AL-QUDS — Wacana mengenai permukiman ilegal Israel tak lagi sebatas laju perluasan wilayah di Tepi Barat. Dimensi baru kini mengemuka seiring munculnya pergerakan kelompok-kelompok ekstremis Israel yang berupaya mengekspansi proyek permukiman ke luar batas wilayah Palestina, khususnya menargetkan kawasan Suriah Selatan.
Sejumlah laporan media independen AS menguraikan eskalasi aktivitas permukiman di Tepi Barat, gaung seruan untuk membangun kembali permukiman di Jalur Gaza, hingga upaya nekat mendirikan pos-pos terdepan (outposts) di dalam wilayah kedaulatan Suriah.
Permukiman Sebagai Kebijakan Negara
Penulis dan akademisi Mohammed Ayoob, dalam analisisnya di majalah The National Interest, menilai bahwa kebijakan Israel di Tepi Barat tidak lagi sekadar memperpanjang pendudukan militer. Kebijakan tersebut kini secara terang-terangan mengarah pada pelemahan kemampuan warga Palestina untuk bertahan di tanah mereka sendiri sebagai sebuah entitas nasional yang utuh.
Ayoob menjelaskan bahwa meski Tel Aviv belum mengumumkan aneksasi resmi atas sebagian besar Tepi Barat, pencaplokan de facto terus berjalan. Langkah ini dilakukan melalui perluasan permukiman, pendaftaran tanah, pembangunan jalan lingkar khusus, penetapan zona militer, penerbitan perintah pembongkaran rumah, hingga pelegalan pos-pos liar yang sebelumnya tidak berizin.
Pada Februari 2026, Pemerintah Israel mengambil langkah-langkah hukum yang memperketat kendali di Tepi Barat sekaligus mempermudah pemukim memperoleh lahan, sebuah tindakan yang ditegaskan warga Palestina sebagai aneksasi nyata.
Langkah ini diperkuat pada Juli 2026 ketika Kabinet Keamanan Israel menyetujui alokasi dana sebesar 434 juta dolar AS untuk membangun 34 permukiman baru. Keputusan ini melonjakkan jumlah proyek permukiman yang diluncurkan di bawah masa jabatan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menjadi lebih dari 100 unit, yang oleh Smotrich diakui secara terbuka bertujuan untuk menggagalkan pembentukan Negara Palestina.
Ayoob menambahkan bahwa ekspansi ini berjalan seiring dengan pengusiran warga Palestina secara bertahap. Para pemukim (terutama yang menduduki kawasan pertanian di atas perbukitan) memegang peranan utama dalam aksi pemindahan paksa ini.
Data Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mencatat lonjakan aksi kekerasan pemukim, di mana lebih dari 1.000 serangan yang mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan properti terjadi sepanjang semester pertama tahun ini.
Kelompok pemukim kini tak lagi menekan pemerintah dari luar, melainkan memanfaatkan pengaruh mereka di dalam institusi negara untuk menyingkirkan hambatan aneksasi Tepi Barat.
Mekanisme Pengusiran: Dari Tepi Barat Hingga Gaza
Di Jalur Gaza, gagasan untuk membangun kembali permukiman Yahudi kembali dimunculkan bersamaan dengan narasi “migrasi sukarela” yang dipromosikan sejumlah pejabat Israel. Menurut Ayoob, istilah “migrasi sukarela” hanyalah kedok untuk menutup-nutupi kebijakan pengusiran sistematis.
Logika strategis yang diterapkan di Tepi Barat dan Gaza pada dasarnya serupa: membatasi warga Palestina di dalam ruang geografis yang terus menyempit, serta menghancurkan sarana kehidupan ekonomi dan infrastruktur agar opsi keluar dari tanah air tampak sebagai pilihan “sukarela”.
Gaza menyajikan model penghancuran masif dan pengungsian berulang untuk membuat wilayah tersebut tak layak huni. Sementara itu, Tepi Barat menerapkan model aneksasi birokrasi, intimidasi pemukim, dan pemaksaan militer untuk mencapai target demografis yang sama secara bertahap.
Ayoob menyimpulkan bahwa ketergantungan pada represivitas dan pengusiran tidak akan menyelesaikan konflik, sebab jutaan warga Palestina tidak akan tunduk pada perampasan hak tanpa munculnya bentuk perlawanan baru.
Infiltrasi ke Wilayah Suriah
Di sisi lain, laporan Associated Press yang dikutip Los Angeles Times membongkar aktivitas kelompok-kelompok pemukim ekstremis Israel yang berupaya menerobos perbatasan untuk mendirikan permukiman di Suriah Selatan.
Dalam beberapa pekan terakhir, terjadi penyusupan berulang melewati garis batas. Salah satu insiden bahkan hampir memicu gempuran militer ketika tentara Israel mendeteksi pergerakan kelompok tak dikenal pada malam hari di dalam wilayah Suriah. Serangan udara batal dilancarkan setelah tentara menyadari bahwa kelompok tersebut adalah warga Yahudi ortodoks.
Insiden yang pertama kali diungkap Badan Penyiaran Israel (KAN) dan dikonfirmasi militer kepada Associated Press ini mengarahkan sorotan pada kelompok radikal bernama “Pionir Bashan” (Pioneers of Bashan). Kelompok yang berdiri awal tahun lalu ini mengambil namanya dari wilayah Alkitabiah Bashan.
Beranggotakan sayap kanan Israel, mereka mengklaim memiliki “hak sejarah” atas wilayah barat daya Suriah, termasuk Quneitra, Daraa, dan As-Suwayda.
Amos Azaria, salah satu pimpinan gerakan tersebut, menyatakan bahwa mereka berupaya membangun permukiman Yahudi di Suriah Selatan guna “memperkuat pertahanan Israel di Dataran Tinggi Golan” serta membuka koridor menuju kantong populasi Druze di As-Suwayda dengan mengosongkan area Suni di sekitarnya.
Meskipun kelompok tersebut mengklaim memiliki hubungan erat dengan lingkaran pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, ambisi mereka sejauh ini belum berhasil. Aksi mereka masih terbatas pada penyusupan jarak pendek, dan militer Israel selalu menghadang mereka sebelum berhasil mendirikan bangunan permanen.
Pemerintah Suriah sendiri secara konsisten menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah yang diterobos sejak 8 Desember 2024. Fenomena ini menjadi sinyal peringatan bahwa proyek permukiman bergerak melampaui batas historis Palestina, memperluas titik ketegangan geopolitik di kawasan.
