan pengaruhnya. Mereka dihantui ketakutan bahwa konflik akan pecah kembali dan menghancurkan semua infrastruktur yang baru saja dibangun.”
Sebaliknya, analis politik Ahmed al-Tanani menegaskan bahwa pihak faksi perlawanan telah menunjukkan kepatuhan total terhadap poin-poin fase pertama kesepakatan tanpa mencatatkan satu pun pelanggaran. Di pihak lain, Israel justru mangkir dari komitmennya dan memperluas pendudukan militer hingga mencakup 70% wilayah kantong Gaza guna menciptakan kondisi tanpa administrasi (vacuum of governance).
Al-Tanani menambahkan bahwa faksi perlawanan sebenarnya telah menunjukkan fleksibilitas politik yang sangat tinggi melalui beberapa kelonggaran:
- Menyetujui penundaan status kepemilikan senjata keamanan di bawah payung hukum undang-undang Palestina.
- Menerima klausul inventarisasi, pembatasan, dan penyimpanan senjata berat di bawah pengawasan khusus.
Tiga Skenario Masa Depan Gaza
Berdasarkan analisis komprehensif dari para pakar, arah perkembangan konflik di Gaza ke depan diproyeksikan akan bergulir ke dalam tiga skenario utama berikut:
1. Skenario Langkah Dramatis Hamas
Hamas diprediksi akan mengambil langkah politik besar dalam beberapa hari ke depan dengan mengumumkan secara resmi bahwa mereka tidak lagi mempertahankan atau bersikeras memegang tampuk kekuasaan administratif di Gaza.
Langkah ini diambil untuk mematahkan dalih politik Israel, sekaligus memaksa para mediator dan Dewan Perdamaian (Peace Council) untuk segera menerjunkan komite teknokrat (pemerintahan independen non-partisan) untuk mengambil alih kendali publik.
2. Skenario Legitimasi Washington untuk Ekskalasi Baru
Netanyahu diproyeksikan akan memanfaatkan agenda pertemuannya dengan Presiden Donald Trump untuk meyakinkan Gedung Putih bahwa Hamas telah melanggar kesepakatan damai. Targetnya jelas:, mengamankan “lampu hijau” dan dukungan penuh dari Amerika Serikat untuk memulai kembali agresi militer atau memperluas operasi pembersihan wilayah di Gaza.
3. Skenario Pembekuan Rekonstruksi Permanen
Proses pemulihan fisik Gaza terancam lumpuh total akibat tidak adanya kucuran dana internasional yang disandera oleh syarat pelucutan senjata atau opsi evakuasi para pejuang melalui koridor aman (safe passage).
Di saat yang sama, Israel diprediksi terus melanjutkan taktik peledakan bangunan guna mencegah rekonstruksi secara permanen, sebuah langkah yang diyakini sebagai tujuan strategis kelompok sayap kanan Israel untuk memicu migrasi paksa (forced displacement) penduduk Gaza.
