Situs berita Israel Walla mengungkap laporan yang disampaikan ke kantor Kepala Staf Militer Israel menyebut warga Palestina di Tepi Barat telah mencapai “batas kesabaran” akibat eskalasi kebijakan keamanan menjelang Ramadan.
Menurut laporan itu, badan keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet, memperingatkan bahwa stabilitas hanya dapat dijaga melalui keseimbangan rapuh antara penegakan hukum yang keras dan penghormatan terhadap kebebasan beribadah serta status quo di Masjid Al-Aqsa.
Dialog pejabat keamanan Israel dengan warga Palestina dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan perubahan nada. Jika sebelumnya warga masih menerima langkah-langkah ketat pasca 7 Oktober 2023, kini tuntutan bergeser.
“Bukan lagi soal meminta kemudahan, tetapi menuntut hak-hak dasar,” kata seorang sumber keamanan Israel yang dikutip Walla. Ia menggambarkan suasana sebagai kondisi di mana kelompok luas masyarakat merasa “terpojok tanpa jalan keluar”.
Di lapangan, operasi militer Israel di Tepi Barat terus berlangsung hampir setiap hari, mulai dari penggerebekan, penangkapan, hingga perluasan permukiman. Data resmi Palestina mencatat 1.114 warga tewas, termasuk 230 anak-anak, sekitar 11.500 terluka, dan hampir 22 ribu orang ditahan sejak gelombang eskalasi terbaru.
Peringatan PBB soal Perampasan Lahan
Di tengah situasi itu, Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, memperingatkan percepatan perampasan tanah Palestina tidak akan menghadirkan stabilitas. Pernyataan itu merespons keputusan Israel yang untuk pertama kalinya sejak 1967 menyetujui kebijakan pendaftaran lahan Palestina sebagai “tanah negara”.
Keputusan tersebut berimplikasi luas: setiap lahan di Area C (sekitar 61 persen wilayah Tepi Barat) yang tak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh warga Palestina berpotensi dicatat atas nama negara Israel. Area C, berdasarkan Perjanjian Oslo II, seharusnya berstatus sementara di bawah kendali Israel hingga tercapai kesepakatan final pada 1999, kesepakatan yang tak pernah terwujud.
Lazzarini menegaskan, perluasan permukiman dan penyitaan tanah hanya akan memperdalam ketidakstabilan dan menjauhkan prospek perdamaian yang telah lama dijanjikan.
Sumber: Media Israel, Anadolu Agency
