MARMARIS, TURKI – Eskalasi upaya sipil internasional untuk menembus blokade ilegal di Jalur Gaza memasuki babak baru. Sebanyak 54 kapal yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla (GSF) dijadwalkan bertolak dari Pelabuhan Marmaris, Turki, pada Kamis (14/5/2024) pukul 06.00 waktu setempat.
Misi kemanusiaan ini dilakukan bertepatan dengan momentum peringatan Hari Nakba, sebagai bentuk protes terhadap genosida dan pendudukan berkepanjangan yang dilakukan Israel atas Palestina.
Koordinator Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Dr. Maimun Herawati, mengonfirmasi kesiapan armada tersebut langsung dari lokasi pemberangkatan. Ia menyatakan bahwa konvoi laut ini merupakan gabungan kekuatan dari berbagai aliansi kemanusiaan dunia.
“Di belakang saya adalah kapal-kapal yang insyaallah besok akan berangkat mendobrak blokade ilegal Gaza. Bersama Global Summit Flotilla ada 54 kapal, yang nantinya akan bergabung dengan lima kapal dari Freedom Flotilla Coalition,” ujar Dr. Maimun dalam pernyataan resminya.
Delegasi Indonesia dan Perlindungan WNI
Indonesia mengirimkan perwakilan khusus dalam misi berisiko tinggi ini. Menurut Maimun, terdapat lima orang delegasi dan satu orang perwakilan media asal Indonesia yang ikut serta dalam kapal tersebut.
Guna mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan di perairan internasional (mengingat rekam jejak militer Israel yang kerap melakukan intervensi keras) pihak GPCI terus berkoordinasi dengan pemerintah RI.
“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan kedutaan besar di sekitar Timur Tengah untuk memastikan jika terjadi sesuatu, pemerintah mengetahui kondisi warga negaranya,” tambahnya.
Tekanan Politik dan Konvoi Jalur Darat
Misi kali ini tidak hanya bergerak melalui jalur laut. Secara paralel, sebuah konvoi darat besar yang membawa bantuan medis juga sedang bergerak menuju titik akhir di Gaza.
“Saat ini sedang bergerak konvoi darat dari Aljazair dan Tunisia menuju Libya. Mereka akan berangkat bersama-sama menuju Mesir dan berakhir di Gaza dengan membawa ambulans, truk bantuan, serta sekitar 1.000 lebih aktivis dari wilayah Maghreb,” jelas Maimun.
Ia menekankan bahwa meski aksi fisik di laut dan darat sangat penting, target utama gerakan ini adalah ranah politik global. GSF mendesak pemerintah dunia untuk menghentikan standar ganda dan segera mengakhiri pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel di Palestina, Lebanon, hingga Iran.
Tantang Impunitas dan Ancaman Militer
Pihak GSF dalam rilis resminya menyatakan bahwa keputusan untuk tetap berlayar diambil meski adanya ancaman kekerasan dari Pasukan Pendudukan Israel. Sebelumnya, pada akhir April lalu, dilaporkan terjadi insiden penculikan dan penganiayaan terhadap relawan hak asasi manusia internasional oleh otoritas terkait di perairan internasional.
“Risiko strategis dari ketidaktindakan jauh lebih besar daripada risiko berlayar. Di tengah sistem kesehatan Gaza yang runtuh, armada medis ini adalah intervensi kemanusiaan langsung yang dipimpin oleh warga sipil,” tulis pernyataan resmi GSF.
Misi ini didukung oleh peserta dari 45 negara, termasuk perwakilan dari komunitas tertindas lainnya seperti Rohingya. Mereka menuntut pertanggungjawaban hukum internasional melalui Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap pihak-pihak yang membiarkan atau mendukung aksi “bajak laut negara” di perairan internasional.
Pelepasan armada Kamis (14/5) juga akan diikuti oleh aksi solidaritas global di darat, di mana lebih dari 400 demonstrasi di 47 negara telah direncanakan pada 15-16 Mei untuk mendukung para relawan dan kemerdekaan Palestina.
