SARAJEVO — Ketika militer Israel membombardir Gaza, pertempuran sesungguhnya tidak hanya meluas di angkasa, melainkan juga bergejolak di layar kaca, tajuk utama surat kabar, hingga ruang-ruang redaksi. Media Barat dan narasi Palestina kini berdiri dalam konfrontasi yang amat tidak seimbang.
Satu pihak menguasai konglomerasi media lintas benua dengan kapasitas raksasa untuk menentukan diksi awal yang diserap dunia, sementara pihak lainnya berjuang keras mengukuhkan hak dasarnya untuk dilihat dan didengar sebagai bangsa yang berada di bawah pendudukan kolonial, bukan sekadar pemandangan latar belakang dari krisis keamanan yang lalu lalang.
Persoalannya bukan terletak pada asumsi bahwa setiap lembaga media Barat mengadopsi satu wacana tunggal yang seragam, atau bahwa setiap jurnalis menulis dari sudut pandang permusuhan terbuka terhadap warga Palestina.
Masalahnya jauh lebih mendasar daripada sekadar kekeliruan individu atau bias berita yang tak disengaja. Ini berkaitan erat dengan struktur redaksional yang menentukan dari mana alur cerita dimulai, siapa yang diberi predikat subjek (pelaku), dan siapa yang direduksi menjadi sekadar angka, foto puing-puing, atau berkas kemanusiaan yang dilepaskan dari konteks politik dan historisnya.
Siapa yang Menentukan Titik Awal Cerita?
Banyak pemberitaan media Barat mengawali alur narasi dari momen aksi militer Palestina atau respons militer Israel, lalu membangun satu pertanyaan utama di sekitarnya: bagaimana cara Israel melindungi keamanannya? Melalui pemotongan bingkai waktu ini, fakta keberadaan pendudukan justru terdorong ke belakang.
Blokade berkepanjangan atas Gaza, ekspansi permukiman haram di Tepi Barat, penerobosan harian di Kompleks Masjid Al-Aqsa, penangkapan masif, pembunuhan di pos pemeriksaan, penyitaan tanah, hingga sistem kontrol total yang mengitari kehidupan warga Palestina sejak lahir seolah lenyap begitu saja.
Titik awal cerita bukanlah detail suntingan yang sepele. Ketika sebuah peristiwa diawali dari aksi militer semata, warga Palestina dalam kesadaran publik dunia dibingkai sebagai pemicu kekerasan, sementara kekuatan Penjajah Israel seolah-olah bergerak dalam ruang hampa.
Sebaliknya, ketika alur cerita ditarik sejak peristiwa Nakba, pengusiran massal, pendudukan wilayah pada 1967, hingga keberlanjutan kolonialisme permukiman dan blokade, maka seluruh fakta lapangan akan mendapatkan kembali makna politiknya yang sesungguhnya.
Di titik ini, pertanyaan utamanya bukan lagi “mengapa warga Palestina melawan?”, melainkan “bagaimana mungkin sebuah bangsa yang diblokade, diusir, dan dirampas kedaulatannya dituntut untuk menerima penindasan abadi sebagai sesuatu yang wajar?”
Di tengah ketimpangan ini, tuntutan utama tetap konsisten: penerapan standar jurnalistik yang setara bagi semua pihak, tanpa memanipulasi nilai-nilai kemanusiaan satu pihak untuk membungkam kemanusiaan pihak lainnya.
Warga sipil Palestina tidak memiliki hak hidup yang lebih rendah hanya karena pihak yang membunuhnya mengantongi pengakuan politik dan dukungan jaringan media yang lebih berpengaruh.
Bahasa Sebagai Instrumen Kekuatan
Salah satu instrumen bias yang paling krusial terletak pada penggunaan kosakata. Pasukan Penjajah Israel kerap diidentifikasi dengan sebutan netral seperti “Tentara Israel” (IDF), sementara warga Palestina sering dirujuk dengan istilah generik yang ambigu seperti “kelompok bersenjata”, “massa yang marah”, atau “terduga pelaku”, bahkan ketika yang dibahas adalah warga sipil atau pemuda yang menahan gempuran di kamp-kamp pengungsian.
Istilah “bentrokan” (clashes) juga sering digunakan untuk menggambarkan situasi yang amat tidak seimbang antara tentara berteknologi mutakhir dan armada jet tempur menghadapi warga sipil yang terkepung.
