— Parlemen Penjajah Israel tengah mempercepat pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur penerapan hukuman mati bagi tahanan Palestina yang dituduh terkait penyerangan pemukim Israel. Selain memicu perdebatan soal hak asasi manusia, kebijakan ini dinilai berpotensi menutup ruang pertukaran tahanan di masa mendatang.
RUU tersebut mengatur percepatan eksekusi dalam waktu relatif singkat setelah vonis dijatuhkan, disertai pembatasan ruang banding serta ketiadaan mekanisme pengampunan. Dalam praktiknya, pengadilan militer penjajah di Tepi Barat (yang selama ini mengadili warga Palestina) akan menjadi institusi utama dalam penerapan aturan ini.
Sejumlah analis menilai desain kebijakan tersebut secara tidak langsung menghilangkan fungsi tahanan sebagai instrumen negosiasi. Selama ini, tahanan Palestina, termasuk yang dijatuhi hukuman berat, kerap menjadi bagian dari kesepakatan pertukaran antara penjajah Israel dan faksi perlawanan Palestina seperti Hamas.
“Dengan eksekusi yang dipercepat dan tanpa ruang intervensi politik, peluang mempertahankan tahanan untuk kepentingan negosiasi praktis tertutup,” ujar pengamat kawasan Timur Tengah.
Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingatkan bahwa penerapan hukuman mati dalam konteks konflik berisiko melanggar prinsip hak hidup dan peradilan yang adil. Uni Eropa juga menegaskan penolakannya terhadap hukuman mati dan mendorong penghapusannya secara global.
Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menilai kebijakan tersebut berpotensi diskriminatif, mengingat sistem peradilan militer yang digunakan hanya berlaku bagi warga Palestina.
Di dalam internal Israel, organisasi HAM seperti B’Tselem turut menyoroti ketimpangan dalam penerapan hukum serta dampaknya terhadap hak-hak dasar tahanan.
Sejumlah pihak memperingatkan bahwa jika disahkan, RUU ini tidak hanya mengubah pendekatan hukum pidana, tetapi juga berpotensi mempersempit jalur diplomasi yang selama ini berlangsung melalui mekanisme pertukaran tahanan.
Pembahasan RUU masih berlangsung dan menunggu keputusan akhir parlemen penjajah Israel.
