Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus bergerak cepat dalam memperluas permukiman di Al-Quds, menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan sebenarnya dari langkah ini dan apa yang harus dilakukan Palestina untuk menghadapi ekspansi pemukiman tersebut.
Menurut pakar urusan Al-Quds dan permukiman, Khalil Tufakji, strategi Israel berfokus pada mengepung kawasan Palestina dengan permukiman Yahudi, kemudian mendirikan pos-pos permukiman di dalam lingkungan Palestina.
Setelah itu, kawasan Palestina diubah menjadi wilayah terfragmentasi di tengah lingkungan Yahudi, dengan tujuan mengintegrasikan Al-Quds Timur ke dalam Yerusalem Barat.
Tufakji menjelaskan bahwa antara tahun 1948 dan 1967, Al-Quds merupakan kota yang tidak terlalu diperhitungkan, tetapi kini Israel ingin menjadikannya sebagai pusat negara Zionis.
Otoritas Israel berencana mengesahkan pembangunan lebih dari 1.000 unit permukiman di Al-Quds Timur, termasuk 380 unit di permukiman “Nof Zion” dekat Jabal Mukaber, menurut laporan lembaga penyiaran Israel.
Selain itu, rencana tersebut mencakup pembangunan 650 unit permukiman antara “Har Homa” dan “Ramat Rachel” di dekat Sur Baher.
Tufakji juga menyoroti praktik ekspansi permukiman Israel di Al-Quds, termasuk perluasan batas kota dengan mengendalikan aspek geografis dan demografi, demi membentuk “Al-Quds Raya” sesuai konsep Zionis.
Ia menekankan bahwa dalam kawasan Kota Lama Al-Quds, wilayah permukiman Yahudi telah diperluas dari 5 dunam menjadi 130 dunam, serta dikelilingi oleh pos-pos permukiman dan taman-taman bertema Taurat.
Sementara itu, laporan lembaga penyiaran Israel menyebutkan bahwa Wali Kota Al-Quds mengajukan proposal kepada pemerintah untuk memperluas wilayah administratif Al-Quds agar mencakup permukiman-permukiman ilegal di Tepi Barat.
Menurut Wali Kota, langkah ini bertujuan memperkuat dominasi Yahudi di Al-Quds dan memastikan kota itu tetap menjadi “ibu kota Israel.”
Tujuan Israel di Al-Quds
Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, menyebutkan bahwa Israel memiliki tiga tujuan utama di Al-Quds yang menjelaskan mengapa rencana permukimannya semakin agresif:
1. Meng-Yahudikan Al-Quds, terutama di Kota Lama, dengan membangun permukiman di sekitarnya.
2. Menggunakan kebijakan ini sebagai alat untuk memperluas permukiman dan menguasai sebanyak mungkin lahan.
3. Memutus koneksi geografis antara berbagai wilayah Tepi Barat melalui aneksasi permukiman di Al-Quds dan Lembah Yordan, sehingga menghancurkan kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang berdaulat.
Menurut Barghouti, Israel berupaya mengubah lanskap dan geografi Tepi Barat dengan mencaplok wilayah dan memperluas permukiman melalui berbagai cara, termasuk tembok pemisah, pos pemeriksaan militer, dan jalan khusus pemukim Yahudi.
Ia menegaskan bahwa Israel tengah mengulangi strategi yang digunakannya pada 1948 di wilayah Al-Quds dan Tepi Barat.
Tujuan utama dari kebijakan ini, menurut Barghouti, adalah melemahkan keberadaan Palestina di Al-Quds dengan cara meng-Yahudikan kota tersebut, menyita properti warga Palestina, menciptakan kesulitan ekonomi agar mereka terpaksa meninggalkan kota, serta merusak struktur sosial dan ekonomi mereka.
Berdasarkan estimasi Israel, warga Palestina kini mencakup 39% dari total populasi Al-Quds (Timur dan Barat), angka yang dianggap mengkhawatirkan oleh pejabat Zionis.
Tanggapan Palestina
Barghouti menekankan bahwa ada tiga langkah utama yang dapat diambil untuk menghadapi ekspansi Israel di Al-Quds:
1. Memperkuat ketahanan warga Palestina di tanah mereka.
2. Mendukung warga Palestina yang masih bertahan di wilayahnya melalui program bantuan yang melibatkan semua pihak yang mampu berkontribusi.
3. Mewujudkan persatuan nasional Palestina, sebagaimana disepakati dalam perundingan di Beijing, dengan membentuk pemerintahan nasional yang bersatu.
Dia juga menegaskan bahwa langkah hukum atau diplomasi tidak cukup untuk menghentikan rencana Israel, dan solusi terbaik adalah perlawanan, perjuangan, serta gerakan boikot dan sanksi internasional untuk mengubah keseimbangan kekuatan.
Permukiman sebagai Kekuatan Politik Israel
Barghouti menambahkan bahwa pemukim Yahudi kini telah menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan elektoral yang signifikan di Israel, serta membentuk lobi yang beroperasi di berbagai negara.
Sementara itu, jurnalis spesialis isu Israel, Ihab Jabarin, tidak terkejut dengan percepatan ekspansi permukiman di Al-Quds dan Tepi Barat. Ia memperingatkan bahwa situasi ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih berbahaya dan sulit diprediksi.
Jabarin menjelaskan bahwa rencana ini merupakan bentuk pemenuhan janji koalisi pemerintah Israel kepada kelompok sayap kanan ekstrem sebelum 7 Oktober 2023. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi untuk mengalihkan perhatian publik dari krisis yang sedang dihadapi pemerintahan Netanyahu.
Menurutnya, Al-Quds adalah salah satu kota termiskin di Israel, sehingga banyak warga Yahudi enggan tinggal di sana. Oleh karena itu, Tel Aviv berupaya menggunakan strategi ekspansi permukiman sebagai cara untuk meningkatkan populasi Yahudi di kota tersebut.
Dia juga menyoroti kunjungan pejabat Israel ke Amerika Serikat, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang dikenal sebagai pendukung utama permukiman. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok pemukim kini semakin kuat secara ekonomi dan politik.
