Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza terus memburuk seiring pembatasan ketat terhadap masuknya bantuan. Dalam tajuk rencananya, harian Israel Haaretz menggambarkan situasi yang kian mengarah pada bencana terbuka: ancaman kelaparan meluas, sistem kesehatan runtuh, sementara ratusan ribu warga bertahan hidup di tenda-tenda rapuh atau bangunan yang nyaris roboh—tanpa listrik, air bersih, maupun sanitasi.
Mengutip data Pusat Koordinasi Sipil-Militer, Haaretz mencatat penurunan drastis arus bantuan ke Gaza. Sejak eskalasi perang dengan Iran, volume bantuan disebut anjlok hingga 80 persen. Dalam pekan pertama saja, hanya 590 truk yang berhasil masuk, jauh di bawah rata-rata mingguan sebelum perang yang mencapai sekitar 4.200 truk.
Dampaknya mulai terasa di lapangan. Harga pangan merangkak naik, sementara obat-obatan dan perlengkapan medis semakin langka di rumah sakit yang sudah kewalahan.
Di saat yang sama, ribuan pasien—baik anak-anak maupun orang dewasa—mendesak untuk segera dievakuasi. Namun sejak 28 Februari, Israel masih menutup akses mereka untuk dirujuk ke rumah sakit di Al-Quds Timur dan Tepi Barat. Padahal, fasilitas kesehatan di luar Gaza dinilai memiliki kapasitas lebih untuk menangani kasus-kasus kritis, setelah infrastruktur medis di dalam wilayah itu hancur.
Haaretz juga menyoroti berlanjutnya serangan militer Israel yang nyaris terjadi setiap hari. Serangan tersebut kerap diklaim menyasar kelompok bersenjata atau individu yang dicurigai, tetapi pada praktiknya menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar. Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober, tercatat 667 warga Palestina syahid dan 1.814 lainnya terluka akibat tembakan Israel.
Dalam penilaiannya, surat kabar itu menegaskan bahwa Israel tidak memperoleh keuntungan apa pun dari berlanjutnya situasi ini—baik secara moral maupun politik. Sebaliknya, citra negara itu semakin tergerus, dengan label seperti “genosida” dan “kejahatan terhadap kemanusiaan” kian melekat. Sorotan internasional juga menguat, termasuk penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu serta meluasnya gelombang boikot di kalangan akademisi dan pelaku ekonomi.
Menutup tajuknya, Haaretz mendesak pemerintah Israel untuk segera mencabut pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan, menghentikan hambatan terhadap kerja organisasi internasional, serta mengambil langkah nyata untuk memulihkan infrastruktur Gaza. Surat kabar itu juga menyerukan dimulainya kembali jalur negosiasi dengan Otoritas Palestina dan negara-negara Arab, sebagai fondasi bagi rekonstruksi yang berkelanjutan.
