MANCHESTER – Shams Sadiq (51) sama sekali tidak pernah menyangka bahwa kepulangannya dari liburan singkat akan menjadi awal dari konfrontasi panjang melawan otoritas keamanan Inggris.
Saat melangkah keluar dari garbarata pesawat di Bandara Manchester pada 11 Mei 2026, yang ia bayangkan hanyalah menyelesaikan proses imigrasi lalu pulang ke rumah. Namun, apa yang terjadi di balik bilik paspor justru menyeret pengusaha paruh baya ini ke dalam realitas dunia spionase yang selama ini hanya ia tonton di layar bioskop.
Sadiq dicegat di bagian pemeriksaan paspor. Petugas memintanya masuk ke ruang tunggu khusus untuk “wawancara keamanan” mendalam. Belakangan ia tahu, dirinya dihentikan di bawah aturan Schedule 7 (Lampiran 7) dari Undang-Undang Terorisme Inggris.
Schedule 7 adalah sebuah pasal karet kontroversial yang memberikan wewenang absolut bagi aparat di bandara untuk menghentikan, menginterogasi, dan menggeledah pelancong secara sepihak, bahkan tanpa perlu adanya bukti atau kecurigaan awal yang jelas bahwa orang tersebut telah melakukan pelanggaran hukum.
Di dalam ruang interogasi yang pengap, dua detektif berpakaian sipil langsung menyita seluruh gawai elektronik dan koper bawaannya. Mereka memaksa Sadiq menyerahkan seluruh kata sandi ponsel dan akun pribadinya.
Selama lebih dari tiga jam, pertanyaan yang diajukan tidak lagi seputar detail perjalanannya, melainkan mulai menguliti kehidupan pribadinya: ke masjid mana ia biasa beribadah, siapa saja lingkaran pertemanannya, dan apa yang akan ia lakukan jika melihat seseorang memiliki pemikiran “ekstrem”.
Beberapa hari setelah paspornya dikembalikan, Sadiq dihubungi untuk mengambil kembali ponselnya. Pertemuan dilakukan secara kasual di sebuah kafe di dalam Bandara Manchester. Kedua detektif menyerahkan barang-barangnya, meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut, lalu memintanya menandatangani berita acara serah terima barang.
Target Utama: Memata-matai Kelompok “Palestine Action”
Namun, drama sesungguhnya baru dimulai beberapa hari kemudian. Pada 15 Mei 2026, Sadiq mendatangi Kantor Polisi Ashton untuk mengambil gawai lain miliknya yang sempat disita pada kasus Oktober 2025 lalu, kasus lama yang sebenarnya telah ditutup total oleh pengadilan karena terbukti bersih dari segala tuntutan.
Di kantor polisi itulah, aparat membuka kartu mereka. Detektif memberi tahu Sadiq bahwa mereka telah menguliti isi pesan dan video di dalam ponsel lamanya. Mereka menuduh Sadiq memiliki keterkaitan longgar dengan gerakan Palestine Action, sebuah kelompok aktivis pro-Palestina yang gencar melakukan aksi langsung memprotes pabrik senjata pemasok Israel di Inggris.
Di sinilah tawaran konspirasi itu muncul. Tanpa adanya status tersangka atau tuduhan pidana aktif yang mengikatnya, polisi justru meminta Sadiq untuk berkolaborasi.
Aparat menawarkan Sadiq posisi sebagai informan internal (undercover source) dengan imbalan finansial yang menggiurkan. Tak hanya uang, polisi juga menjanjikan akan pasang badan dan “menutup mata” atas setiap pelanggaran hukum minor atau administratif yang mungkin dilakukan Sadiq di masa depan.
“Saya terkejut. Dulu saya pikir ide tentang agen rahasia itu hanya ada di film-film, tapi sekarang saya sadar realitasnya sangat kotor. Dan tentu saja, saya menolaknya secara tegas,” ujar Sadiq kepada Al Jazeera.
Melawan Balik Lewat Jalur Hukum dan Opini Publik
Sadar bahwa penolakan tersebut bisa memicu intimidasi lanjutan yang lebih gelap, Sadiq langsung berkonsultasi dengan tim hukumnya. Pengacaranya menyarankan satu hal: buka kasus ini ke hadapan publik seluas-luasnya. Di bawah radar sorotan media massa, ruang gerak aparat untuk melakukan tindakan represif secara senyap justru akan terkunci.
Kini, tim hukum Sadiq telah melayangkan gugatan resmi dan surat tuntutan kepada berbagai divisi keamanan nasional, termasuk kepolisian wilayah dan Unit Antiterorisme Inggris. Mereka menuntut kejelasan mengenai siapa otoritas tertinggi yang mengeluarkan perintah pencegatan di bandara dan siapa dalang di balik operasi rekrutmen informan ilegal ini.
Kasus yang menimpa Shams Sadiq kembali memantik perdebatan panas di Inggris mengenai penyalahgunaan pasal Schedule 7. Aturan yang lahir dari narasi perang melawan terorisme ini dinilai telah bergeser fungsi menjadi instrumen politik untuk mengintimidasi warga Muslim dan para aktivis kemanusiaan yang vokal menyuarakan isu Palestina.
Sadiq berharap keberaniannya bersuara bisa mendorong korban-korban lain yang mengalami modus serupa untuk berani melapor. “Aparat mengira mereka bisa menakut-nakuti setiap orang di ruang gelap bandara. Saya yakin, saya pasti bukan orang pertama (dan bukan satu-satunya) yang pernah dijebak dengan cara kotor seperti ini,” pungkasnya.
