TEPI BARAT — Menjelang pemilihan umum Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026, Tepi Barat kembali menjadi salah satu isu yang memperlihatkan arah politik Israel. Di tengah persaingan partai mengenai keamanan, perang, dan ekonomi, sejumlah kekuatan politik utama Israel memiliki titik temu dalam penolakan terhadap pembentukan negara Palestina maupun pengosongan permukiman.
Perbedaan mereka lebih banyak terletak pada bentuk kedaulatan Israel yang diinginkan, perlakuan terhadap pos-pos permukiman ilegal, serta masa depan Otoritas Palestina.
Perdebatan politik tersebut berlangsung bersamaan dengan perluasan permukiman dan meningkatnya serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina. Karena itu, hasil pemilu mendatang bukan hanya menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya, tetapi juga arah penguasaan Israel atas Tepi Barat.
Jalud dan Al-Mughayyir, Perubahan di Lapangan Mendahului Pemilu
Serangan terbaru di Jalud dan Al-Mughayyir memperlihatkan situasi yang dihadapi warga Palestina di lapangan.
Di Jalud, rumah-rumah dan sebuah kendaraan milik warga Palestina dibakar. Peristiwa itu terjadi setelah keluarga al-Tubasi berupaya kembali ke dua rumah mereka yang sebelumnya ditinggalkan akibat tekanan dan serangan pemukim Israel.
Di Al-Mughayyir, serangan terhadap penduduk dan properti warga juga berulang. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat peningkatan serangan terhadap desa tersebut sepanjang 2026.
Pada 2 September, dua pemuda Palestina dilaporkan terbunuh dalam serangan di Al-Mughayyir yang melibatkan pemukim Israel dan pasukan Israel, menurut sumber-sumber Palestina. Laporan PBB juga menyebut desa itu semakin dikepung pos-pos permukiman, sementara akses warga Palestina ke lahan pertanian dan penggembalaan terus menyusut.
Dampaknya tidak berhenti pada kekerasan fisik. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mendokumentasikan kerusakan jaringan air dan listrik, tanaman pertanian, pepohonan, serta rumah warga.
Kerusakan tersebut memperlihatkan bagaimana tindakan di lapangan turut memengaruhi kemampuan warga Palestina mempertahankan tanah dan sumber penghidupan mereka.
Dari Perluasan Permukiman Menuju Kedaulatan, Peta Politik Israel Bergeser ke Kanan
Sikap partai-partai Israel yang dipublikasikan belakangan menunjukkan bahwa gagasan penarikan diri dari Tepi Barat atau pembongkaran permukiman tidak lagi menjadi agenda utama sebagian besar kekuatan politik Yahudi arus utama. Meski demikian, mereka berbeda dalam menentukan tingkat dan bentuk kontrol Israel atas wilayah tersebut.
Partai Yashar! yang dipimpin Gadi Eisenkot, misalnya, memosisikan diri sebagai kekuatan tengah. Partai ini mendukung penguatan blok-blok permukiman dan pembangunan permukiman baru melalui jalur legal. Namun, mereka tidak menawarkan rencana pengosongan permukiman sebagai bagian dari penyelesaian politik di masa depan.
Adapun persoalan pos-pos permukiman yang dinilai ilegal akan ditangani melalui pertimbangan hukum dan keamanan.
Partai Bersama yang dipimpin Naftali Bennett juga menolak pembentukan negara Palestina dan penyerahan wilayah. Partai ini mendukung permukiman yang dianggap legal oleh Israel. Dalam pandangan Bennett sebelumnya, Area C dipandang sebagai bagian dari kedaulatan Israel pada masa mendatang, sementara pembangunan Palestina yang dianggap ilegal oleh Israel ditolak.
Sikap serupa, dengan penekanan lebih tegas pada perluasan kontrol, ditunjukkan Partai Yisrael Beiteinu pimpinan Avigdor Lieberman. Partai tersebut mendukung penguatan permukiman, termasuk di kawasan E1, serta penerapan kedaulatan Israel atas Area C.
Di sisi lain, Partai Demokrat pimpinan Yair Golan menawarkan pendekatan berbeda. Partai ini menolak kebijakan “mengelola konflik” dan mendorong strategi politik serta keamanan yang berjalan beriringan dengan operasi militer.
Mereka juga mendukung pengosongan pos-pos permukiman ilegal dan upaya pemisahan politik dari Palestina dalam kerangka penyelesaian regional.
