RAMALLAH — Tepi Barat yang diduduki kini menyaksikan eskalasi militer dan politik pada tingkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di lapangan, batas antara tindakan tentara Penjajah Israel (IDF) dan aksi anarkis kelompok pemukim Yahudi kian kabur. Penyatuan gerakan ini menandai pergeseran dari taktik taktis militer biasa menuju apa yang dikenal sebagai “fase penentuan” (phase of decisiveness).
Meluasnya gelombang penyerangan, perataan lahan, serta pencekikan ekonomi yang dirancang untuk mendorong pengungsian paksa, makin menyingkap tabir skenario besar Israel: mengikis keberadaan warga Palestina dan mencaplok total Tepi Barat.
Pergeseran Struktural dan Ideologis
Sejumlah analis sepakat bahwa dinamika saat ini mencerminkan perubahan struktural dalam strategi pendudukan. Peta politik kini digerakkan oleh kemitraan penuh antara level pemerintahan dan milisi pemukim.
Pakar studi Israel, Muhanad Mustafa, menjelaskan bahwa pasca-Perjanjian Oslo, komunitas pemukim berhasil bergerak dari pinggiran menuju pusat kekuasaan. Mereka secara sistematis menguasai simpul-simpul vital negara, mulai dari birokrasi, militer, hingga lembaga peradilan.
Dalam analisisnya pada program Wara’a al-Khabar di kanal Al Jazeera, Mustafa menegaskan bahwa seluruh elemen dalam pemerintahan Israel saat ini (termasuk Partai Likud) telah bergeser menjadi faksi kanan religius ekstrem yang mengadopsi agenda ekspansi pemukiman secara utuh. Tren ini diperkuat oleh tampilnya para perwira berlatar belakang “Zionisme Religius” di posisi-posisi komando strategis militer.
Di tengah gelombang eskalasi ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk melancarkan operasi militer yang lebih luas di Tepi Barat. Pada saat bersamaan, Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan mengosongkan lebih banyak desa dan melancarkan penyerbuan masif ke kamp-kamp pengungsian, menyusul operasi yang sebelumnya menghantam Jenin, Nur Shams, dan Tulkarm.
Penyatuan Militer dan Pemukim Radikal
Direktur Dokumentasi dan Publikasi Komisi Perlawanan Tembok dan Pemukiman Palestina, Amir Daoud, menyoroti pergeseran pandangan publik Israel ke arah ideologi mesianik (salvific ideology). Ideologi ini memandang keberadaan warga Palestina sebagai entitas yang sah untuk dihapuskan atau dibunuh, memanfaatkan pembiaran dan kelolosan dari hukuman internasional (impunity).
Daoud menilai hubungan antara militer dan kelompok pemukim telah mencapai tahap peleburan utuh. Dalam banyak kasus, kelompok pemukim menentukan arah aksi, sementara tentara mengeksekusinya di lapangan dengan dalih “pertahanan diri” guna membenarkan pengusiran warga.
Pandangan ini sejalan dengan laporan surat kabar Israel Haaretz yang mengutip pengakuan perwira militer bahwa kepemimpinan politik memang secara aktif mendorong aksi kekerasan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, menggarisbawahi bahwa peristiwa saat ini merupakan pengulangan dari pola gerakan geng-geng Zionis pada era 1948 demi melindungi lebih dari 500 pemukiman dan pos terdepan (outpost).
Barghouti menekankan bahwa perang eksistensial ini tidak hanya dijalankan lewat peluru, tetapi juga dikombinasikan dengan pembungkaman ekonomi dan pemutusan akses wilayah melalui 1.300 pos pemeriksaan serta 243 gerbang militer baru. Penahanan dana bagi hasil pajak (tax clearance), pemotongan gaji, dan perintangan akses medis dipraktikkan secara sistematis demi memaksa warga angkat kaki.
Tiga Skenario Masa Depan Tepi Barat
Melihat arah eskalasi di lapangan, para analis merumuskan tiga skenario utama yang akan menentukan masa depan Tepi Barat:
Pertama, Aneksasi dan Depopulasi Bertahap. Muhanad Mustafa menilai kecil kemungkinan adanya perubahan arah politik dari dalam Israel, bahkan jika terjadi pergantian kepemimpinan ke faksi kiri Zionis.
Israel diproyeksikan akan menghapus kerangka Perjanjian Oslo (pembagian Area A, B, dan C) secara sepihak. Tahap awal berfokus pada pengosongan penduduk Palestina di Area C (yang mencakup 60 persen wilayah Tepi Barat) sebagai pijakan menuju aneksasi total dan Yahudisasi kawasan.
Kedua, Kegagalan Skenario Akibat Ketahanan Lapangan. Amir Daoud menekankan bahwa betapa pun ganasnya mesin perang Israel, proyek pemukiman ini membawa cacat bawaan untuk bisa benar-benar menghapus keberadaan warga Palestina.
Keteguhan warga bertahan di tanah mereka (sumud) menjadi benteng kokoh yang menghambat penyelesaian skenario pengusiran paksa tersebut.
Ketiga, Eskalasi Semesta dan Konsolidasi Kepemimpinan. Mustafa Barghouti mengamati bahwa meski pimpinan Israel merasa berada di “momen emas” untuk menuntaskan pembersihan etnis di Gaza dan Tepi Barat, perlawanan warga di lapangan terus menggagalkan kalkulasi tersebut.
Kondisi ini diprediksi akan memaksa faksi-faksi Palestina meninggalkan ilusi Perjanjian Oslo dan membentuk kepemimpinan nasional yang bersatu. Kepemimpinan ini diharapkan mampu memadukan strategi perlawanan di lapangan dengan tekanan diplomatik global untuk memicu sanksi serta boikot resmi terhadap Israel.
Sumber: Media Palestina, Al Jazeera
