Transformasi yang dipaksakan atas Gaza kini melampaui wacana bantuan dan rekonstruksi. Ia bergerak menuju perombakan struktur ekonomi dan keuangan masyarakatnya. Di tengah puing dan blokade, proyek “transformasi digital” diperkenalkan seolah sebagai pintu modernisasi.
Namun sejumlah lembaga hak asasi memperingatkan, di bawah realitas pendudukan dan pengepungan, digitalisasi bukan sekadar inovasi, ia berpotensi menjadi fase baru kontrol sistematis atas denyut kehidupan sehari-hari, melalui teknologi yang dapat diprogram, dibatasi, bahkan dimatikan seketika.
Euro-Med Human Rights Monitor memperingatkan adanya skema Israel–Amerika Serikat untuk membentuk Gaza sebagai ruang tanpa kedaulatan finansial. Uang tunai perlahan disingkirkan, diganti model ekonomi digital yang kuncinya berada di tangan entitas eksternal yang bersekutu dengan Israel.
Dalam skema ini, akses terhadap uang bukan lagi hak dasar, melainkan privilese yang bisa dibekukan dengan keputusan keamanan. Makanan, obat, dan tempat tinggal terancam menjadi sandera pertimbangan militer.
Ekonomi yang Bisa Diprogram
Peringatan itu mengemuka setelah pengusaha Israel sekaligus mantan perwira Unit Intelijen 8200, Liran Tankman, memaparkan di Washington gagasan membangun kembali Gaza lewat “pemulihan konektivitas digital dan ekonomi”. Ia menawarkan “tulang punggung digital yang aman” untuk pembayaran elektronik, pendidikan, layanan finansial, hingga sistem logistik menyerupai platform dagang global.
Di permukaan, dompet digital terdengar sebagai simbol kemajuan. Namun di baliknya tersimpan risiko pengawasan real-time dan pembatasan selektif atas dana warga, tanpa kedaulatan Palestina atas data, sistem, maupun mekanisme keberatan. Pembekuan aset dan penghentian transaksi dapat terjadi tanpa pengawasan independen dan jaminan prosedural yang efektif.
Masyarakat Tanpa Uang Tunai
Penulis dan peneliti HAM Muhammad Shehada menilai, menjadikan Gaza “masyarakat tanpa tunai” di bawah kontrol langsung Israel adalah perkembangan yang sangat berbahaya. Tentara dapat menentukan siapa yang berhak mengakses uang elektronik, dengan siapa ia boleh bertransaksi, berapa batasnya, dan siapa yang dibiarkan tanpa sumber daya untuk bertahan hidup.
Dalam model ini, jurnalis, pengkritik, dan aktivis rentan menjadi sasaran. Satu label keamanan yang samar bisa cukup untuk menangguhkan dompet digital seseorang—tanpa lembaga independen yang memverifikasi atau meninjau keputusan tersebut.
Warga Palestina yang hidup di bawah pemerintahan militer Israel tidak memiliki jalur banding efektif atas keputusan semacam itu. Kekhawatiran pun muncul: jika pembatasan perjalanan dapat diberlakukan tanpa penjelasan, mengapa akses atas uang tidak?
Shehada juga menyoroti dorongan Amerika Serikat agar “reformasi” Otoritas Palestina mengarah pada ekonomi non-tunai yang tunduk pada Israel, sementara tuntutan Eropa untuk membangun kembali sektor perbankan Gaza justru ditolak. Sebagai gantinya, sistem dompet digital di bawah pengawasan Israel dipromosikan.
Bahkan pengembangan internet berkecepatan tinggi disebut hanya akan difokuskan pada wilayah terbatas seperti “Rafah Baru”, mendorong relokasi penduduk ke area tertentu. Platform logistik “mirip Amazon” yang diusulkan pun diprediksi tetap berada dalam kendali Israel—membuka ruang pembatasan dan tekanan ekonomi lebih lanjut.
Dari Blokade Tunai ke Blokade Digital
Sejak Oktober 2023, Israel menghentikan masuknya uang tunai ke Gaza. Bank-bank lumpuh, penarikan dana nyaris mustahil. Beberapa cabang memang dibuka kembali secara terbatas, tetapi tanpa suplai likuiditas baru. Krisis akses terhadap uang dan layanan dasar pun semakin dalam.
Menurut Euro-Med Monitor, beralih dari blokade tunai ke sistem digital di bawah otoritas keamanan Israel bukanlah solusi. Ia hanya mengemas ulang krisis dalam bentuk yang lebih “cerdas”: layanan dasar bisa dihubungkan dengan kepatuhan keamanan atau politik. Bantuan, gaji, hingga aktivitas dagang dapat berubah menjadi alat klasifikasi dan kontrol, memperkuat diskriminasi sistematis serta menggerus hak ekonomi dan sosial.
Risiko Pemerasan dan Kelaparan Terstruktur
Lembaga itu memperingatkan bahwa sistem finansial digital di bawah kendali Israel berpotensi menjadi instrumen pemerasan menyeluruh. Dompet digital bisa dibekukan, individu bisa dicap dengan label keamanan longgar, dan akses terhadap dana dihentikan, tanpa jalur banding nyata.
Lebih jauh, jika distribusi bantuan dikaitkan dengan verifikasi biometrik atau sistem identifikasi digital di bawah pendudukan, kerja kemanusiaan berisiko berubah menjadi mekanisme pengumpulan data dan klasifikasi keamanan. Hak atas pangan dan obat dapat menjelma alat tekanan. Ini bertentangan dengan hukum humaniter internasional yang melarang hukuman kolektif dan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.
Rekonstruksi yang Berdaulat
Euro-Med menegaskan, rekonstruksi bermakna hanya mungkin jika disertai kedaulatan penuh Palestina atas sumber daya, data, dan infrastruktur; pemisahan tegas antara fungsi kemanusiaan dan kepentingan keamanan; serta penyediaan alternatif non-digital agar kelompok paling rentan tidak tersisih. Mekanisme banding independen atas pembekuan atau pembatasan dana juga mutlak diperlukan.
Memberi kekuatan pendudukan kendali tambahan atas kehidupan finansial warga (atas nama modernisasi) bukanlah jalan menuju pemulihan. Ia justru mengukuhkan sistem kontrol yang tidak sah, mengubah teknologi menjadi perpanjangan blokade, dan menjadikan keberlangsungan hidup sendiri bergantung pada satu keputusan keamanan yang tak dapat digugat.
Di Gaza, ancaman kini tak hanya datang dari langit atau darat. Ia merayap sunyi melalui layar dan kode, di mana satu sentuhan tombol dapat menentukan siapa yang tetap bisa membeli roti, dan siapa yang tidak.
