RAMALLAH — Pengerahan kekuatan militer Israel di Tepi Barat kini memasuki babak baru yang jauh lebih mengancam. Keputusan Tel Aviv yang mendadak meniup pluit perang dengan memobilisasi 26 batalyon militer serta meluaskan skala operasinya dinilai para pengamat bukan sekadar respons atas isu keamanan biasa.
Di balik pengerahan pasukan secara masif ini, terselip syahwat politik mendalam untuk merombak total peta demografi dan geografi wilayah Tepi Barat.
Eskalasi besar-besaran ini menyusul rentetan ketegangan yang berulang kali pecah antara militer dan pemukim Yahudi melawan warga lokal Palestina, termasuk peristiwa berdarah di Desa Tel, selatan Nablus.
Insiden tersebut menjadi titik balik pembuktian bahwa bentrokan di lapangan kini mengarah pada tahap yang jauh lebih destruktif di tengah genjotnya ekspansi pemukiman ilegal dan ancaman pengusiran paksa.
Laporan koresponden Al Jazeera, Salam Khader, memperlihatkan peta sebaran baru dari pergerakan militer Israel. Setelah berbulan-bulan melumat wilayah utara seperti Kamp Jenin, Tulkarm, dan Tubas (yang mengakibatkan ratusan keluarga terusir serta infrastruktur warga hancur digusur) fokus serbuan kini resmi digeser ke wilayah tengah dan selatan Tepi Barat.
Berdasarkan data PBB, teror pemukim Yahudi telah menembus angka lebih dari 1.300 serangan sejak awal tahun ini. Kawasan Hebron, yang dikepung puluhan pemukiman dan outpost (pos pemukiman ilegal), menjadi salah satu titik yang paling berdarah.
Serbuan serupa juga meluas hingga ke Yerusalem dan Bethlehem, beriringan dengan eksekusi skema “E1” yang didesain khusus untuk menyambungkan blok-blok pemukiman raksasa Israel guna memutus wilayah Palestina secara permanen.
Strategi ‘Membelah Gaza’ yang Diimpor ke Tepi Barat
Pengamat militer dan strategis, Brigadir Jenderal Hassan Joni, menilai skala pengerahan armada tempur Israel melampaui logika penanganan krisis keamanan biasa. Jumlah batalyon yang diturunkan mengunci perhatian bila dibandingkan dengan porsi di garis depan lainnya.
“Sebelumnya, militer Israel menyiagakan 23 batalyon di Tepi Barat, berbanding jauh dengan 8 batalyon di perbatasan Lebanon dan 5 batalyon di Jalur Gaza. Angka ini menegaskan betapa krusialnya Tepi Barat bagi institusi militer Israel, sekaligus membeberkan adanya ambisi strategis yang jauh lebih dalam dari sekadar memelihara ketertiban,” tegas Hassan Joni.
Joni menambahkan bahwa Tel Aviv sengaja mengeksploitasi setiap insiden kecil di lapangan sebagai batu loncatan untuk mengesekusi agenda lamanya secara bertahap.
Tujuan akhirnya sangat transparan: merebut kontrol penuh atas Tepi Barat. Caranya dioperasikan secara dingin, yaitu memecah konsentrasi populasi Palestina, mengisolasi antar-kota dan desa melalui pos pemeriksaan, serta menyambungkan pos-pos pemukiman ilegal Yahudi demi mengubah tatanan geografis dan demografis secara permanen.
Perintah Langsung dari Panggung Politik Tel Aviv
Pengerahan 26 batalyon ini dinilai sebagai instruksi murni dari panggung politik kabinet Israel, bukan sekadar kalkulasi taktis para jenderal di lapangan. Melambungnya angka serangan pemukim Yahudi memperlihatkan adanya ‘restu’ dan jaminan perlindungan penuh dari pemerintah.
Keterlibatan menteri-menteri ekstremis seperti Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir mempercepat eskalasi ini. Ben-Gvir bahkan secara terbuka berulang kali mendesak agar kota-kota di Tepi Barat diratakan menggunakan metode brutal yang sama seperti yang mereka terapkan di Jalur Gaza.
Pada akhirnya, pengerahan pasukan tempur skala besar, penetrasi pemukiman ilegal, hingga aksi teror pemukim bersenjata adalah satu paket skema utuh. Ini bukan lagi soal perburuan kelompok bersenjata, melainkan proyek politik jangka panjang untuk menghapus identitas Palestina dan mencaplok tanah Tepi Barat secara keseluruhan.
