Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Azzam Al-Ahmad, menegaskan bahwa Hamas bukanlah organisasi teroris, melainkan bagian tak terpisahkan dari struktur nasional Palestina. Ia menyatakan penolakan tegas terhadap berbagai tekanan internasional yang mendorong pelucutan senjata Hamas atau pelabelan gerakan tersebut sebagai teroris.
Dalam wawancara dengan harian Mesir Al-Shorouk, Al-Ahmad menekankan bahwa PLO tidak pernah memandang Hamas dari kacamata tersebut dan selalu menolak upaya eksternal untuk memasukkannya ke dalam daftar teror. Menurutnya, jalan menuju persatuan nasional bukanlah dengan pengucilan, melainkan melalui dialog yang setara dan bermartabat.
Ia juga mengkritik tuntutan Amerika Serikat terkait “reformasi Otoritas Palestina” yang dinilainya sarat syarat mustahil dan hanya membuang waktu. Bahkan, kata dia, ada tekanan untuk menghapus peta Palestina dan benderanya dari kurikulum pendidikan, sebuah langkah yang dianggapnya sebagai upaya mengikis identitas nasional.
Menanggapi peristiwa 7 Oktober, Al-Ahmad menyebutnya sebagai “kesalahan strategis” yang membawa dampak besar bagi Gaza. Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 72 ribu warga gugur dan sekitar 171 ribu lainnya terluka, angka yang menggambarkan mahalnya harga yang harus dibayar rakyat Palestina.
Terkait wacana “Gaza Riviera”, ia menyebutnya ilusi yang tak berpijak pada kenyataan. Amerika Serikat, menurutnya, tidak berniat menggelontorkan dana untuk rekonstruksi Gaza, melainkan mendorong proyek-proyek yang tidak berpihak pada kepentingan Palestina.
Al-Ahmad juga menyampaikan kekecewaan terhadap sebagian negara Arab yang dinilai belum mengambil langkah tegas untuk mencegah rencana pemindahan paksa warga Palestina. Ia mengecualikan Mesir dan Yordania yang, menurutnya, telah menunjukkan sikap konkret menghadapi skenario tersebut.
Di ranah internal, ia mengungkapkan bahwa komunikasi dengan Hamas dan Jihad Islam terus berlangsung untuk membahas kemungkinan bergabungnya kedua gerakan itu ke dalam PLO. Dialog lanjutan dijadwalkan segera, dengan tetap berpegang pada piagam dan kerangka politik organisasi.
Ia menilai seruan untuk membatalkan Perjanjian Oslo justru menguntungkan Israel, yang menurutnya telah mengakhiri kesepakatan itu secara sepihak di lapangan. Otoritas Palestina, tegasnya, adalah capaian nasional yang tidak akan dibubarkan dan dibiarkan menciptakan kekosongan politik.
Menutup pernyataannya, Al-Ahmad menegaskan bahwa representasi sah rakyat Palestina berada di tangan PLO. Ia menuding Israel terus menghalangi masuknya Komite Administrasi Gaza ke wilayah tersebut, sehingga memperumit situasi kemanusiaan dan tata kelola, di tengah kebutuhan mendesak akan kepemimpinan nasional yang terpadu.
Sumber: Al Jazeera