Penggunaan kalimat pasif (passive voice) juga marak ditemui saat membingkai kejahatan yang menimpa warga Palestina: “Warga Palestina tewas” atau “Anak-anak kehilangan nyawa”. Konstruksi bahasa seperti ini secara sistematis menghapus pelaku politik dan militer di balik peristiwa tersebut, seolah-olah kematian adalah takdir alamiah yang terpisah dari pemboman, blokade, atau timah panas.
Sebaliknya, identitas pelaku selalu disebutkan dengan cepat dan tegas ketika targetnya adalah warga Israel. Bahasa di sini tidak sekadar menyampaikan realitas, melainkan menyusun hirarki moral implisit mengenai nyawa siapa yang layak ditangisi, dibela, dan diperjuangkan keunggulannya di muka hukum.
Bahkan istilah “konflik” (conflict) memerlukan pemaknaan ulang yang kritis. Kata konflik kerap menyiratkan adanya kesetaraan kekuatan dan tanggung jawab antara dua pihak. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan adanya kekuatan pendudukan yang mengontrol batas wilayah, ruang udara, perairan, pendaftaran penduduk, perekonomian, hingga pergerakan manusia secara mutlak.
Memperjelas hal ini bukan berarti menafikan adanya konfrontasi politik dan militer, melainkan mencegah pengaburan relasi kekuasaan fundamental antara pihak penjajah dan rakyat yang dijajah.
Gaza Sebagai Uji Kredibilitas Pemberitaan
Di Gaza, pola bias ini berulang dalam bentuknya yang paling nyata. Visual kehancuran masif ditampilkan secara beruntun, namun kerap dipisahkan dari keputusan eksekusi serangan, pihak yang meluncurkannya, serta blokade ketat yang menahan masuknya obat-obatan, pangan, dan bahan bakar.
Juru bicara militer Israel diberikan porsi luas untuk menyampaikan narasi keamanan siap pakai. Sementara warga Palestina (jika diberikan ruang untuk berbicara) terlebih dahulu dituntut untuk membuktikan kelayakan bicaranya, membenarkan kemarahannya, serta menjelaskan mengapa simpati kemanusiaan abstrak saja tidak cukup bagi mereka.
Krisis objektif ini kian meruncing ketika sejumlah platform media memperlakukan rilis resmi institusi militer Israel sebagai titik mula kebenaran, bukannya sebagai klaim yang memerlukan verifikasi independen.
Dalam situasi perang, tidak boleh ada entitas bersenjata yang mendapatkan imunitas bahasa maupun media. Investigasi jurnalistik sejati menuntut pembuktian atas bukti-bukti, komparasi antar-narasi, pemaparan fakta lapangan, serta penggalian kesaksian dari para saksi mata, dokter, jurnalis lokal, dan keluarga korban, bukan sekadar mengutip laporan dari ruang kendali operasi militer.
Jurnalis Palestina di Gaza bukanlah sumber sekunder ataupun saksi emosional atas kisah yang ditulis oleh orang lain. Mereka adalah pemilik pengetahuan lapangan utama yang membayar harga personal dan profesional yang amat mahal untuk mengabarkan peristiwa, di bawah ancaman bombardir, pemutusan jaringan komunikasi, hingga kehilangan keluarga serta rekan sejawat.
Mengabaikan kesaksian mereka atau meragukannya secara apologetis hanya karena identitas Palestina mereka mencerminkan standar profesional yang timpang, bukan bentuk kepatuhan pada objektivitas.
Mengapa Narasi Palestina Mengalami Peminggiran?
Terdapat komplikasi faktor politik dan institusional yang saling bertautan. Sebagian media Barat beroperasi dalam ekosistem yang mengadopsi narasi Israel sebagai negara sekutu di bawah payung kepentingan strategis dan keamanan yang lebih luas.
Selain itu, terdapat pula pengaruh jaringan tekanan politik serta kampanye disinformasi yang ditujukan kepada jurnalis dan lembaga yang menggunakan terminologi hukum presisi (seperti pendudukan, apartheid, atau pembersihan etnis) sebagaimana yang didokumentasikan dalam berbagai laporan hak asasi manusia internasional.
