The New York Times mengungkap draf rencana Amerika Serikat untuk menjadwalkan pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina di Jalur Gaza. Dokumen itu disebut-sebut akan diajukan Washington kepada Hamas dalam beberapa pekan ke depan.
Isu pelucutan senjata kini menjadi poros utama pendekatan Israel dalam perjanjian penghentian perang, empat bulan setelah kesepakatan berlaku, meski ribuan pelanggaran dilaporkan tetap dilakukan pasukan pendudukan.
Menurut laporan koresponden Al Jazeera, Walid al-Attar, draf tersebut menitikberatkan pada penyerahan senjata yang “mampu menyerang Israel”. Sebagai imbalan, faksi-faksi Palestina diperbolehkan menyimpan sebagian senjata ringan untuk sementara. Namun, sumber-sumber yang dikutip menyebut detail rencana itu masih bisa berubah dan bukan mustahil akan muncul versi draf lain.
Tim penyusun dokumen ini dikabarkan melibatkan Jared Kushner, anggota Dewan Perdamaian; utusan Amerika Serikat Steve Witkoff; serta Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian, Nikolay Mladenov. Langkah ini muncul sekitar sebulan setelah Washington secara sepihak mengumumkan dimulainya fase kedua perjanjian.
Empat Skema dan Banyak Celah
Draf tersebut menawarkan empat model pengelolaan Gaza pada masa transisi: Komite Nasional, Dewan Perdamaian, Dewan Eksekutif Gaza, dan Pasukan Stabilitas Internasional.
Namun sumber-sumber Palestina menuding Israel justru menghambat masuknya Komite Nasional ke Gaza, meski Hamas telah menyatakan siap menyerahkan pengelolaan sipil wilayah tersebut. Di titik ini, muncul kontradiksi: skema administrasi ditawarkan, tetapi aksesnya diblokade.
Masalah lain adalah kaburnya definisi. Draf itu tak merinci jenis senjata yang dimaksud, apakah hanya roket atau juga mortir. Istilah “senjata ringan” pun tak dijelaskan batasannya, dalam konteks masyarakat yang secara historis menyimpan senjata untuk kepentingan sosial dan kabilah.
Sehari sebelum draf terungkap, media Israel mengutip estimasi intelijen bahwa Hamas masih memiliki sekitar 60 ribu senapan Kalashnikov. Pada saat yang sama, disebutkan sekitar 50 persen jaringan terowongan di Gaza masih berfungsi. Israel menganggap jaringan terowongan itu bagian integral dari infrastruktur militer Hamas. Namun draf Amerika justru bungkam soal bagaimana menangani jaringan tersebut, tanpa kejelasan tentang nasibnya dalam skema “hari setelah perang”.
Netanyahu: Rekonstruksi Bukan Prioritas
Di tengah polemik draf, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (yang menghadapi proses hukum di Mahkamah Pidana Internasional) menaikkan nada. Sehari setelah pengembalian jenazah tawanan Israel terakhir, ia menyatakan di hadapan Knesset bahwa fase kedua perjanjian tidak dimaksudkan untuk membangun kembali Gaza, melainkan semata-mata untuk melucuti senjata perlawanan. “Dengan cara mudah atau sulit,” katanya, merujuk pada opsi yang terbuka.
Pernyataan itu mempertegas prioritas pemerintah Israel: keamanan lebih dulu, rekonstruksi belakangan atau bahkan tidak sama sekali.
Sikap Hamas: Senjata “Garis Merah”
Di kubu seberang, Hamas dan faksi-faksi perlawanan tetap pada posisi menolak pelucutan senjata. Mereka menyebut isu tersebut sebagai urusan internal Palestina yang tak bisa dinegosiasikan pihak luar.
Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Khalil al-Hayya, sebelumnya telah menyatakan bahwa kelompoknya tak akan menyerahkan senjata sebagai imbalan penghentian perang atau pencabutan blokade. “Senjata perlawanan adalah garis merah,” ujarnya.
Meski Israel dan Amerika Serikat sama-sama mendorong prinsip pelucutan, keduanya berbeda pendekatan. Sumber-sumber diplomatik menyebut Washington cenderung mengusulkan skema bertahap yang mengaitkan pelucutan dengan rekonstruksi dan pencabutan blokade. Israel, sebaliknya, menghendaki langkah cepat dan menyeluruh.
Perdebatan ini berlangsung ketika tekanan internasional untuk mengakhiri perang dan mencegah keruntuhan total Gaza semakin menguat. Namun Netanyahu tetap bersikeras pada target “kemenangan mutlak” dan menolak pengaturan apa pun yang masih menyisakan kemampuan militer Hamas.
Hingga kini, Hamas belum mengeluarkan sikap resmi atas draf Amerika tersebut. Washington, sementara itu, bertaruh pada kemampuan tim negosiasinya untuk meyakinkan faksi-faksi Palestina menerima kesepakatan: senjata ditanggalkan, perang diakhiri, dan rekonstruksi dimulai.
Sumber: Al Jazeera
