Komite Nasional Palestina untuk Pengelolaan Jalur Gaza resmi memulai aktivitasnya dari Kairo, Mesir. Ketua komite, Ali Shaath, mengatakan langkah ini menjadi tahap awal sebelum tim bergerak ke Gaza untuk menjalankan rencana bantuan darurat bagi rakyat Palestina.
Perkembangan ini muncul setelah utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengumumkan dimulainya fase kedua kesepakatan yang disepakati dalam pertemuan faksi-faksi Palestina di Kairo. Di saat yang sama, Israel masih terus melancarkan serangan. Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober lalu, jumlah warga Palestina yang Syahid tercatat mencapai 463 orang.
Pengelolaan dan Rekonstruksi
Shaath menjelaskan, rencana bantuan yang akan dijalankan komite mengacu pada inisiatif Mesir yang telah disetujui Liga Arab dan negara-negara dunia Islam, serta mendapat sambutan positif dari komunitas internasional.
Dalam wawancara pers, Shaath menyebut komite ini terdiri dari 15 tokoh nasional Palestina berlatar belakang profesional yang dinilai moderat, dengan komitmen membangun ekonomi nasional Palestina.
Rencana yang disahkan pada Maret 2025 itu menargetkan proses rekonstruksi selama lima tahun dengan estimasi biaya 53 miliar dolar AS, tanpa relokasi penduduk Palestina. Sementara itu, PBB memperkirakan biaya pemulihan akibat agresi Israel yang dimulai sejak 8 Oktober 2023 bisa mencapai 70 miliar dolar AS.
Dalam konteks ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungannya terhadap komite tersebut melalui unggahan di platform Truth Social. Trump menyebut mendukung pemerintahan teknokrat Palestina yang baru dibentuk, yakni Komite Nasional Pengelolaan Gaza, untuk mengelola wilayah itu pada masa transisi.
Komite ini berada di bawah pengawasan “Dewan Perdamaian” yang dipimpin Trump dan telah mendapat sambutan Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025.
Dewan tersebut, yang diwakili di lapangan oleh Nikolay Mladenov, bertugas mengoordinasikan rekonstruksi dan pendanaan internasional, memfasilitasi penyaluran bantuan, mengatur pergerakan barang dan orang, serta mendukung pembentukan pasukan stabilisasi internasional hingga otoritas Palestina kembali memegang kendali penuh.
Pelanggaran dan Serangan Berlanjut
Di lapangan, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 14 orang Syahid dan 18 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir. Sejak gencatan senjata 11 Oktober, total korban mencapai 463 Syahid dan 1.269 luka-luka, dengan 712 jenazah berhasil dievakuasi dari reruntuhan. Secara kumulatif, sejak agresi dimulai pada 7 Oktober 2023, jumlah korban tercatat 71.455 Syahid dan 171.347 luka-luka.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menuding Israel terus melakukan pembantaian terhadap warga Gaza dengan menargetkan rumah-rumah sipil, yang dinilainya sebagai pelanggaran berulang terhadap kesepakatan gencatan senjata. Ia menegaskan, pelanggaran tersebut menempatkan para mediator dan negara penjamin hasil Konferensi Sharm El-Sheikh pada posisi bertanggung jawab.
Sementara itu, militer Israel mengklaim serangan yang dilakukan merupakan respons atas apa yang disebutnya sebagai “pelanggaran serius” gencatan senjata di wilayah barat Rafah.
Peringatan Kemanusiaan PBB
Dari sisi kemanusiaan, PBB memperkirakan terdapat sekitar 60 juta ton puing bangunan di Gaza yang membutuhkan waktu lebih dari tujuh tahun untuk dibersihkan. Seorang pejabat PBB memperingatkan, musim dingin yang ekstrem semakin memperburuk krisis, sementara bahan bakar operasional kini menjadi kebutuhan paling krusial bagi rumah sakit dan infrastruktur sipil, sekitar 90% di antaranya telah hancur akibat perang.
Upaya politik ini dilakukan untuk merespons dampak dua tahun agresi Israel yang dimulai pada 8 Oktober 2023, yang telah menyebabkan sekitar 242 ribu korban Syahid dan luka-luka, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan hampir seluruh infrastruktur sipil di Jalur Gaza.
Sumber: Al Jazeera
