Spirit of Aqsa, Palestina- Menteri Luar Negeri Turki, Mevlüt Çavuşoğlu, mengatakan, pemerintah Turki menolak permintaan zionis Israel untuk mendeportasi salah satu anggota pejuang Gaza dari kelompok Hamas.
Mevlüt Çavuşoğlu mengatakan, zionis Israel menyampaikan permintaan tersebut saat Menteri Pertahanan Zionis Israel, Benny Gantz, berkunjung ke Ankara, Turki beberapa waktu lalu.
“Kami tidak memenuhi permintaan terkait Hamas. Kami tidak melihat Hamas sebagai organisasi teroris,” kata Cavusoglu, dikutip Turki Sozcu, Senin (14/11).
Seorang analis kebijakan luar negeri dan keamanan yang berbabis di Ankara, Omer Okizilcik, mengatakan, Presiden Turki, Recep Tayyib Erdogan ingin membawa perdamaian di Timur Tengah. Turki juga ingin menjadi mediator Israel dan Palestina. Sementara, deportasi anggota Hamas bisa mengacaukan hal tersebut.
“Kami ingat bahwa, sebelum hubungan Turki-Israel rusak, Turki adalah perantara yang jujur antara pihak Palestina dan pihak Israel, dan saya pikir Turki berharap untuk membangun kembali itu,” katanya.
Okizilcik mengatakan, Turki tidak mengklasifikan Hamas sebagai organisasi teroris dan tidak ada kerangka hukum untuk mendeportasi anggotanya.
Di sisi lain, Okizilcik percaya keputusan Turki tersebut tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral Turki dan Zionis Israel. Justru sebaliknya, hubungan itu akan menegang jika Benjamin Netanyahu kembali ke kursi pemerintahan zionis Israel.
Dia menyebut, Erdoga memiliki hubungan yang tegang dengan Netanyahu. Erdogan dan Netanyahu saling sindir selama bertahun-tahun.
Pada 2018, Erdogan pernah menegaskan pembunuhan puluhan pengunjuk rasa palestina oleh pasukan penjajah Israel adalah genosida.
Setelah itu, Netanyahu men-tweet, “Erdogan adalah salah satu pendukung terbesar Hamas dan tidak ada keraguan bahwa dia sangat memahami terorisme dan pembantaian. Saya menyarankan agar dia tidak mengkhotbahkan moralitas kepada kita.”
Erdogan menanggapi dengan tweeting bahwa perdana menteri Israel mengepalai “negara apartheid.”
“Pemulihan hubungan Turki-Israel [dan] normalisasi hubungan tidak didasarkan pada apa pun mengenai Palestina dan partai-partai Palestina, tetapi lebih pada realitas geopolitik dan energi serta realitas ekonomi,” kata zkizilcik. “Ini adalah pendekatan kepentingan bersama.”
