Diresmikan dengan gegap gempita di Davos, “Majelis Perdamaian” atau Board of Peace (BOP) Donald Trump kini dituding tak lebih dari sekadar instrumen penggalangan dana dan tameng politik bagi manuver Israel. Alih-alih membawa roti dan kedamaian, lembaga ini justru terjebak dalam skema investasi yang mengabaikan nasib warga Gaza di lapangan.
Ketika Donald Trump meresmikan BOP pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, narasi yang dibangun adalah sebuah era baru diplomasi transaksional. Syaratnya unik sekaligus kontroversial, negara yang ingin menjadi anggota tetap harus menyetor US$ 1 miliar ke dana khusus di bawah pengawasan Trump. Jika tidak, keanggotaan hangus dalam tiga tahun.
Namun, lima bulan berselang, kemegahan karpet merah Davos itu tak berbekas di Gaza. Pengamat melihat lembaga ini sedang “batuk-batuk” menjalankan misinya. Gencatan senjata yang seharusnya dijaga justru bolong di sana-sini, sementara ancaman kelaparan dan penyakit kian nyata.
Laporan terbaru dari Politico menyebutkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah bertemu dengan Duta Besar AS Mike Huckabee dan Nickolay Mladenov, diplomat Bulgaria yang ditunjuk Trump sebagai Direktur Eksekutif Majelis ini. Agenda mereka: mengevaluasi kinerja lembaga yang dianggap memble dan berjanji memperbaikinya per Oktober mendatang. Namun bagi banyak pihak, ini hanyalah upaya mengulur waktu.
Investasi Tanpa Manusia
Analis politik Ahmad Al-Tantani dalam program Scenario memberikan kritik pedas. Menurutnya, Majelis Perdamaian telah bermutasi menjadi sekadar “sampul” bagi kelanjutan agresi Israel. “Netanyahu ingin menggunakan penderitaan rakyat Palestina sebagai komoditas kampanye pemilunya,” ujar Tantani.
Senada dengan itu, Profesor Ilmu Politik Universitas Qatar, Ahmed Jamil Azm, menyoroti ketimpangan antara janji dan realitas. Kesepakatan awal menjanjikan 600 truk bantuan per hari untuk rekonstruksi Gaza. Kenyataannya? Truk yang masuk tak pernah lebih dari 200 unit.
Azm menilai ada cacat logika dalam pembentukan majelis ini. Lokasi peluncuran di Davos—kiblat kapitalisme global—menunjukkan bahwa Trump ingin mengubah Gaza menjadi proyek investasi tanpa melibatkan orang Gaza itu sendiri.
“Mengapa para menteri anggota Majelis ini tidak datang ke Gaza dan bicara langsung dengan warga Palestina? Mengapa semua urusan hanya diserahkan kepada Amerika dan Mladenov?” gugat Azm.
Kambing Hitam Bernama Hamas
Di seberang meja, perspektif Amerika menawarkan sudut pandang berbeda. Kenneth Katzman, peneliti studi strategis, berargumen bahwa kegagalan Majelis Perdamaian berakar pada masalah keamanan. Baginya, investor mustahil masuk ke Gaza selama Hamas masih berkuasa dan memegang senjata.
“Suasananya tidak kondusif untuk kerja Majelis Perdamaian. Eskalasi justru sangat mungkin terjadi jika demiliterisasi tidak dilakukan,” kata Katzman.
Tudingan ini dibalas telak oleh Al-Tantani dan Jamil Azm. Mereka mengingatkan bahwa Hamas telah berulang kali menyatakan kesiapan menyerahkan kekuasaan administratif dan menghubungkan isu persenjataan dengan jalur politik yang jelas. Anehnya, diskusi soal pelucutan senjata ini hanya terjadi di koridor Washington dan Tel Aviv tanpa melibatkan konsensus faksi-faksi Palestina secara adil.
Surat Ancaman dari April
Ketegangan ini dipertegas oleh bocoran surat dari Times of Israel. Pada April lalu, Nickolay Mladenov dan penasihat Majelis, Aryeh Lightstone, mengirim surat kepada Ali Shaath, Ketua Komite Nasional Palestina untuk Manajemen Gaza.
Isinya bernada ancaman: jika Hamas menolak melucuti senjata, perang akan meletus kembali. Dalam surat itu, mereka menegaskan bahwa Israel tidak bisa diharapkan untuk menghentikan serangan atau menjamin masuknya bantuan kemanusiaan jika syarat tersebut tidak dipenuhi.
Dengan mekanisme yang lebih mirip “klub investasi eksklusif” daripada lembaga kemanusiaan, Majelis Perdamaian kini berada di persimpangan jalan. Antara menjadi juru selamat yang membawa perubahan nyata, atau sekadar menjadi catatan kaki dalam sejarah diplomasi Amerika yang gagal di Timur Tengah.
Sumber: Al Jazeera
