KAIRO – Kesepakatan gencatan senjata yang selama ini menaungi langit Jalur Gaza tampaknya sedang berada di titik nadir. Di saat para mediator internasional sibuk merajut benang-benang perdamaian di Kairo, Mesir, mesin perang Israel di Tel Aviv justru kedapatan bersiap untuk kembali memutar porosnya.
Kabar mengejutkan datang dari ruang kemudi militer Israel. Panglima Staf Angkatan Darat Israel, Jenderal Eyal Zamir, dilaporkan telah mengetok palu persetujuan atas draf rencana operasional untuk memulai kembali konfrontasi militer skala besar di Jalur Gaza.
Melansir laporan investigasi surat kabar Israel Haaretz dari sumber keamanan internal, rencana ofensif baru ini disusun dan disodorkan langsung oleh Panglima Komando Selatan, Mayor Jenderal Yanif Asour.
Di balik pintu rapat yang tertutup, Asour secara blak-blakan mengeklaim bahwa hingga hari ini, tidak ada satu pun aktor atau institusi internasional yang mampu (atau bahkan sekadar mau) mengemban tugas berat untuk melucuti senjata Hamas secara riil di lapangan.
“Cepat atau lambat, militer Israel tidak punya pilihan lain selain meluncurkan operasi ofensif total dan masif di Gaza,” cetus Asour dalam diskusi internal tersebut.
Pihak intelijen Israel menuding Hamas sengaja memanfaatkan momentum jeda pertempuran dalam beberapa bulan terakhir untuk memulihkan struktur organisasi dan kapasitas militer mereka. Termasuk di antaranya membangun kembali jaringan terowongan bawah tanah yang sempat hancur lebur akibat bombardir udara.
Meredanya tensi militer Israel di front Iran dan Lebanon disinyalir menjadi alasan kuat mengapa komando militer Tel Aviv kini ingin kembali memfokuskan moncong meriamnya ke arah Gaza.
Meski faksi militer di Komando Selatan mendesak agar rencana ini segera dieksekusi, kabinet politik di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan belum memberikan lampu hijau resmi. Walau begitu, Netanyahu dikabarkan telah memerintahkan jajarannya untuk mempercepat segala bentuk persiapan logistik dan taktis di lapangan.
Siasat ‘Garis Kuning’ dan Ancaman Aneksasi
Ketakutan warga Gaza bukan tanpa alasan. Di bawah skenario yang berjalan hari ini, militer Israel telah mengunci pergerakan warga melalui apa yang dikenal sebagai “Garis Kuning” (The Yellow Line).
Garis demarkasi sepihak ini memisahkan area penempatan pasukan Israel di sisi timur dengan ruang gerak warga Palestina di sisi barat. Lewat pembatasan ketat ini, Israel secara de facto telah menduduki dan mengontrol hampir 60 persen total luas wilayah Jalur Gaza.
Jalan Buntu Kairo: Klausul Senjata yang Menjebak
Sementara itu, atmosfer di meja perundingan Kairo tak kalah sengit. Upaya perburuan status gencatan senjata permanen kini terbentur pada satu titik krusial yang sangat sensitif: nasib persenjataan faksi perlawanan.
Sumber diplomatik yang mengawal jalannya negosiasi membocorkan kepada kantor berita AFP bahwa faksi-faksi Palestina sebenarnya sudah melunak. Mereka menyetujui prinsip “pembatasan senjata” (arms confinement), dengan syarat mutlak bahwa pengelolaan senjata tersebut harus berada di bawah kendali otoritas atau komite bersama Palestina yang disepakati oleh semua faksi.
Seorang pejabat tinggi Palestina yang terlibat langsung dalam negosiasi membenarkan adanya formula bersyarat yang disepakati antara pihak Hamas dan mediator (Mesir, Qatar, dan Turki). Namun, ia pesimistis proposal kompromi ini bakal lolos.
“Israel dan Utusan Tinggi Dewan Perdamaian, Nikolay Mladenov, diprediksi kuat akan menolak mentah-mentah formula ini. Israel bersikeras bahwa seluruh pucuk senjata tanpa pengecualian harus diserahkan kepada Pasukan Stabilitas Internasional,” ujarnya.
Pasukan internasional yang dimaksud Israel merupakan bagian dari blueprint perdamaian yang sempat diajukan Presiden AS, Donald Trump. Dari sekian banyak poin draf yang disodorkan para mediator, urusan pelucutan senjata ini menjadi satu-satunya batu sandungan terbesar yang membuat negosiasi berjalan buntu.
| Status Negosiasi di Kairo | Posisi Faksi Palestina (Hamas & Koalisi) | Posisi Israel & Utusan Internasional |
| Prinsip Pengelolaan Senjata | Senjata dikelola oleh otoritas internal Palestina yang disepakati bersama. | Senjata wajib diserahkan total kepada Pasukan Stabilitas Internasional. |
| Sikap Terhadap Cetak Biru | Fleksibel dan menerima draf makro, namun menolak pelucutan senjata tanpa jaminan politik. | Bersikeras menerapkan 15 poin “Peta Mladenov”, termasuk pembubaran total sayap militer faksi. |
Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa pihaknya telah menunjukkan fleksibilitas yang sangat tinggi selama pertemuan di Kairo demi menghentikan pertumpahan darah. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi perdamaian yang adil tidak akan pernah terwujud jika komunitas internasional tidak menekan Israel untuk menghentikan pelanggaran di lapangan.
Peta jalan (roadmap) yang disodorkan Mladenov bulan lalu (yang berisi 15 poin intervensi PBB termasuk pembersihan senjata di Gaza) kini terasa bias di mata warga Palestina. Terlebih, sejak gencatan senjata parsial berjalan pada Oktober 2025 lalu, pelanggaran militer Israel di lapangan tercatat telah menewaskan 985 warga sipil dan melukai 3.097 orang lainnya.
Gaza kini berdiri di persimpangan jalan yang amat krusial. Dua tahun perang genosida telah merenggut hampir 73 ribu nyawa dan menghancurkan 90 persen wajah kota. Jika perundingan di Kairo layu sebelum berkembang dan rencana perang baru Jenderal Zamir dieksekusi, maka sisa-sisa kehidupan di atas tanah Gaza terancam musnah sepenuhnya.
Sumber: Diterjemahkan dan Diolah dari laporan Al Jazeera
