RAMALLAH — Di saat perhatian dunia tertuju pada dampak pertempuran di Jalur Gaza, sebuah pergeseran yang dinilai para pengamat jauh lebih berbahaya dalam jangka panjang justru tengah terpacu di Tepi Barat.
Langkah-langkah otoritas Israel melampaui sekadar respons keamanan biasa; mereka tengah merekayasa ulang lanskap politik dan geografis agar sejalan dengan visi ideologis kelompok kanan Israel.
Pakar Studi Israel, Mohammed Muslih, menilai bahwa dinamika di Tepi Barat saat ini merupakan bagian dari proyek strategis untuk memutus masa depan Tepi Barat, menutup lembaran Perjanjian Oslo, hingga mengukuhkan proyek “Negara Yahudi” berdasarkan doktrin keagamaan dan nasionalisme ekstrem.
Dalam wawancara bersama koresponden kami, Muslih menjelaskan bahwa Tepi Barat memiliki kedudukan yang berbeda secara fundamental dari Jalur Gaza dalam doktrin Israel. Gaza dipandang sebagai kedalaman keamanan (security depth), sedangkan Tepi Barat mewakili kedalaman eksistensial (existential depth) bagi proyek zionisme karena keterikatannya dengan narasi keagamaan Yahudi dan gagasan “Tanah yang Dijanjikan”.
Hal inilah yang menjadikan Tepi Barat sebagai target strategis yang tidak mungkin dilepaskan oleh kelompok kanan Israel.
Muslih menuturkan bahwa rentang sejarah Tepi Barat membentang lebih dari tiga ribu tahun. Adapun era kerajaan Yahudi kuno hanya berlangsung tak lebih dari dua ratus tahun, sementara sisa periode sejarah lainnya diisi oleh bangsa Kanaan, Arab, serta berbagai peradaban yang silih berganti menghuni tanah tersebut.
Menurutnya, Israel berupaya mengeksploitasi era yang sangat singkat itu demi memberikan legitimasi historis atas proyek mereka di Palestina.
Ia menambahkan bahwa kelompok kanan Israel tengah mengincar apa yang mereka anggap sebagai pencapaian politik dan ideologis terbesar: menyusun ulang karakter “Negara Yahudi” berdasarkan konsep keagamaan.
Dalam pemahaman kelompok ini, eksistensi negara tersebut tidak akan pernah sempurna tanpa memaksakan kedaulatan penuh atas Tepi Barat.
Ia menegaskan bahwa Israel mungkin saja menunjukkan kompromi pada berkas-berkas lain, tetapi tidak ada ruang kompromi untuk melepas Tepi Barat, sebab wilayah itu adalah inti dari proyek zionisme bagi faksi-faksi kanan keagamaan dan nasionalis.
Penumpasan “Solusi Dua Negara”
Muslih meyakini bahwa kebijakan Israel saat ini, mulai dari perluasan permukiman haram, pemberian keleluasaan bagi aksi para pemukim, pemaksaan pengusiran warga, penangkapan masif, pengetatan pembatasan atas warga Palestina, hingga penerobosan pembagian wilayah A, B, dan C yang ditetapkan Perjanjian Oslo, semuanya mengarah pada satu tujuan tunggal yakni mematikan peluang berdirinya negara Palestina secara praktis dan mengubur “solusi dua negara”.
Ia menambahkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggeser episentrum konflik ke Tepi Barat pascapertempuran di Gaza. Netanyahu memanfaatkan dinamika keamanan ini untuk merapatkan kembali barisan kelompok kanan ekstrem, sekaligus menggalang dukungan dari basis pemukim dan arus keagamaan, termasuk kelompok-kelompok yang terpapar ideologi gerakan radikal “Kach”.
Menerobos Perjanjian Oslo
Menurut Muslih, dinamika hari ini merupakan upaya sistematis untuk mengakhiri proyek Oslo secara menyeluruh dan mengintegrasikan Tepi Barat secara de facto ke dalam batas-batas Israel. Di saat bersamaan, warga Palestina didesak masuk ke dalam kantong-kantong pemukiman terisolasi yang terfragmentasi secara geografis dan berada di bawah tata kelola lokal berwenang terbatas, sebuah model yang membangkitkan kembali memori atas skema “Liga Desa” (Village Leagues) di masa lalu.
Ia menilai Perjanjian Oslo pada dasarnya merupakan bentuk kompromi yang dipaksakan Israel dengan memanfaatkan fase kelemahan bangsa Arab dan Palestina kala itu. Adapun fase saat ini menandai kembalinya doktrin kanan secara terang-terangan yang menolak hak politik apa pun bagi bangsa Palestina di Tepi Barat.
Realitas Palestina yang Rentan
Muslih menggambarkan Otoritas Palestina (Palestinian Authority) tengah melintasi fase kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Otoritas tersebut telah kehilangan banyak instrumen politiknya dan tak berdaya memengaruhi alur peristiwa, sementara perannya dalam berkas-berkas krusial (terutama terkait Jalur Gaza) kian dipinggirkan.
Ia memperingatkan bahwa Tepi Barat sedang bergerak menuju fase yang jauh lebih krusial, yakni penghapusan keberadaan Palestina secara politik dan geografis di tengah berlanjutnya proyek ekspansi Israel dan tiadanya kapasitas resmi Palestina untuk membendungnya.
Dampak yang Melampaui Batas Perang
Terkait prospek masa depan, Muslih menilai bahwa peristiwa 7 Oktober akan meninggalkan jejak berjangka panjang, tidak hanya bagi warga Palestina dan Israel, tetapi juga pada peta konstelasi internasional.
Ia menunjuk pada krisis identitas dan tatanan politik yang kian memuncak di internal Israel, yang berbanding lurus dengan merosotnya citra internasional negara tersebut. Kemunduran citra ini terutama terjadi di kalangan generasi muda di Eropa dan Amerika Serikat, yang menurut kalkulasinya kian tidak terpersuasi oleh narasi resmi Israel dan makin mempertanyakan legitimasi proyek zionisme itu sendiri.