Sementara itu, partai Arab Ra’am mendukung solusi dua negara dan menolak penerapan kedaulatan Israel atas Tepi Barat.
Sayap Kanan Garis Keras Mendorong Kedaulatan Penuh
Jarak antara kelompok-kelompok tersebut semakin terlihat ketika dibandingkan dengan agenda partai-partai sayap kanan yang lebih keras.
Partai Otzma Yehudit pimpinan Itamar Ben Gvir menyerukan pembangunan permukiman baru di berbagai wilayah Tepi Barat, penerapan kedaulatan penuh Israel, serta pembubaran Otoritas Palestina.
Partai Zionisme Religius pimpinan Bezalel Smotrich juga mendukung perluasan permukiman, pengesahan pos-pos permukiman, penerapan kedaulatan penuh, dan peningkatan jumlah pemukim Israel.
Partai tersebut mengklaim telah mendorong perluasan pembangunan di kawasan E1 serta berbagai langkah untuk meningkatkan aktivitas permukiman.
Dalam pernyataan sebelumnya, Smotrich bahkan mengajak warga Israel mengunjungi Tepi Barat dan bertindak seolah-olah mereka adalah “pemilik tanah”. Pernyataan itu sejalan dengan pandangannya mengenai masa depan wilayah tersebut, yakni memperdalam keberadaan permukiman dan memperluas kontrol Israel atas tanah Palestina.
Dengan demikian, persaingan pemilu dan perubahan di lapangan berjalan beriringan. Persoalan masa depan Tepi Barat tidak lagi terbatas pada perdebatan mengenai perundingan politik. Perubahan juga berlangsung melalui pembangunan permukiman, pendirian pos-pos baru, jaringan jalan, serta penguasaan lahan pertanian dan pembatasan akses warga Palestina.
Lebih dari 1.600 Serangan Pemukim Sejak Awal Tahun
Data OCHA menunjukkan lebih dari 1.600 serangan pemukim Israel tercatat sejak awal 2026 hingga pertengahan September. Rata-ratanya mencapai 6,7 serangan per hari, meningkat dibandingkan sekitar lima serangan sehari sepanjang 2025.
Serangan tersebut berdampak terhadap 275 komunitas Palestina. Dalam sejumlah kasus, kerusakan meliputi rumah, jaringan air dan listrik, serta lahan pertanian.
Angka-angka itu menggambarkan situasi yang berlangsung ketika partai-partai Israel tengah bersaing memperebutkan suara pemilih. Masa depan Tepi Barat pun menjadi persoalan yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintahan berikutnya.
Pemilu Berpotensi Mengubah Bentuk Penguasaan Israel
Pemilu kali ini berlangsung ketika batas antara “mengelola Tepi Barat” dan “membentuk ulang Tepi Barat” semakin sulit dipisahkan.
Kelompok kanan yang lebih keras secara terbuka berbicara mengenai kedaulatan dan perluasan permukiman. Sejumlah partai tengah tidak menawarkan pengosongan permukiman secara luas, sementara kelompok lainnya lebih menekankan penertiban pos-pos yang dianggap ilegal serta pemisahan politik dan keamanan dari Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga memasuki pemilu di tengah situasi politik yang didominasi isu keamanan, perang, dan dampak serangan 7 Oktober. Ia kembali menampilkan dirinya sebagai pemimpin berpengalaman yang mampu menjaga keamanan Israel.
Karena itu, arah Tepi Barat setelah pemilu akan ditentukan oleh sejumlah persoalan penting: sejauh mana perluasan permukiman berubah menjadi kebijakan kedaulatan yang dinyatakan secara resmi, bagaimana masa depan Area C, apa peran Otoritas Palestina, bagaimana nasib pos-pos permukiman, serta seberapa jauh pemerintahan mendatang mampu membatasi serangan pemukim.
Pilihan-pilihan tersebut memang akan diputuskan melalui proses politik di Israel. Namun, perubahan geografis di Tepi Barat terus berlangsung setiap hari.
Ketika permukiman dan pos-pos baru semakin meluas, serangan pemukim berulang, dan akses warga Palestina ke tanah mereka semakin terbatas, setiap keputusan politik pada masa mendatang akan berhadapan dengan kondisi lapangan yang jauh lebih rumit.
Sumber: Pusat Informasi Palestina
