Dengan tergesa-gesa, Umm Muhammad (50) mengumpulkan sisa peralatan dapur, pakaian anak-anaknya, serta perlengkapan produksi susu dan keju yang telah ia tekuni lebih dari 14 tahun. Di depan bangunan beton yang mereka tempati di pintu masuk Kota Arraba, selatan Jenin, waktu terus berlari. Beberapa jam lagi, tenggat yang diberikan tentara pendudukan Israel untuk mengosongkan apa yang mereka sebut “Kamp Arraba” akan berakhir.
Tak ada ruang tawar-menawar. Hanya perintah militer.
Keluarga Umm Muhammad pindah dari Lembah Yordan utara pada 2013 dan menetap di bekas kamp militer yang dikosongkan Israel bersama empat permukiman lain di utara Tepi Barat pada 2005, melalui keputusan sepihak pemerintahan Ariel Sharon. Bangunan-bangunan beton itu didirikan sejak era Yordania, lalu diambil alih dan dijadikan kamp militer Israel.
Selama lebih dari satu dekade, tiga keluarga (total 50 jiwa) mengubah bangunan kosong itu menjadi ruang hidup. Mereka beternak, membesarkan anak, membangun rutinitas. Hingga sebuah perintah militer turun: angkat kaki. Alasannya, tentara berencana kembali dan mendirikan pos militer di lokasi tersebut.
Pendudukan memaksa 50 warga pergi. Mereka diancam akan ditangkap dan ternaknya disita jika menolak.
Terusir dari Stabilitas yang Rapuh
Bagi Umm Muhammad, perintah itu bukan sekadar penggusuran. Ia menyebutnya sebagai musibah yang meruntuhkan tahun-tahun perjuangan dalam sekejap.
“Bertahun-tahun kami susun hidup, bangun masa depan anak-anak. Satu surat militer datang, semuanya runtuh seolah tak pernah ada,” ujarnya.
Yang paling menyakitkan baginya adalah tercerai-berainya keluarga. Putranya terpaksa absen kuliah selama 10 hari berturut-turut dan belum tahu bagaimana mengejar ketertinggalan. Keluarga itu belum juga menemukan tempat tinggal layak. Setelah berhari-hari mencari, mereka hanya mendapatkan dua ruangan berdampingan tanpa fasilitas memadai.
Di sisi lain, suaminya, Jamal Rasyid (56), sibuk mengumpulkan ternak sebelum dipindahkan ke lokasi baru. Ia juga mengangkut sisa perabot dan kasur dengan traktor pertanian, alat yang selama ini menopang hidup mereka.
Keputusan pengosongan, kata Jamal, datang tiba-tiba. Namun ia melihatnya sebagai bagian dari pola yang lebih luas: perintah penggusuran di Lembah Yordan, pembongkaran rumah di berbagai wilayah Tepi Barat, serta tekanan terhadap komunitas Badui di Hebron.
“Sulit meninggalkan tanah ini. Setelah bertahun-tahun, tempat ini menjadi milik kami secara hidup. Kami merasa lebih layak tinggal di bangunan beton ketimbang tenda. Tapi pendudukan ingin kami pergi dari mana pun kami berada,” katanya. Alternatif tempat tinggal, menurutnya, tidak pernah benar-benar tersedia. “Kami tak punya pilihan.”
Sunyi yang Dipaksakan
Dua hari setelah membongkar tempat tinggal dan mengangkut seluruh barang, tenggat itu habis. Tiga puluh anggota keluarga Rasyid meninggalkan lokasi dengan kendaraan seadanya. Kamp yang sebelumnya riuh oleh 50 orang dari tiga keluarga mendadak sunyi.
Yang tersisa hanyalah bangunan kosong, dan kemungkinan kembalinya suara tembakan serta deru kendaraan militer.
