Petinggi Hamas, Osama Hamdan, membeberkan sikap resmi gerakannya terkait wacana pengiriman pasukan internasional ke Gaza dan isu pelucutan senjata perlawanan. Pesannya tegas: tak ada ruang bagi bentuk perwalian apa pun atas rakyat Palestina.
Dalam wawancara dengan program Al-Masa’iyah di Al Jazeera Mubasher, Hamdan menanggapi rencana Indonesia mengirim ribuan personel dalam misi pasukan stabilitas ke Jalur Gaza. Ia menyatakan, kehadiran pasukan internasional hanya dapat diterima jika mandatnya terbatas di perbatasan Gaza (untuk mencegah agresi Israel dan menghentikan pelanggaran gencatan senjata) tanpa menyentuh urusan internal pemerintahan di dalam wilayah tersebut.
“Hamas telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia. Kami tegaskan, setiap pasukan internasional harus bersikap netral, tidak melawan kehendak rakyat Palestina, dan tidak menjadi pengganti pendudukan Israel dalam bentuk apa pun,” kata Hamdan.
Menurut dia, pihak Indonesia telah menyampaikan komitmen bahwa mereka tidak akan menjalankan agenda Israel di Gaza. Peran mereka, jika jadi dikerahkan, sebatas memisahkan pasukan pendudukan dan warga Palestina serta mencegah serangan, bukan mengelola kehidupan sipil di dalam wilayah.
Hamdan juga menekankan, seluruh faksi Palestina, termasuk Hamas, mendukung pembentukan komite administratif untuk mengelola urusan Gaza. Ia mengingatkan, setiap upaya memanfaatkan pasukan internasional untuk melemahkan kehendak politik rakyat Palestina atau menekan perlawanan akan ditolak mentah-mentah.
Senjata dan Garis Merah
Menanggapi laporan The New York Times tentang draf pelucutan senjata perlawanan, Hamdan menyebut isu itu tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pendudukan. “Sejak 1917, perlawanan Palestina berdiri atas prinsip pembebasan tanah dan kemerdekaan nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan, senjata perlawanan dinilai sah menurut hukum internasional dan kehendak rakyat Palestina. Senjata itu, kata dia, tidak akan diletakkan sebelum tujuan politik tercapai: berdirinya negara Palestina merdeka dengan Al-Quds sebagai ibu kota.
Pernyataan sejumlah tokoh Hamas soal kemungkinan “pembekuan senjata” untuk periode tertentu juga ia klarifikasi. Menurut Hamdan, wacana itu sebatas perdebatan politik dan bukan kebijakan resmi organisasi. “Senjata perlawanan adalah hak nasional yang tidak bisa ditawar,” katanya.
Saat ditanya apakah sikap tersebut memberi dalih bagi Israel untuk terus menduduki Gaza, Hamdan membalik argumen itu. “Israel tidak pernah membutuhkan dalih. Sejak 1948, mereka melakukan pembantaian terhadap rakyat kami,” ujarnya. Ia menegaskan, syarat utama sebelum diskusi apa pun adalah penarikan penuh pasukan Israel dan penempatan pasukan internasional di perbatasan untuk memastikan gencatan senjata dipatuhi.
Implementasi Mandek
Hamdan mengungkapkan, perlawanan Palestina telah menyetujui empat poin awal dalam dokumen yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan di Sharm el-Sheikh. Empat poin itu mencakup penghentian perang, pertukaran tahanan, masuknya bantuan kemanusiaan, serta penarikan pasukan Israel hingga “garis kuning” dengan komitmen penarikan penuh ke batas Gaza di tahap berikutnya.
Namun, menurutnya, implementasi tahap awal itu terhambat oleh Israel. Ia menuduh Israel menghalangi masuknya bantuan medis, memperlambat rehabilitasi rumah sakit dan fasilitas publik, serta menolak masuknya komite administratif yang telah disepakati secara internasional.
Hamdan juga menyindir keputusan memasukkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke dalam Dewan Perdamaian Internasional. Ia menyebut langkah itu sebagai “ironi zaman”, mengingat Netanyahu tengah menghadapi dakwaan di Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan serius, termasuk genosida.
“Tanpa Senjata, Kami Dibantai”
Menjawab kritik bahwa dua tahun agresi belum mengubah peta kekuatan secara signifikan, Hamdan merujuk sejarah. Ia menyebut tragedi Sabra dan Shatila sebagai contoh konsekuensi ketika rakyat Palestina dilucuti dari kemampuan mempertahankan diri. “Perlawanan adalah jaminan terakhir untuk menjaga nyawa dan tanah,” katanya.
Ia menolak anggapan bahwa senjata tidak lagi relevan setelah kerugian besar yang dialami Gaza. Menurutnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar keseimbangan militer, melainkan eksistensi politik rakyat Palestina.
Terkait dinamika Amerika Serikat dan Israel dalam isu poros perlawanan serta Iran, Hamdan menuding Israel sebagai sumber instabilitas kawasan. Ia menilai Israel mendorong Washington untuk memperluas konflik dan memperkuat dominasi di sejumlah negara Arab. “Akar persoalan tetap pendudukan. Selama itu tidak diakhiri, kawasan tidak akan stabil,” ujarnya.
Diplomasi Paralel
Hamdan menyebut mobilitas Hamas antara Doha, Kairo, dan Ankara sebagai bagian dari koordinasi dengan mediator untuk memastikan implementasi kesepakatan dan menjaga stabilitas internal Palestina. Ia menuding Israel berupaya menghambat peran Otoritas Palestina maupun faksi-faksi lain agar tetap memegang kendali penuh atas wilayah pendudukan.
Adapun terkait wacana penerbitan konstitusi Palestina melalui keputusan Presiden Mahmoud Abbas, Hamdan menyatakan Hamas akan mengeluarkan sikap resmi setelah menelaah draf tersebut. Ia menekankan, persoalan mendasarnya bukan sekadar konsultasi dengan Hamas, melainkan legitimasi proses politik dan komitmen terhadap sistem yang menjamin sirkulasi kekuasaan secara demokratis, setara, dan transparan.
Dengan sikap itu, Hamas mengirim sinyal ganda: membuka ruang bagi kehadiran internasional yang terbatas dan netral, namun menutup rapat opsi pelucutan senjata sebelum pendudukan berakhir. Sebuah garis tegas yang menempatkan isu kedaulatan dan senjata dalam satu tarikan napas politik.
