Gerakan Perlawanan Islam Hamas menegaskan tidak berminat terlibat dalam struktur pemerintahan atau pengaturan administratif yang akan dibentuk di Jalur Gaza. Hamas menyebut prioritas saat ini adalah pembentukan Komite Dukungan Masyarakat sebagai otoritas sipil sementara yang akan mengelola pemerintahan di wilayah tersebut.
Juru Bicara Hamas di Gaza, Hazem Qassem, mengatakan kepada Quds News Network bahwa lembaga-lembaga pemerintahan yang saat ini masih berjalan di Gaza akan tetap menjalankan tugasnya hingga komite tersebut resmi mengambil alih kewenangan.
Qassem menjelaskan bahwa tahap kedua dari kesepakatan penghentian agresi Israel di Gaza bukan perkara sederhana. Menurutnya, fase ini “kompleks dan membutuhkan konsensus nasional,” meski ia menegaskan langkah-langkah menuju sikap nasional bersama sudah mulai terlihat.
Kesepakatan tahap pertama telah berjalan sejak 10 Oktober lalu, meliputi gencatan senjata, penarikan pasukan pendudukan Israel hingga garis yang disebut ‘garis kuning’, serta pertukaran tawanan.
Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan dimulainya tahap kedua kesepakatan, yang mencakup wacana penataan pemerintahan di Gaza, pembentukan “Pasukan Stabilitas Internasional”, serta proses pelucutan senjata di wilayah itu, isu yang menuai penolakan luas di Palestina.
Hazem Qassem menegaskan bahwa dinamika negosiasi menunjukkan satu hal penting: keberadaan pendudukan Israel di Gaza bersifat sementara sebagaimana tertulis dalam perjanjian. “Kami terus memantau hal ini bersama para mediator dan negara-negara penjamin, sambil tetap memegang teguh hak kami melawan pendudukan di tanah Palestina dengan cara yang kami anggap tepat,” ujarnya.
Sumber: Media Palestina
