Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri telah menyetujui penjualan potensial bom, peralatan penghancur, dan senjata lainnya kepada Israel senilai sekitar $3 miliar.
Kongres telah diberitahu tentang penjualan senjata ini pada Jumat sore dalam kondisi darurat, melewati prosedur biasa yang memungkinkan anggota Komite Hubungan Luar Negeri DPR dan Senat untuk meninjau dan meminta informasi tambahan sebelum pemberitahuan resmi kepada Kongres.
Paket senjata ini mencakup 35.529 bom serba guna seberat sekitar 1.000 kg dan 4.000 bom penghancur bunker dengan berat yang sama, yang diproduksi oleh General Dynamics.
Pentagon menyatakan bahwa pengiriman senjata akan dimulai pada 2026, tetapi menambahkan bahwa “sebagian dari pembelian ini mungkin berasal dari stok persenjataan AS,” yang dapat memungkinkan pengiriman segera untuk beberapa senjata.
Paket kedua senilai $675 juta terdiri dari 5.000 bom seberat 500 kg, lengkap dengan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bom konvensional yang tidak berpemandu menjadi senjata berpemandu.
Pengiriman paket ini dijadwalkan pada 2028.Pemberitahuan ketiga mencakup pengiriman buldoser buatan Caterpillar senilai $295 juta.
Ini adalah kedua kalinya dalam satu bulan pemerintahan Trump mengumumkan keadaan darurat untuk mempercepat penjualan senjata ke Israel.
Sebelumnya, pemerintahan Joe Biden juga menggunakan kewenangan darurat untuk menyetujui penjualan senjata ke Israel tanpa melalui tinjauan Kongres.
Pada Senin lalu, pemerintahan Trump membatalkan kebijakan era Biden yang mengharuskan laporan tentang kemungkinan pelanggaran hukum internasional terkait senjata yang diberikan AS kepada sekutunya, termasuk Israel.
Sementara itu, gencatan senjata di Gaza telah dicapai setelah agresi militer Israel selama 15 bulan yang menewaskan dan melukai lebih dari 160.000 orang serta menyebabkan kehancuran besar yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia II.
Pada Kamis lalu, pertukaran tahanan tahap pertama telah selesai, setelah kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari lalu berkat mediasi Qatar, Mesir, dan AS.
Tahap pertama yang berlangsung selama enam minggu akan berakhir pada Sabtu ini. Namun, Israel menolak bernegosiasi untuk tahap kedua dan justru berusaha memperpanjang tahap pertama guna mendapatkan lebih banyak tahanan mereka di Gaza tanpa berkomitmen untuk mengakhiri perang.
Sumber: Al Jazeera, Reuters
