Serangan udara Israel di dalam dan sekitar wilayah yang disebut “garis kuning” di Jalur Gaza bukan semata upaya menghancurkan jaringan terowongan, melainkan bagian dari strategi memperpanjang pendudukan. Begitu penilaian Brigadir Hasan Jouni, pakar militer yang menilai pernyataan Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz hanyalah alasan politik untuk menjustifikasi kehadiran militer yang lebih lama.
Menurut Jouni, “penanganan terowongan” seperti yang diklaim Katz bukan pekerjaan singkat, bisa memakan waktu bertahun-tahun dan memerlukan kemampuan teknis tinggi. Dengan dalih itu, Israel menolak menarik pasukannya menjauh dari “garis kuning,” yang seharusnya menjadi batas mundur sesuai fase kedua Kesepakatan Perdamaian Trump tentang penghentian perang dan pertukaran tawanan.
Jouni menilai perubahan “garis kuning” dari batas mundur menjadi garis tempur permanen akan mengacaukan jadwal implementasi kesepakatan. Israel, katanya, menambahkan syarat baru terkait pembentukan pasukan internasional gabungan, yang berpotensi menunda eksekusi kesepakatan dalam “labirin waktu tanpa ujung.”
Sejak 10 Oktober, Israel menarik sebagian pasukan dari wilayah tengah dan selatan Gaza ke sepanjang garis kuning (sebuah area yang masih mencakup 53 persen wilayah Gaza) dan tetap menolak keluar hingga tahap kedua dimulai.
Selama dua tahun perang, jaringan terowongan bawah tanah terbukti mengubah wajah pertempuran. Terowongan memberikan fleksibilitas taktis bagi pejuang Palestina, memungkinkan mereka bergerak cepat dan menyaingi keunggulan udara Israel. “Fungsi inilah,” kata Jouni, “yang menjadikan perang Gaza sebagai bab baru dalam sejarah militer modern.”
Kini, setelah kesepakatan gencatan senjata sementara, Israel kembali menggencarkan serangan udara dan operasi pembunuhan terarah terhadap tokoh-tokoh perlawanan dengan dalih menegakkan kesepakatan. Jika pola ini berlanjut, Jouni memperingatkan, Israel akan menciptakan status quo baru di bawah senjata, bukan perdamaian, melainkan pendudukan yang disamarkan.