“Saat ini kami hanya berjarak 10 menit dari sini. Tapi setelah tentara kembali, jarak itu akan terasa jauh sekali,” ujar Jamal sebelum pergi. Ia menyebut momen itu sebagai pandangan terakhir pada bangunan yang selama bertahun-tahun menjadi saksi hidup mereka.
Tanpa Pemberitahuan Resmi
Kepala Kota Arraba, Ahmad Al-Aradeh, menegaskan tidak ada pemberitahuan resmi kepada pemerintah kota, baik dari militer Israel maupun otoritas sipil Palestina. Selama sepekan, tentara mendatangi lokasi, memerintahkan keluarga-keluarga pergi, dan mengancam penangkapan jika tak patuh. Beberapa rumah warga di sekitar lokasi juga menerima peringatan serupa.
Menurut Al-Aradeh, kembalinya militer ke kamp tersebut berpotensi mengosongkan kawasan luas di sekitarnya dengan dalih keamanan. Arraba akan semakin terjepit: di barat oleh permukiman Dotan yang terus diperluas dua tahun terakhir, dan di timur oleh kamp militer baru. Dampaknya jelas—isolasi Arraba dan desa-desa selatan Jenin dari pusat kota.
Strategi Penguasaan dan Penghapusan
Analis isu Israel, Sulaiman Basharat, melihat rencana kembali ke Kamp Arraba bukan peristiwa berdiri sendiri. Ia menyebutnya bagian dari eskalasi sistematis untuk meneguhkan kembali proyek permukiman dan kehadiran militer Israel di Tepi Barat.
Langkah itu, menurutnya, sejalan dengan keputusan terbaru kabinet keamanan Israel yang memperkuat kontrol atas tanah. Implikasinya bukan hanya teritorial, melainkan redefinisi relasi politik dengan warga Palestina.
Basharat memetakan dua dimensi utama.
Pertama, Israel tengah membentuk ulang posisi identitas Palestina agar menjadi entitas sementara, terisolasi, dan terfragmentasi dalam kantong-kantong populasi—bukan entitas politik yang terstruktur di Tepi Barat. Kembalinya militer ke wilayah yang sebelumnya dikosongkan, terutama di Jenin pasca-2005, adalah bagian dari rekayasa itu.
Kedua, redefinisi konsep politik Palestina melalui ekspansi permukiman dan kamp militer sebagai pilar dominasi politik dan militer. Tujuannya, menurut Basharat, mencegah lahirnya entitas politik Palestina yang memiliki ciri identitas jelas.
Ia menilai Israel berupaya menggeser substansi konflik: dari relasi antara penjajah dan penduduk asli, menjadi relasi antara “negara Yahudi” dan minoritas di dalamnya. Konsekuensinya, warga Palestina didorong pada dua pilihan: meninggalkan Tepi Barat atau hidup di bawah sistem dominasi yang kian menyerupai rezim apartheid.
Angka-angka yang Menguatkan Pola
Data resmi Otoritas Perlawanan Tembok dan Permukiman Palestina menunjukkan, pada Januari lalu, otoritas pendudukan menyita 744 dunam tanah warga melalui perintah militer “penguasaan sementara” dan “tanah negara”. Di antaranya, 50 dunam digunakan untuk membangun jalan kolonial di barat Ramallah dan memperluas jalur keamanan di Nablus serta Jenin.
Pada saat yang sama, lembaga perencanaan administrasi sipil Israel membahas 12 rencana tata ruang permukiman di Tepi Barat. Tujuh disetujui, lima lainnya masuk tahap lanjutan. Total 1.463 unit permukiman dirancang dibangun (820 unit telah disetujui, 643 dalam proses) di atas 2.632 dunam tanah milik warga Palestina.
Di tengah angka-angka itu, pengusiran 50 orang dari Kamp Arraba bukan sekadar insiden lokal. Ia menjadi fragmen dari peta yang lebih besar: konsolidasi ruang, penguncian wilayah, dan penyempitan hidup warga Palestina menjadi sekadar ruang bertahan.
Sumber: Al Jazeera
