Pertemuan yang disebut sebagai Board of Peace (Dewan Perdamaian) menandai babak baru bagi Jalur Gaza. Tajuknya terdengar menjanjikan: rekonstruksi dan pengaturan keamanan multilateral. Namun di balik bahasa diplomatik itu, para analis melihat pertarungan yang jauh lebih dalam, soal siapa yang memegang rujukan politik, bagaimana Gaza akan diperintah, dan dengan syarat apa keamanan pascaperang ditegakkan. Ini bukan lagi sekadar perdebatan tentang senjata, melainkan tentang bagaimana persoalan Palestina akan didefinisikan pada fase berikutnya.
Meski komitmen dana yang dijanjikan menembus miliaran dolar, isu yang paling dominan justru “pelucutan senjata” dan skema keamanan transisi. Mengemuka pula wacana pembentukan pasukan stabilisasi internasional serta kepolisian sementara. Fokus ini membuat sebagian pengamat menilai pendekatan yang ditawarkan berupaya mereduksi krisis Gaza menjadi persoalan tata kelola dan senjata, bukan isu politik yang berakar pada pendudukan dan konflik panjang.
Yang juga mencolok adalah absennya representasi politik resmi Palestina dalam forum tersebut. Sebagai gantinya, yang hadir adalah komite teknokrat administratif. Situasi ini memicu kekhawatiran akan adanya pembentukan ulang otoritas penguasa di Gaza di bawah payung internasional, sementara di lapangan, Israel masih menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza, tanpa kejelasan soal mekanisme penarikan diri atau jaminan politik di masa depan.
Dinilai Condong ke Narasi Israel
Peneliti politik Ahmad Al-Tanani menilai pertemuan itu memperlihatkan “tingkat keberpihakan yang belum pernah terjadi sebelumnya” di dalam Dewan Perdamaian terhadap narasi Israel. Menurutnya, mayoritas intervensi lebih banyak membahas senjata perlawanan dan manajemen internal Gaza, sembari mengabaikan akar krisis, yakni pendudukan.
Kepada Quds News Network, Al-Tanani mengatakan bahwa indikasi keberpihakan sebenarnya sudah diperkirakan, tetapi “tidak pada tingkat seperti ini.” Ia menyoroti sejumlah figur berpengaruh di dewan tersebut, bersama pihak dari pemerintahan Amerika Serikat, yang memusatkan perhatian pada rencana investasi dan ekonomi, selaras dengan pendekatan yang pernah diusung pemerintahan Presiden AS saat itu, Donald Trump, yang memandang Gaza dari sudut ekonomi-keamanan.
Menurut Al-Tanani, kecenderungan ini berisiko mencabut dimensi politik dari inti konflik dan menggesernya menjadi isu tata kelola, manajemen, dan investasi. Ia juga memperingatkan adanya upaya melompati sistem politik resmi Palestina dengan menggantinya melalui komite teknokrat yang merujuk pada Dewan Perdamaian. Jika itu terjadi, struktur politik Gaza berpotensi dibentuk ulang di luar kerangka nasional yang selama ini diakui.
Ia menambahkan, absennya pembahasan serius mengenai penarikan Israel (padahal kontrol atas lebih dari setengah wilayah Gaza masih berlangsung) merupakan titik rawan. Mengabaikan isu ini, katanya, bisa melanggengkan kondisi “sementara yang menjadi permanen,” seperti yang pernah terjadi di wilayah Palestina lainnya. Ia juga mengingatkan bahaya menjadikan rekonstruksi sebagai alat tekan politik melalui syarat pelucutan senjata.
Perang Hibrida dengan Instrumen Rekonstruksi
Analis politik Wisam Afifa menilai pertemuan 19 Februari 2026 bukan sekadar konferensi rutin. Ia menyebutnya sebagai deklarasi pergeseran medan perang, dari deru pesawat tempur menuju bahasa pendanaan, jadwal implementasi, dan skema penyebaran keamanan.
Afifa menjelaskan bahwa komitmen dana lebih dari 7 miliar dolar, ditambah 10 miliar dolar dari Amerika, dibarengi pembahasan soal pasukan stabilisasi internasional yang dapat mencapai 20 ribu personel, serta kepolisian transisi berjumlah 12 ribu anggota. Namun satu istilah terus berulang dalam diskusi: pelucutan senjata.
Bagi Afifa, formula yang ditawarkan tampak sederhana di permukaan: rekonstruksi dan pangan sebagai imbalan keamanan, senjata ditukar stabilitas. Tetapi di balik itu, ia melihat model “perang hibrida lewat rekonstruksi,” di mana tata kelola dan keamanan dibentuk ulang melalui pendanaan bersyarat, legitimasi internasional, dan kekuatan multinasional, tanpa keterlibatan langsung kehendak politik rakyat Palestina.
Kota Rafah disebut-sebut sebagai laboratorium awal penerapan model tersebut. Jika berhasil, skema ini bisa diperluas ke seluruh Gaza. Afifa memetakan tiga opsi yang mungkin dihadapi kelompok perlawanan: penolakan dan konfrontasi dengan risiko mahal, kompromi politik melalui reposisi senjata dengan jaminan jelas, atau menunggu yang berpotensi berujung pada pelemahan bertahap tanpa syarat.
Ia menegaskan, pertarungan pascaperang tidak akan ditentukan di ruang konferensi tertutup, melainkan di kemampuan setiap skema menjawab kebutuhan dasar warga: roti, perbatasan yang terbuka, rumah sakit yang berfungsi, sekolah yang kembali berjalan. Siapa yang mampu menjamin hal-hal mendasar itu, dialah yang akan memenangi pertarungan politik.
Kekhawatiran Wali Internasional
Sementara itu, peneliti isu Israel Sulaiman Basharat menilai sidang perdana Dewan Perdamaian justru melahirkan lebih banyak kekhawatiran daripada kepastian. Ia melihat adanya irisan jelas antara pidato Amerika dan tujuan Israel, terutama dalam mengaitkan rekonstruksi serta kondisi kemanusiaan dengan penyerahan senjata perlawanan.
Menurut Basharat, pendekatan ini merupakan reproduksi konsep perang terhadap Palestina dengan instrumen berbeda, di bawah judul pelucutan senjata. Ia memperingatkan bahwa skema tersebut bisa menjadi jalan untuk merekayasa ulang lanskap politik dan keamanan Gaza sesuai visi bersama Amerika-Israel.
Ia juga menyoroti bagaimana entitas politik Palestina seolah dilebur dalam forum itu. Ketua komite administratif, Ali Shaath, tidak diberi deskripsi politik yang setara dengan peserta lain. Hal ini, menurutnya, mencerminkan kecenderungan menempatkan referensi Palestina di bawah payung internasional yang lebih luas, membuka jalan bagi Gaza dengan label “internasional di bawah perwalian,” bukan sepenuhnya nasional.
Di saat yang sama, meskipun Dewan Perdamaian bersidang dan wacana pasukan stabilisasi digulirkan, Israel tetap bergerak berdasarkan kalkulasi keamanan dan politiknya sendiri. Basharat mengingatkan adanya kekhawatiran bahwa model kontrol yang diterapkan di Tepi Barat dapat ditransfer ke Gaza. Ia juga mengkritik ketiadaan jadwal yang jelas dan rencana implementasi terperinci, yang menurutnya berpotensi menjadikan rekonstruksi sebagai alat tawar politik, terutama terkait isu senjata perlawanan.