Ditambah lagi, terdapat warisan orientalisme lama yang memandang kawasan ini sebagai area konflik abadi. Warga Palestina kerap ditampilkan hanya melalui sudut pandang kemarahan, penderitaan, atau bantuan kemanusiaan, ketimbang dihadirkan sebagai manusia utuh yang memiliki sejarah, hak-hak, institusi, kebudayaan, serta kapasitas berpolitik.
Reduksi ini meninabukokkan audiens yang jauh, sebab isu ini diubah dari realitas kolonialisme yang konkret menjadi tragedi buram antara dua pihak yang tidak diketahui bagaimana awal mula perselisihannya.
Namun, lanskap ini tidak sepenuhnya tertutup. Dalam beberapa tahun terakhir, kesaksian langsung warga Palestina, jurnalisme lapangan, media sosial, serta pergerakan mahasiswa, serikat pekerja, dan komunitas diaspora berhasil meretakkan monopoli narasi tradisional tersebut.
Audiens yang lebih luas kini mulai mempertanyakan diksi yang sengaja dihilangkan, peta yang tidak ditampilkan, hingga alasan di balik penerapan hukum internasional yang elektif. Pertanyaan-pertanyaan kritis ini menandai terbukanya ruang-ruang baru bagi narasi Palestina untuk terdengar di panggung dunia.
Mempertahankan Akurasi Narasi
Pertahanan atas narasi Palestina tidak cukup dijalankan melalui retorika slogan semata, melainkan dengan keteguhan memegang fakta, dokumentasi, dan konteks sejarah.
Sebuah foto yang memilukan memang memiliki daya gugah instan, namun keterkaitannya dengan nama lokasi, sejarahnya, pihak yang bertanggung jawab, serta peristiwa yang mendahului dan mengikutinya adalah hal yang mencegah foto tersebut berubah menjadi sekadar kilasan gambar yang berlalu.
Berita yang akurat tidak memerlukan pelembutan fakta pendudukan agar terlihat dapat diterima, dan tidak membutuhkan eksagerasi agar terasa menyentuh.
Para pembaca juga dituntut untuk menelaah setiap tajuk berita secara kritis: Siapa yang berbicara? Siapa yang suaranya dihilangkan? Apakah disebutkan bahwa Gaza berada di bawah blokade? Apakah Tepi Barat digambarkan sebagai wilayah terpendoktrinasi atau kawasan sengketa yang kabur? Apakah permukiman ilegal diubah menjadi sekadar ‘perselisihan lahan’? Dan apakah data korban jiwa warga Palestina disajikan sebagai statistik dingin, atau dihubungkan dengan nama, kehidupan, dan keluarga mereka?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah kemewahan media, melainkan bagian dari perlawanan terhadap peminggiran narasi.
Lembaga-lembaga media Palestina dan Arab memikul tanggung jawab berlipat ganda untuk menyajikan konten yang terverifikasi, cepat, jelas, dan multibahasa.
Tidak cukup hanya memahami kebenaran di dalam lingkaran internal saja; kebenaran tersebut harus diformulasikan sedemikian rupa agar menjangkau jurnalis, peneliti, mahasiswa, dan pembaca di luar negeri tanpa menanggalkan terminologi kebenaran atau mengaburkan bobot kejahatan yang terjadi.
Platform-platform media terspesialisasi telah mengumpulkan pengalaman panjang dalam merawat detail-detail sejarah yang kerap diabaikan oleh pemberitaan harian yang terburu-buru.
Pertempuran mengawal narasi bukanlah pengganti bagi perlindungan warga di lapangan, melainkan bagian tak terpisahkan dari upaya perlindungan itu sendiri.
Ketika Penjajah Israel dinamai sesuai hakikatnya, ketika korban jiwa warga Palestina diakui sebagai manusia utuh dan bukan sekadar angka, serta ketika pemboman dikaitkan dengan konteks dan penanggung jawabnya, maka solidaritas global akan terbangun secara lebih kritis dan berdampak.
Oleh karena itu, langkah terbaik yang dapat dilakukan seorang pembaca adalah tidak menelan berita sebagaimana ia disajikan, melainkan selalu mengajukan pertanyaan mendasar: fakta kebenaran mana yang telah dihapus agar kisah ini terlihat masuk akal?
